Masa Transisi Pelaporan RUPS Tahunan 2025 Diperpanjang hingga 31 Oktober 2026

Untuk Perseroan persekutuan modal, kewajiban tahun buku 2025 tidak selesai hanya dengan mengadakan RUPS Tahunan. Persetujuan atas laporan tahunan harus dimuat dalam akta notaris, lalu disampaikan melalui SABH oleh Direksi melalui notaris.

Ada tiga tenggat yang perlu dibedakan. Batas normal RUPS tetap mengikuti periode 6 bulan setelah tahun buku berakhir, penyampaian ke SABH mengikuti batas 30 hari sejak akta ditandatangani, sedangkan 31 Oktober 2026 perlu dipahami sebagai batas masa transisi implementasi sebelum sanksi administratif diberitakan mulai berlaku pada November 2026.

31 Oktober 2026: Pahami Tiga Tenggat yang Berbeda

Tanggal 31 Oktober 2026 tidak menghapus tenggat yang sudah ditetapkan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Untuk mengecek posisi perusahaan, pisahkan tiga waktu berikut.

JDIH BPK mencatat Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 berstatus berlaku sejak 17 Desember 2025. Pasal 16 menetapkan batas 6 bulan dan 30 hari tersebut secara terpisah.

Portal Ditjen AHU juga memuat Pengumuman Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan sejak Januari 2026. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada Juni 2026 melaporkan bahwa layanan penyampaian melalui SABH tersedia sejak 1 Juni 2026 dan sanksi administratif diumumkan mulai berlaku pada November 2026.

Pemberitaan pada September 2026 kemudian menyebut 31 Oktober 2026 sebagai akhir masa relaksasi. Karena tanggal tersebut tidak tertulis sebagai pengganti Pasal 16, perusahaan sebaiknya tidak membaca relaksasi sebagai penghapusan keterlambatan yang sudah terjadi pada tenggat normal.

Kewajiban Ini Berlaku untuk Perseroan Persekutuan Modal

Pasal 16 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 secara khusus menyebut Perseroan persekutuan modal. Artinya, frasa “semua PT” perlu digunakan dengan hati-hati ketika menjelaskan kewajiban RUPS Tahunan dan penyampaian persetujuan laporan tahunan melalui SABH.

Permenkum yang sama membedakan Perseroan persekutuan modal dengan Perseroan perorangan. Untuk Perseroan perorangan, Pasal 27 mengatur penyampaian laporan keuangan secara elektronik melalui SABH dengan mekanisme tersendiri.

Untuk membedakan jalur kepatuhan keduanya, baca panduan PT Perorangan dan kewajiban laporan keuangannya. Artikel tersebut menjelaskan mekanisme pelaporan Perseroan perorangan yang berbeda dari penyampaian persetujuan laporan tahunan Perseroan persekutuan modal.

Jika PT Perorangan Anda akan memiliki lebih dari satu pemegang saham atau tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, lihat panduan perubahan PT Perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal. Setelah status berubah, tata kelola dan kewajiban administrasinya perlu mengikuti bentuk Perseroan yang baru.

Istilah “pelaporan RUPS Tahunan” memang umum dipakai dalam pencarian. Secara lebih presisi, Permenkum 49/2025 mengatur penyampaian persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS kepada Menteri melalui SABH.

Apa yang Harus Dilakukan Berdasarkan Status PT Anda?

Langkah terbaik bergantung pada bagian proses mana yang sudah selesai. Jangan memulai dari asumsi bahwa RUPS, akta notaris, dan pelaporan SABH adalah satu tahap yang sama.

Jika Anda ingin menyerahkan koordinasi dokumen dan akta kepada satu jalur layanan, layanan Pembuatan dan Perubahan Dokumen IZIN.co.id mencakup bantuan pembuatan serta perubahan akta dan dokumen bisnis.

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Pelaporan SABH

Pasal 16 ayat 5 menyebut dua dokumen pendukung utama untuk penyampaian persetujuan laporan tahunan melalui SABH: akta notaris mengenai persetujuan laporan tahunan dan laporan tahunan itu sendiri.

Laporan tahunan tersebut paling sedikit memuat:

• laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan;
• laporan kegiatan Perseroan;
• laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
• rincian masalah yang memengaruhi kegiatan usaha selama tahun buku;
• laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
• nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
• gaji, honorarium, serta tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

Selain dua dokumen yang disebut Pasal 16 ayat (5), tim perusahaan sebaiknya menata akta dan dokumen korporasi lain secara konsisten. Panduan dokumen legalitas PT 2026 membantu memetakan dokumen perusahaan yang perlu dijaga tetap mutakhir. Untuk format laporan tahunan dan kelengkapan pelaporan SABH, tetap cocokkan dokumen dengan notaris serta ketentuan yang berlaku.

Apa yang Terjadi Jika Pelaporan Terlambat?

Keterlambatan tidak berarti akses SABH otomatis diblokir pada hari pertama. Permenkum 49/2025 mengatur tahapan sanksi administratif.

1. Perseroan persekutuan modal yang tidak memenuhi kewajiban atau melewati batas penyampaian dapat dikenai teguran tertulis.
2. Teguran disampaikan melalui notifikasi SABH dan atau surat elektronik.
3. Jika kewajiban belum dipenuhi dalam 30 hari sejak notifikasi teguran, Perseroan dikenai sanksi pemblokiran akses.
4. Pemblokiran dilakukan dalam bentuk penutupan akses Perseroan persekutuan modal pada SABH.

Karena itu, klaim bahwa keterlambatan langsung membekukan seluruh kegiatan bisnis terlalu luas. Konsekuensi yang secara eksplisit diatur Permenkum 49/2025 adalah penutupan akses Perseroan pada SABH setelah tahapan teguran tidak ditindaklanjuti.

Dampak praktisnya menjadi relevan ketika perusahaan perlu melakukan transaksi administrasi badan hukum. Jika dalam waktu dekat ada perubahan pengurus, pemegang saham, modal, atau data Perseroan lain, status laporan tahunan sebaiknya diperiksa lebih dulu agar kekurangan dokumen tidak baru diketahui saat transaksi perubahan sedang diproses.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia melaporkan pada Juni 2026 bahwa dalam masa transisi, verifikasi substantif untuk sejumlah transaksi perubahan Perseroan juga memeriksa apakah laporan tahunan telah disampaikan. Karena praktik sistem dapat berubah, lakukan pengecekan ulang ketika pengajuan akan dilakukan.

Apa yang Sebaiknya Diselesaikan Sebelum 31 Oktober 2026?

Gunakan sisa masa transisi untuk memeriksa bukti, bukan sekadar mengingat apakah rapat pernah dilakukan. Untuk tahun buku 2025, lakukan pengecekan berikut.

• Pastikan tanggal akhir tahun buku perusahaan.
• Pastikan laporan tahunan telah disusun dan ditelaah Dewan Komisaris.
• Pastikan RUPS telah memberikan persetujuan atas laporan tahunan.
• Pastikan persetujuan tersebut sudah dimuat dalam akta notaris.
• Pastikan pengajuan melalui SABH telah dilakukan dan simpan surat penerimaan pemberitahuan.
• Periksa notifikasi SABH dan alamat email perusahaan atau pihak yang menangani administrasi badan hukum.

Jika satu bukti belum ada, anggap proses belum selesai sampai statusnya dapat dikonfirmasi. Cara ini lebih aman dibanding mengandalkan ingatan internal bahwa “RUPS sudah pernah dilakukan”.

Pendampingan Akta RUPS Tahunan dan Pelaporan SABH

Jika perusahaan ingin menyelesaikan proses tanpa mengoordinasikan setiap tahap sendiri, IZIN.co.id dapat membantu pengurusan RUPS Tahunan dari penyiapan akta sampai penyampaian melalui SABH.

• penyusunan Akta RUPS Tahunan;
• koordinasi proses penandatanganan akta melalui notaris; dan
• pengajuan persetujuan laporan tahunan Perseroan melalui SABH.

Hal pertama yang perlu dicek bukan harga, tetapi posisi dokumen perusahaan. Dengan mengetahui apakah kendalanya berada di RUPS, akta, atau SABH, tim dapat menentukan pekerjaan yang benar-benar masih diperlukan.