Cara Menghitung Royalti Hak Cipta dan Paten di Indonesia Berdasarkan Aturan yang Berlaku per 2026

Royalti hak cipta atau paten adalah imbalan yang berkaitan dengan penggunaan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau penggunaan hak atas paten. Dalam lisensi komersial yang memakai running royalty berbasis persentase, salah satu rumus paling sederhana adalah royalti = dasar perhitungan x tarif royalti. Tarifnya tidak sama untuk semua transaksi. Para pihak perlu melihat jenis hak, nilai ekonominya, ruang lingkup lisensi, serta aturan khusus yang berlaku.

Untuk hak cipta, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur royalti dalam hubungan lisensi dan membuka ruang bagi para pihak untuk memperjanjikan lain. Besaran royalti dan tata cara pembayarannya ditentukan berdasarkan perjanjian lisensi dengan memperhatikan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Untuk paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 menjadi dasar pengaturan lisensi dan penggunaan hak atas paten.

Artikel ini bersifat informatif dan memberikan gambaran umum mengenai perhitungan royalti. Ketentuan yang berlaku dapat berbeda menurut jenis hak, penggunaan, kontrak, dan mekanisme lisensinya. Artikel ini bukan nasihat hukum, pajak, atau penilaian kewajaran tarif untuk transaksi tertentu.

Apa dasar hukum perhitungan royalti hak cipta dan paten?

Perhitungan royalti perlu mengikuti hubungan lisensi dan aturan yang berlaku untuk jenis kekayaan intelektual yang digunakan. Angka yang masuk akal dalam satu kontrak belum tentu cocok untuk kontrak lain, meskipun sama-sama membahas hak cipta atau paten.

Dasar hukum yang relevan per 3 September 2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 80 mengatur royalti dalam hubungan lisensi dan membuka kemungkinan bagi para pihak untuk memperjanjikan lain. Besaran royalti dan tata cara pembayarannya ditentukan berdasarkan perjanjian lisensi dengan memperhatikan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Undang-undang ini menjadi dasar pengaturan paten, termasuk lisensi dan penggunaan hak atas paten.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual, termasuk tata cara dan persyaratan pencatatannya.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2024. Aturan ini mengatur pengelolaan royalti atas lisensi penggunaan sekunder untuk hak cipta buku dan/atau karya tulis lainnya, termasuk mekanisme melalui LMK di bidang buku dan karya tulis.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Keduanya mengatur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 mencabut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 yang sebelumnya mengatur pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021.

Jika Anda masih menentukan apakah aset yang dimiliki masuk ke hak cipta atau paten, baca perbedaan hak cipta, hak paten, dan hak merek. Penentuan objek hak akan memengaruhi isi lisensi dan cara menyusun dasar perhitungan royalti.

Apakah ada aturan royalti baru pada 2026?

Pada 2026 terdapat regulasi baru yang berkaitan dengan permohonan paten dan layanan kekayaan intelektual. Dua aturan 2026 yang dibahas dalam artikel ini tidak menetapkan satu persentase royalti universal baru untuk lisensi hak cipta atau paten.

Permenkum Nomor 6 Tahun 2026 mengatur permohonan paten

Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2026 tentang Permohonan Paten diundangkan pada 23 Februari 2026. Fokusnya adalah tata cara permohonan paten. Aturan ini berkaitan dengan proses memperoleh pelindungan paten dan tidak menetapkan persentase royalti universal untuk lisensi paten komersial.

Pemilik invensi yang belum masuk ke tahap lisensi dapat membaca cara daftar hak paten di Indonesia 2026 untuk memahami proses permohonan dan dokumen yang perlu disiapkan.

PP Nomor 30 Tahun 2026 mengatur PNBP Kementerian Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 berlaku sejak 1 Agustus 2026. PP ini mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum, termasuk pelayanan kekayaan intelektual.

PNBP perlu dibedakan dari royalti. PNBP merupakan pembayaran kepada negara atas jenis layanan pemerintah yang dikenakan tarif berdasarkan peraturan yang berlaku. Royalti berkaitan dengan penggunaan hak ekonomi atau hak atas paten berdasarkan hubungan lisensi atau mekanisme khusus yang diatur hukum.

Bagaimana rumus dasar menghitung royalti?

Dalam lisensi komersial yang menggunakan running royalty berbasis persentase, rumus paling sederhana adalah dasar perhitungan x tarif royalti. Rumus ini merupakan model komersial yang lazim digunakan, bukan rumus tunggal yang ditetapkan oleh UU Hak Cipta atau UU Paten.

World Intellectual Property Organization atau WIPO menjelaskan bahwa struktur pembayaran dalam lisensi kekayaan intelektual dapat memakai beberapa model. Di antaranya adalah running royalty berupa persentase dari penjualan atau pendapatan, pembayaran tetap per unit, minimum royalty payment, tiered royalties, serta struktur lain yang disesuaikan dengan karakter transaksi.

Apa yang bisa dijadikan dasar perhitungan royalti?

Dasar perhitungan harus mengikuti cara hak tersebut menghasilkan nilai ekonomi. Dua kontrak dapat memakai tarif 5 persen tetapi menghasilkan angka royalti yang jauh berbeda karena basis penghitungannya tidak sama.

Penjualan bruto

Penjualan bruto memakai nilai penjualan sebelum pengurangan yang diperbolehkan kontrak. Para pihak tetap perlu mengatur perlakuan terhadap pajak, pembatalan transaksi, retur, dan diskon agar angka yang dipakai sama saat pelaporan.

Penjualan bersih

Penjualan bersih dimulai dari penjualan bruto lalu dikurangi komponen yang secara tegas diperbolehkan dalam kontrak. Istilah net sales sebaiknya tidak dibiarkan tanpa definisi. Sebutkan pengurangan apa saja yang boleh masuk dan dokumen apa yang menjadi buktinya.

Pendapatan yang terkait dengan hak yang dilisensikan

Basis ini berguna ketika satu produk mengandung banyak komponen dan hanya sebagian nilainya berasal dari hak cipta atau paten yang dilisensikan. Para pihak perlu menyepakati cara atribusi pendapatan agar royalti tidak dihitung dari bagian produk yang tidak memakai hak tersebut.

Jumlah unit yang terjual

Royalti per unit cocok untuk produk yang mudah dihitung. Kontrak tetap perlu mengatur sampel gratis, barang promosi, bundling, retur, serta penjualan kepada perusahaan afiliasi.

Bagaimana menentukan tarif royalti yang wajar?

Dalam lisensi privat atau sukarela, tarif royalti pada umumnya ditentukan melalui negosiasi dengan mempertimbangkan karakter hak, nilai ekonomi, dan struktur transaksi. Untuk hak cipta, Pasal 80 UU Hak Cipta memberi acuan berupa kelaziman praktik yang berlaku dan unsur keadilan. WIPO juga menyebut faktor seperti nilai hak, pembanding pasar, tahap pengembangan, eksklusivitas, wilayah penggunaan, dan investasi yang masih harus ditanggung penerima lisensi.

Pada lisensi paten, tahap kesiapan teknologi ikut memengaruhi negosiasi. Teknologi yang sudah siap diproduksi memiliki risiko yang berbeda dari invensi yang masih membutuhkan pengembangan, pengujian, sertifikasi, atau investasi fasilitas produksi.

Data transaksi pembanding dapat membantu, tetapi konteksnya harus cukup dekat. Tarif lisensi eksklusif untuk seluruh Indonesia, misalnya, tidak dapat dipindahkan begitu saja ke lisensi non-eksklusif yang hanya mencakup satu produk atau satu bidang penggunaan.

Jika hak yang akan dilisensikan belum jelas status pelindungannya, layanan HAKI IZIN.co.id dapat digunakan untuk melihat kebutuhan pendaftaran hak cipta, paten, maupun jenis kekayaan intelektual lain sebelum masuk ke tahap komersialisasi.

Bagaimana contoh menghitung royalti dari penjualan?

Contoh berikut menggunakan tarif 5 persen untuk memperlihatkan mekanisme hitung. Angka tersebut hanya simulasi. Tarif yang tepat untuk suatu transaksi harus mengikuti perjanjian dan konteks lisensinya.

Sebuah perusahaan memperoleh lisensi untuk menggunakan hak cipta atau paten pada produk tertentu. Dalam satu periode, datanya sebagai berikut:

• Penjualan bruto: Rp2.000.000.000
• Retur dan diskon yang boleh dikurangkan: Rp200.000.000
• Penjualan bersih: Rp1.800.000.000
• Tarif royalti dalam simulasi: 5 persen

Dalam simulasi tersebut, royalti untuk periode laporan adalah Rp90.000.000 sebelum memperhitungkan ketentuan lain di dalam kontrak, seperti advance yang dapat dikreditkan, pembayaran minimum, koreksi hasil audit, atau perlakuan pajak.

Bagaimana contoh royalti per unit dan royalti bertingkat?

Kontrak tidak harus menggunakan persentase penjualan. Model per unit atau tarif bertingkat dapat dipilih jika lebih sesuai dengan cara produk dijual dan lebih mudah diperiksa oleh kedua pihak.

Contoh royalti per unit

Misalnya kontrak menetapkan royalti Rp3.000 untuk setiap unit yang terjual. Jika perusahaan menjual 25.000 unit dalam satu periode, perhitungannya menjadi 25.000 x Rp3.000 = Rp75.000.000.

Contoh royalti bertingkat

Misalnya kontrak menetapkan tarif 4 persen untuk Rp1.000.000.000 pertama dari basis penjualan dan 5 persen untuk Rp500.000.000 berikutnya. Royalti menjadi Rp40.000.000 + Rp25.000.000 = Rp65.000.000.

Kontrak perlu menyebut apakah tarif pada tingkat berikutnya hanya berlaku atas nilai yang melewati ambang atau diterapkan kembali pada seluruh basis penjualan. Tanpa ketentuan ini, kedua pihak dapat menghitung angka berbeda dari data yang sama.

Apa perbedaan perhitungan royalti hak cipta dan paten?

Hak cipta dan paten sama-sama dapat dilisensikan, tetapi sumber nilai ekonominya berbeda. Pada hak cipta, perhitungan terkait dengan pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait. Pada paten, perhitungan terkait dengan penggunaan invensi yang dilindungi.

Kapan rumus umum royalti tidak bisa dipakai begitu saja?

Rumus lisensi privat tidak dapat langsung dipakai jika suatu penggunaan tunduk pada mekanisme khusus dalam peraturan.

Penggunaan komersial lagu dan/atau musik

PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 mengatur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, termasuk mekanisme pembayaran royalti untuk penggunaan komersial melalui LMKN sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha yang menggunakan musik pada layanan publik komersial perlu melihat kategori penggunaan dan tarif yang berlaku untuk kegiatannya.

Untuk konteks ini, baca panduan cara bayar royalti lagu melalui LMKN. Mekanismenya berbeda dari contoh lisensi privat berbasis persentase yang dibahas dalam artikel ini.

Penggunaan sekunder buku dan karya tulis

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2024 mengatur pengelolaan royalti atas lisensi penggunaan sekunder untuk hak cipta buku dan/atau karya tulis lainnya. Ruang lingkup pengaturannya mencakup lisensi serta pengelolaan royalti melalui LMK di bidang buku dan karya tulis.

Lisensi wajib paten

Lisensi wajib paten berbeda dari lisensi sukarela yang dinegosiasikan para pihak. Dalam rezim lisensi wajib, besarnya imbalan dan mekanisme pembayaran mengikuti ketentuan serta keputusan yang berlaku untuk lisensi wajib tersebut. Persentase dalam kontrak lisensi komersial sukarela tidak dapat langsung dijadikan patokan.

Apa risiko jika dasar perhitungan royalti tidak ditulis jelas?

Klausul yang hanya menulis “royalti 5 persen” belum memberi cara hitung yang lengkap. Pemberi lisensi dan penerima lisensi masih bisa menghasilkan angka berbeda dari transaksi yang sama.

Beberapa sumber perbedaan hitung yang perlu ditangani dalam perjanjian antara lain:

• Definisi net sales tidak lengkap. Kontrak perlu menyebut retur, diskon, pajak, atau biaya lain yang boleh dikurangkan.
• Periode pelaporan tidak tegas. Tentukan apakah laporan dan pembayaran dilakukan bulanan, kuartalan, atau berdasarkan periode lain.
• Transaksi afiliasi tidak diatur. Harga transaksi dengan perusahaan terkait dapat mengubah basis royalti jika kontrak tidak memberi metode yang jelas.
• Hak audit tidak diatur. Pemberi lisensi perlu mekanisme untuk memeriksa apakah laporan sesuai dengan transaksi yang menjadi dasar pembayaran.
• Kurs dan pajak tidak dijelaskan. Transaksi lintas negara atau pembayaran dalam mata uang asing membutuhkan ketentuan tambahan.

Apa saja yang perlu dicantumkan dalam klausul royalti?

Klausul royalti sebaiknya membuat angka pembayaran dapat dihitung ulang oleh kedua pihak. Kontrak perlu menjelaskan sumber data, jadwal laporan, dan cara memperbaiki selisih jika hasil audit tidak sama dengan laporan awal.

• objek hak cipta atau paten yang dilisensikan;
• jenis lisensi, wilayah, bidang penggunaan, dan jangka waktu;
• dasar perhitungan royalti dan definisinya;
• tarif persentase, nilai per unit, atau struktur pembayaran lain;
• perlakuan retur, diskon, bundling, sampel, dan transaksi afiliasi;
• minimum royalty atau advance jika digunakan;
• jadwal laporan dan pembayaran;
• hak audit serta mekanisme koreksi;
• perlakuan kurs dan pajak jika relevan;
• ketentuan setelah lisensi berakhir.

PP Nomor 36 Tahun 2018 juga mengatur pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Pencatatan dan perhitungan royalti memiliki fungsi yang berbeda. Kontrak mengatur hubungan komersial para pihak, sedangkan pencatatan berkaitan dengan administrasi dan akibat hukum perjanjian lisensi sesuai aturan yang berlaku.

Jika hak yang akan dilisensikan masih dalam tahap pendaftaran, Anda juga dapat membaca panduan pendaftaran HAKI online untuk melihat perbedaan proses hak cipta dan paten sebelum menyiapkan lisensinya.