Maklon adalah kerja sama produksi ketika pemilik usaha meminta pabrik pihak lain membuat barang berdasarkan spesifikasi dan kontrak. Pemilik merek dapat mengelola pemasaran tanpa memiliki pabrik, tetapi tanggung jawab atas izin, mutu, label, dan formula harus diatur menurut jenis produk.
Poin Penting
- Jasa maklon memisahkan fungsi produksi pabrik dari fungsi bisnis pemilik merek melalui perjanjian kerja sama.
- Siapa yang mengajukan dan memegang izin edar bergantung pada kategori produk serta ketentuan instansi yang berwenang.
- Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2026 berlaku sejak 3 November 2026 dan mencabut Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang notifikasi kosmetika.
- Kontrak perlu mengatur pemilik merek, hak atas formula, standar mutu, perubahan bahan, penanganan keluhan, dan penarikan produk.
Bagaimana Sistem Maklon Bekerja?
Dalam sistem maklon, pemilik usaha atau pemberi kontrak menjelaskan produk yang ingin dibuat. Pabrik penerima kontrak menilai apakah fasilitas, kemampuan produksi, dan perizinannya sesuai.
Setelah kedua pihak menyepakati spesifikasi, pabrik melakukan produksi berdasarkan kontrak. Pengaturan penyediaan bahan baku, pengemasan, pengujian, dan pengiriman bisa berbeda pada setiap kerja sama.
- Pengembangan produk: para pihak menentukan spesifikasi, komposisi, sampel, dan pihak yang menyetujui hasilnya.
- Pemeriksaan fasilitas: calon pemilik merek memeriksa legalitas dan kemampuan pabrik untuk kategori barang terkait.
- Kontrak produksi: tetapkan ruang lingkup pekerjaan, standar mutu, pembelian bahan, hak kekayaan intelektual, dan penanganan sengketa.
- Perizinan dan penandaan: tentukan pemohon izin, identitas pada label, dokumen pendukung, serta status sebelum diedarkan.
- Produksi dan pengawasan: tetapkan pemeriksaan bets, penyimpanan sampel, pengaduan konsumen, dan tindakan apabila ditemukan masalah.
Maklon sering digunakan untuk kosmetik, pangan olahan, dan produk rumah tangga tertentu. Persyaratannya tidak sama. Karena itu, pabrik yang dapat membuat satu kategori barang belum tentu memenuhi syarat kategori lainnya.
Perbedaan Pabrik Maklon dan Pemilik Merek
Pabrik maklon bertanggung jawab atas pekerjaan produksi yang diterimanya dan pemenuhan ketentuan fasilitas. Pemilik merek mengelola keputusan komersial serta kewajiban yang melekat pada posisinya sebagai pelaku usaha atau pemegang izin.
| Aspek | Pabrik Maklon | Pemilik Merek | Yang Harus Disepakati |
|---|---|---|---|
| Formula | Mengembangkan atau memakai formula sesuai kesepakatan | Memberikan spesifikasi dan menyetujui produk | Hak kepemilikan, akses data, dan perubahan formula |
| Produksi | Mengoperasikan fasilitas dan pengendalian mutu | Memeriksa kesesuaian hasil pesanan | Standar, pengujian, dan kriteria penerimaan |
| Perizinan | Menyediakan bukti legalitas fasilitas dan dokumen teknis yang diperlukan | Mengajukan atau mendukung izin sesuai kategori dan status pemohon | Siapa pemohon dan pemegang izin atau notifikasi |
| Label | Menyediakan data produksi yang benar | Menyetujui informasi merek dan klaim pemasaran | Persetujuan desain dan pemeriksaan kepatuhan |
| Keluhan dan penarikan | Mendukung investigasi serta penelusuran bets | Mengelola tindak lanjut sesuai kewajiban hukumnya | Alur pelaporan, keputusan, biaya, dan komunikasi |
Tabel ini merupakan pembagian kerja untuk negosiasi. Tanggung jawab yang ditetapkan peraturan tidak otomatis berpindah hanya karena kontrak menyatakan salah satu pihak menanggung semuanya.
Pemilik merek juga perlu membedakan nama dagang dari hak atas formula. Untuk memahami objek pelindungannya, baca perbedaan hak cipta, hak paten, dan hak merek.
Izin Maklon Kosmetik, Pangan, dan PKRT Tidak Sama
Regulator menentukan siapa yang dapat menjadi pemohon izin atau notifikasi. Penentuan tersebut bergantung pada produknya, pihak yang memegang kontrak, dan persyaratan masing-masing sektor.
| Kategori | Otoritas dan Jalur | Fokus Pemeriksaan |
|---|---|---|
| Kosmetik | BPOM, notifikasi kosmetik | Legalitas pemohon, industri pembuat, CPKB, kontrak, dan Dokumen Informasi Produk |
| Pangan olahan | BPOM, registrasi pangan olahan sesuai kategori | Legalitas pemberi dan penerima kontrak, sarana, data produk, dan rancangan label |
| PKRT | Kementerian Kesehatan, perizinan PKRT sesuai ketentuan produk | Kesesuaian kegiatan, fasilitas, standar produksi, dan dokumen izin edar |
Maklon Kosmetik dan Pemilik Notifikasi
Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2026 membedakan kosmetik kontrak dalam negeri dan luar negeri. Usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi dapat menjadi pemohon notifikasi apabila memenuhi ketentuan.
Peraturan ini juga mengatur Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi bagi pemohon kontrak produksi tertentu, dokumen produk, dan persyaratan fasilitas. Notifikasi tidak bisa dianggap otomatis diperoleh setelah kontrak ditandatangani.
Ketentuan peralihan tetap berlaku. Permohonan yang diajukan sebelum 3 November 2026 diproses menurut aturan sebelumnya, sedangkan notifikasi yang sudah diterbitkan tetap berlaku hingga berakhir. Untuk kosmetik kontrak luar negeri, terdapat kewajiban penyesuaian khusus.
Yang perlu diperiksa pertama adalah identitas pemohon, industri produsen, serta dokumen perjanjian. Cocokkan ketiganya dengan data yang diajukan ke BPOM dan yang akan dicantumkan pada label.
Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik juga mengatur informasi penandaan produk, termasuk identitas pemilik nomor notifikasi.
Maklon Pangan Olahan dan Pihak Pendaftar
Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 menjadi acuan registrasi pangan olahan. Pangan yang dibuat berdasarkan kontrak memerlukan identifikasi pemberi kontrak dan industri penerima kontrak.
BPOM menjelaskan melalui pengumuman implementasi layanan registrasi pada Desember 2025 bahwa sistem ereg-RBA telah mendukung registrasi berdasarkan kontrak ketika KBLI pemberi dan penerima kontrak berbeda.
Ini penting karena pelaku usaha tidak boleh menjadikan perbedaan KBLI sebagai alasan otomatis untuk memakai alur sistem yang sudah usang. Periksa jalur registrasi aktif dan dokumen yang diminta sesuai kasus.
Maklon Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
PKRT mempunyai rezim perizinan tersendiri di bawah Kementerian Kesehatan. Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan berlaku sejak Mei 2026 dan mencabut Permenkes Nomor 62 Tahun 2017. Produk rumah tangga tidak bisa diasumsikan memakai jalur notifikasi kosmetik maupun registrasi pangan.
Jenis barang, kegiatan produksi, dan peran distributor perlu ditentukan lebih dahulu. Uraian tentang klasifikasi kegiatan tersedia pada artikel panduan KBLI untuk produsen dan distributor PKRT. Gunakan aturan instansi berwenang saat memverifikasi izin akhirnya.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Sebelum membayar uang muka maklon, minta calon pabrik menjelaskan nama badan hukum pemilik fasilitas dan ruang lingkup produksi yang diizinkan. Bandingkan kategori produk yang dipesan dengan dokumen fasilitas tersebut. Lalu tentukan secara tertulis siapa yang menjadi pemohon izin edar atau notifikasi, karena nama merek saja tidak menjawabnya.
Hak atas Merek dan Formula Perlu Dipisahkan
Logo pada kemasan dapat dimiliki pemilik merek, sementara formula dirancang oleh pabrik. Tanpa klausul yang jelas, kedua pihak mungkin memiliki pemahaman berbeda tentang pemakaian formula untuk pesanan berikutnya.
Siapa Pemilik Nama dan Logo Produk?
Hak atas merek mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dan aturan pendaftaran yang berlaku. Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 mengatur prosedur pendaftaran merek.
Sebelum mencetak kemasan, tentukan entitas yang mengajukan merek dan kelas barang yang sesuai. Panduan pendaftaran merek di Indonesia dapat membantu menyiapkan pemeriksaan awal nama dan hak yang hendak dilindungi.
Siapa yang Berhak Menggunakan Formula?
UU Nomor 30 Tahun 2000 melindungi rahasia dagang apabila informasi memenuhi kriteria kerahasiaan, nilai ekonomi, dan upaya penjagaan yang patut. Formula yang memenuhi kriteria tersebut dapat menjadi aset yang memerlukan pengaturan khusus.
Perjanjian sebaiknya menjelaskan siapa yang menciptakan formula, siapa yang boleh menyimpan datanya, apakah formula dapat dipakai pabrik untuk pihak lain, serta hak penggunaan setelah kontrak berakhir.
Jika formula diperlakukan sebagai informasi rahasia, periksa langkah perlindungan dalam artikel rahasia dagang dan aturannya. Menulis kata rahasia pada berkas saja belum cukup tanpa pengendalian akses yang nyata.
Klausul Penting dalam Perjanjian Jasa Maklon
Kontrak produksi sebaiknya cukup rinci untuk dipakai saat terjadi masalah, bukan hanya ketika pemesanan berjalan lancar. Berikut pokok yang perlu dibahas sebelum produksi komersial.
- Identitas para pihak: nama badan hukum, penanggung jawab, alamat fasilitas, serta kewenangan penandatangan.
- Spesifikasi produk: formula atau parameter mutu, kemasan, berat bersih, toleransi, dan prosedur persetujuan sampel.
- Pengadaan bahan: pemasok, dokumen mutu bahan, penggantian bahan, dan pihak yang menyetujui perubahan.
- Hak kekayaan intelektual: kepemilikan merek, formula, desain, dokumen teknis, dan larangan penggunaan tanpa izin.
- Perizinan: pihak yang mendaftar, menyediakan dokumen, melakukan pembaruan, serta menangani perubahan data.
- Mutu dan keluhan: inspeksi, penolakan produk, penelusuran bets, penarikan, dan pembagian biaya ketika terjadi cacat.
- Berakhirnya kontrak: stok tersisa, cetakan kemasan, akses dokumen, penyelesaian pembayaran, dan perpindahan produksi.
Periksa pula siapa yang dapat menyetujui klaim pada iklan atau label. Klaim pemasaran tidak boleh melampaui informasi produk yang telah memenuhi ketentuan regulator.
Sesudah produk memiliki nomor izin atau notifikasi, pemilik usaha sebaiknya melakukan pengecekan ulang. Artikel cara mengecek produk terdaftar di BPOM menjelaskan penggunaan portal pemeriksaan resmi.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Minta lampiran kontrak yang berisi contoh label, spesifikasi produk final, dan daftar dokumen yang harus diserahkan pabrik. Sertakan prosedur jika formula atau pemasok bahan berubah. Tanpa lampiran teknis, para pihak sulit memastikan versi produk yang benar saat pengajuan izin dan produksi berikutnya.
Daftar Periksa Sebelum Memilih Jasa Maklon
Saat membandingkan penawaran beberapa pabrik, periksa dokumen dan pembagian tanggung jawabnya, selain harga per unit.
- Jenis produk, kategori regulator, dan status perizinan fasilitas sudah jelas.
- Pabrik bersedia menunjukkan dokumen kemampuan produksi yang relevan dengan produk pesanan.
- Pemohon serta pemegang izin edar atau notifikasi telah ditentukan sesuai ketentuan.
- Pihak yang memegang merek, formula, data uji, dan dokumen produk disebut dalam kontrak.
- Biaya sampel, pengujian, pendaftaran, kemasan, minimum pemesanan, dan revisi dirinci terpisah.
- Standar penerimaan produk, keluhan, penarikan, dan penanganan sisa stok disepakati.
Biaya pengurusan produk berbeda menurut kategori dan kebutuhan dokumennya. Sebaiknya pisahkan biaya produksi dari pengujian, penerimaan negara bukan pajak, serta jasa pendampingan. Jangan memakai satu perkiraan biaya untuk semua produk maklon.
Untuk menilai dokumen dan kebutuhan registrasi kosmetik atau pangan olahan, Anda dapat melihat layanan pengurusan izin BPOM IZIN.co.id. Layanan ini terpisah dari kontrak produksi dengan pabrik dan perlu disesuaikan dengan status pemohon produk Anda.
Belum Jelas Siapa Mengurus Izin Produk Maklon?
Periksa kategori produk dan peran pemohon sebelum menandatangani kontrak produksi.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik. Diperoleh dari
https://jdih.pom.go.id/view/slide/1796/20/2026/ffb1a25c22a8cfeaf2f89bac57d45838 - Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Diperoleh dari
https://peraturan.go.id/files/peraturan-bpom-no-18-tahun-2024.pdf - Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan. Diperoleh dari
https://jdih.pom.go.id/view/slide/1518/23/2023/abc831cfdd8f9033a4484dabcd54745b - Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM. (2025). Pengumuman tentang Implementasi Tahap V Layanan Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko (ereg-RBA). Diperoleh dari
https://registrasipangan.pom.go.id/berita/pengumuman-tentang-implementasi-tahap-v-layanan-registrasi-pangan-olahan-berbasis-risiko-ereg-rba - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan. Diperoleh dari
https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-5-tahun-2026 - Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016 - Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/357117/permenkum-no-5-tahun-2026-pendaftaran-merek - Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/45002/uu-no-30-tahun-2000

