

Kewajiban Baru Laporan Hasil RUPS Tahunan PT 2026: Akta Notaris, SABH, dan Risiko Blokir AHU
Sejak berlakunya Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, setiap PT wajib melaporkan hasil persetujuan RUPS Tahunan ke Kementerian Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menggunakan akta notaris. Ini bukan sekadar …
Kewajiban Baru Laporan Hasil RUPS Tahunan PT 2026: Akta Notaris, SABH, dan Risiko Blokir AHU Read More





