Boleh. Setelah modal benar-benar disetor, dananya dapat dipakai PT untuk kegiatan usaha sesuai tujuan perseroan. Pengeluaran itu harus memiliki dasar transaksi dan dicatat sebagai transaksi perusahaan, bukan penarikan pribadi pemegang saham.
Poin Penting
- Modal disetor menjadi bagian dari ekuitas PT; uang hasil setorannya dapat berubah bentuk menjadi aset lain atau dipakai membayar kegiatan usaha.
- PP Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan sedikitnya 25% modal dasar ditempatkan dan disetor penuh, serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- Saldo rekening yang berkurang karena belanja usaha tidak otomatis berarti angka modal disetor dalam dokumen perseroan berkurang.
- Pengeluaran pribadi pemegang saham dan pembagian dividen memerlukan dasar yang berbeda dari biaya operasional.
Setelah Disetor, Uang Itu Dikelola untuk Kepentingan PT
Modal disetor bukan uang yang harus terus mengendap utuh di rekening. Yang harus nyata adalah penyetorannya. Setelah itu, Direksi mengelola kekayaan perseroan untuk kepentingan PT dan sesuai maksud serta tujuan usahanya, sebagaimana Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Dalam pembukuan, modal saham adalah pos ekuitas. Kas yang diterima dari setoran merupakan aset. Keduanya terkait saat setoran masuk, tetapi tidak selalu memiliki saldo yang sama setelah PT mulai bertransaksi.
Jika Anda masih menentukan besaran dan komposisi saham, baca penjelasan tentang cara menentukan jumlah lembar dan nilai nominal modal saham PT. Pembahasan itu membantu membedakan angka kepemilikan dari uang kas yang digunakan sehari-hari.
Pengeluaran Usaha Apa yang Dapat Dibayar?
Ukuran praktisnya adalah tujuan transaksi dan bukti pendukungnya. Pembayaran pemasok, sewa tempat usaha, dan pembelian peralatan dapat memakai dana PT bila terkait kegiatan perseroan dan dilakukan melalui kewenangan yang tepat.
| Penggunaan Dana | Dokumen yang Perlu Disimpan | Arah Pencatatan |
|---|---|---|
| Membayar sewa kantor untuk kegiatan PT | Perjanjian, tagihan, dan bukti bayar | Biaya atau pembayaran di muka sesuai periode manfaat |
| Membeli komputer untuk dipakai PT | Faktur dan bukti pembayaran atas nama PT | Aset jika memenuhi kebijakan pengakuan aset |
| Membayar pemasok barang dagang | Pesanan, faktur, bukti penerimaan, dan bukti bayar | Persediaan atau biaya sesuai transaksi |
Tabel ini menggambarkan alur pencatatan, bukan penentuan akun final untuk setiap bisnis. Perlakuan akuntansi bergantung pada sifat transaksi dan standar pelaporan yang digunakan PT.
Periksa pula siapa yang menyetujui dan menandatangani transaksi. Batas tugas Direktur, Komisaris, dan pemegang saham PT membantu Anda menempatkan keputusan pengeluaran pada organ yang tepat.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Sebelum dana pertama keluar, tetapkan siapa yang boleh memberi persetujuan dan bukti apa yang harus masuk pembukuan. Langkah ini memudahkan Anda menjelaskan mengapa pembayaran tertentu merupakan kebutuhan PT, terutama ketika pendiri juga menjabat sebagai Direktur.
Saldo Kas Turun, Modal Disetor Belum Tentu Berubah
Bayangkan PT menerima setoran modal tunai Rp100 juta. Pada titik itu, kas Rp100 juta dan modal saham Rp100 juta tercatat dalam pembukuan. Angka ini hanya ilustrasi, bukan syarat modal minimum.
PT lalu membeli komputer Rp20 juta untuk digunakan dalam usaha. Jika komputer diakui sebagai aset, kas menjadi Rp80 juta, aset komputer Rp20 juta, dan modal saham tetap Rp100 juta. Bentuk asetnya berubah.
Jika kemudian PT membayar sewa yang menjadi beban periode berjalan sebesar Rp10 juta, kas menjadi Rp70 juta. Beban tersebut menurunkan hasil usaha, sedangkan angka modal saham yang telah disetor tetap Rp100 juta dalam ilustrasi ini.
Contoh ini menggambarkan PT biasa dengan setoran tunai. Jika bidang usaha memiliki ketentuan modal khusus, periksa aturan sektornya sebelum menerapkan ilustrasi yang sama.
SAK EMKM dari Ikatan Akuntan Indonesia memisahkan modal saham dan saldo laba rugi dalam kelompok ekuitas. Standar itu dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi persyaratannya; PT lain perlu mengikuti standar yang berlaku baginya.
Perubahan formal atas modal ditempatkan dan disetor adalah urusan korporasi tersendiri. Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan pengurangan modal ditempatkan dan disetor sebagai perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri. Belanja operasional biasa tidak sama dengan tindakan tersebut.
Untuk memahami angka modal dasar dan porsi yang perlu disetor saat pendirian, lihat ketentuan modal dasar PT dan cara menentukannya.
Jika struktur modal dan dokumen PT masih disiapkan, layanan pendirian PT IZIN.co.id dapat menjadi titik awal untuk membahas setoran serta kebutuhan dokumen perseroan.
Bingung Membedakan Modal dan Kas PT?
Siapkan angka setoran dan rencana pengeluaran sebelum menyusun dokumen pendirian PT.
Jangan Samakan Biaya Usaha dengan Penarikan Pribadi
Setoran modal tidak boleh diperlakukan seperti saldo pribadi pendiri. Bila uang PT dipindahkan untuk kebutuhan pribadi pemegang saham, transaksi itu tidak berubah menjadi biaya usaha hanya karena pengirimannya berasal dari rekening perusahaan.
Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahkan menyebut pencampuran harta pribadi dengan harta PT sebagai salah satu keadaan yang dapat menghilangkan perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham.
Direktorat Jenderal Pajak juga menjelaskan bahwa pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemegang saham tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Begitu pula pembagian laba berupa dividen. Jadi, label pada transfer perlu sesuai substansinya.
Dividen memiliki jalur tersendiri. Menurut Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penggunaan laba bersih diputuskan RUPS dan dividen hanya boleh dibagikan bila perseroan memiliki saldo laba positif. Setoran modal yang baru masuk bukan laba yang otomatis bisa dibagi.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Saat satu orang merangkap pendiri, pemegang saham, dan Direktur, tulis kapasitasnya pada setiap dokumen transaksi. Pisahkan tagihan usaha, penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk PT, serta hak pemilik yang memerlukan keputusan korporasi. Nama penerima transfer saja tidak cukup menjelaskan dasar pembayaran.
Simpan Jejak Setoran dan Penggunaan Dana
Dokumen setoran dan dokumen pengeluaran menjawab dua pertanyaan berbeda: apakah modal sungguh masuk, dan untuk apa dana PT kemudian dipakai. Simpan keduanya dalam alur yang mudah ditelusuri.
- Cocokkan nilai setoran dengan akta, data saham, dan bukti penyetoran yang sah. Panduan dokumen bukti setor modal PT menguraikan berkas yang perlu disiapkan saat pendirian.
- Bayar transaksi usaha melalui rekening yang dapat ditelusuri, lalu simpan kontrak, faktur, dan bukti transfer.
- Catat setiap pembayaran sesuai sifatnya: aset, persediaan, beban, atau transaksi lain yang tepat. Cocokkan catatan dengan mutasi rekening secara berkala.
- Pisahkan pengeluaran pribadi dari pembukuan biaya perusahaan. Tinjau perlakuan pajaknya sebelum menganggap sebuah biaya dapat dikurangkan secara fiskal.
Untuk PT baru, dokumen pendirian, setoran modal, dan alur kas awal sebaiknya dirancang bersama. Anda dapat meninjau layanan pendirian PT IZIN.co.id ketika menyiapkan struktur modal dan dokumen perseroan.
Intinya, modal disetor boleh membiayai bisnis setelah benar-benar masuk ke PT. Jaga agar tiap pengeluaran punya tujuan usaha, otorisasi, bukti, dan pencatatan yang sesuai. Bila ada pembayaran kepada pemilik, tentukan dulu dasar transaksinya.
Belum Yakin Bukti Setoran Modal PT Sudah Tepat?
Tinjau struktur modal dan dokumen pendirian sebelum dana mulai dipakai untuk kegiatan usaha.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2007/40TAHUN2007UU.htm - Republik Indonesia. (2007). Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2007/40TAHUN2007UUPenj.htm - Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Download/154507/PP%20Nomor%208%20Tahun%202021.pdf - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (tanpa tanggal). Status Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007 - Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). SAK EMKM: Liabilitas dan Ekuitas. Diperoleh dari
https://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_sak/emkm/files/basic-html/page41.html - Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Biaya yang Tidak Dapat Diakui sebagai Pengurang Penghasilan Bruto. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/biaya-yang-tidak-dapat-diakui-sebagai-pengurang-penghasilan-bruto

