Ditjen AHU Umumkan Jadwal Sanksi Laporan Tahunan PT, Blokir SABH Mulai Januari 2027

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mengumumkan melalui Instagram jadwal sanksi bagi perseroan terbatas (PT) yang belum menyampaikan laporan tahunan periode 2025. Teguran tertulis dijadwalkan pada Desember 2026, sedangkan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) mulai diberlakukan pada 2 Januari 2027.

Teguran Tertulis Berlaku Desember, Pemblokiran SABH Mulai Januari

Dikutip dari pengumuman akun Instagram resmi @djahu_kemenkum pada 27 Oktober 2026, Ditjen AHU menetapkan dua tahap pemberlakuan sanksi administratif bagi PT yang belum menyampaikan laporan tahunan periode 2025.

Teguran tertulis dijadwalkan berlangsung pada 1 sampai 31 Desember 2026. Selanjutnya, pemblokiran akses SABH mulai diberlakukan pada 2 Januari 2027.

Tanggal tersebut merupakan jadwal pemberlakuan sanksi yang diumumkan pemerintah. Artinya, tidak setiap PT yang terlambat otomatis diblokir pada 2 Januari 2027.

Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur teguran tertulis terlebih dahulu. Pemblokiran menyusul apabila perseroan belum memenuhi kewajiban dalam 30 hari sejak notifikasi teguran pada SABH.

Pengumuman terbaru ini memperbarui informasi mengenai masa transisi pelaporan RUPS Tahunan 2025 hingga 31 Oktober 2026. Pemberitaan sebelumnya menyebut rencana awal sanksi mulai November, sedangkan Ditjen AHU kini menetapkan jadwal Desember dan Januari.

Mulai 1 November, Akta Persetujuan Laporan Tahunan Dibatasi 30 Hari

Ditjen AHU juga mengumumkan penerapan jangka waktu penyampaian akta notaris mengenai persetujuan atas laporan tahunan mulai 1 November 2026.

Sesuai Pasal 16 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, persetujuan RUPS atas laporan tahunan dituangkan dalam akta notaris. Direksi menyampaikannya kepada Menteri melalui notaris dan SABH paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani.

Batas 30 hari tersebut dihitung dari tanggal penandatanganan akta. Sementara itu, kewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunan tetap mengikuti ketentuan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir berdasarkan UU Perseroan Terbatas.

Perusahaan yang memerlukan penjelasan mengenai fungsi rapat tersebut dapat membaca panduan pengertian, jenis, dan tata cara penyelenggaraan RUPS.

Tarif PNBP Rp0 Berlaku sampai 31 Desember 2026

Pengumuman Ditjen AHU turut menegaskan bahwa pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp0 berlaku sampai 31 Desember 2026.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2026. Pasal 2 dan Pasal 3 memberikan fasilitas tarif Rp0 bagi pemberitahuan persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal, baik yang wajib audit maupun yang tidak wajib audit.

Peraturan tersebut menetapkan periode pengajuan yang memperoleh tarif Rp0 sejak 1 Agustus sampai 31 Desember 2026. Fasilitas ini berlaku untuk PNBP layanan yang dimaksud, bukan otomatis membebaskan biaya notaris atau jasa pendampingan pihak ketiga.

Pengumuman tersebut belum memberikan kepastian perpanjangan tarif Rp0 setelah 31 Desember 2026. Pemohon perlu memeriksa tarif yang berlaku pada saat mengajukan layanan berikutnya.

Pelaporan Tahun Buku 2026 Dibuka pada Januari sampai Juni 2027

Untuk laporan tahunan periode 2026, Ditjen AHU menyebut penyampaian melalui SABH dapat dilakukan mulai 2 Januari sampai 30 Juni 2027.

Dalam pengumuman yang sama, PT yang baru didirikan pada 2026 atau belum menyelesaikan tahun bukunya diarahkan menyampaikan laporan tahunan pada periode pelaporan berikutnya.

Jadwal pembukaan layanan tersebut perlu dibaca bersama ketentuan tahun buku masing-masing perseroan. Perusahaan yang menggunakan periode pembukuan berbeda harus menyesuaikan pelaksanaan RUPS dan dokumennya dengan aturan yang berlaku.

Ketentuan mengenai persetujuan laporan tahunan oleh RUPS dalam Pasal 16 Permenkum 49/2025 ditujukan kepada perseroan persekutuan modal. Perseroan perorangan mempunyai mekanisme pelaporan keuangan tersendiri dalam Pasal 27 peraturan yang sama.

PT Perlu Memeriksa Status Akta dan Bukti Pelaporan

Bagi PT yang belum menyelesaikan pelaporan tahun 2025, pekerjaan pertama adalah memastikan tahap administrasi yang masih tertunda. Status pelaksanaan RUPS, pembuatan akta, dan penyampaian melalui SABH perlu diperiksa secara terpisah.

• Periksa apakah laporan tahunan 2025 telah ditelaah Dewan Komisaris dan disetujui RUPS.
• Pastikan persetujuan tersebut sudah dituangkan dalam akta notaris.
• Periksa tanggal penandatanganan akta untuk menghitung batas penyampaian melalui SABH.
• Konfirmasikan pengajuan dan surat penerimaan pemberitahuan melalui notaris yang menangani pelaporan.
• Jika ada teguran, periksa tanggal notifikasi dan langkah pemenuhan kewajiban yang masih diperlukan.

Pemblokiran akses SABH dapat menghambat transaksi administrasi badan hukum perseroan. Salah satu kebutuhan yang bergantung pada pencatatan data perseroan adalah perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Untuk kebutuhan akta dan dokumen perusahaan, Anda dapat memeriksa layanan pembuatan dan perubahan dokumen perseroan IZIN.co.id. Konfirmasikan terlebih dahulu apakah kebutuhan Anda mencakup pemeriksaan akta RUPS Tahunan, koordinasi notaris, atau pengurusan pelaporan SABH karena ruang lingkupnya dapat berbeda.