Setoran Modal Non-Tunai PT: Bisakah Menggunakan Tanah atau Kendaraan?

Bisa, sepanjang tanah atau kendaraan dapat dinilai secara wajar, sah dialihkan, dan benar-benar diterima PT sebagai setoran saham. Dokumen kepemilikan, bukti penilaian, dan proses pengalihan perlu cocok dengan susunan modal perseroan.

Aset Seperti Apa yang Bisa Menjadi Setoran?

Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebut benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata diterima perseroan. Untuk tanah atau kendaraan, uji utamanya adalah hak penyetor, nilai, dan kemungkinan pengalihan.

Bedakan setoran aset dari penggunaan dana setelah modal tunai masuk. Artikel penggunaan modal disetor PT untuk operasional bisnis membahas transaksi setelah penyetoran, sedangkan di sini asetnya sendiri menjadi objek setoran.

Tanah: Periksa Jenis Hak dan Beban yang Melekat

Tanah dapat dipertimbangkan sebagai setoran non-tunai, tetapi sertifikat atas nama pendiri tidak otomatis menjadi hak PT. Periksa jenis hak, nama pemegang, sengketa, jaminan, serta jalur pengalihan yang tersedia.

Jenis hak menentukan apakah PT dapat menjadi pemegangnya. PP Nomor 18 Tahun 2021, misalnya, memperbolehkan badan hukum Indonesia memegang hak guna bangunan. Mintalah PPAT memeriksa status hak dan akta yang sesuai sebelum nilai tanah dimasukkan ke rancangan setoran.

Karena tanah adalah benda tidak bergerak, Pasal 34 ayat (3) juga mengatur pengumuman setoran sahamnya dalam surat kabar. Pengumuman itu tidak menggantikan proses pengalihan dan pendaftaran hak atas tanah.

Kendaraan: Periksa Kepemilikan dan Pengalihan Administratif

Kendaraan usaha dapat dipertimbangkan bila penyetor berhak mengalihkannya dan PT sungguh menerimanya. Bapenda DKI Jakarta mencantumkan BPKB, STNK, dan hasil cek fisik dalam panduan balik nama kendaraan; cocokkan juga dokumen penyerahannya.

Jangan menyamakan pemakaian kendaraan milik pendiri oleh PT dengan penyetoran kepemilikannya. Administrasi perubahan nama pemilik perlu diperiksa pada Samsat sesuai keadaan kendaraan dan wilayahnya.

Bila aset masih dijaminkan atau dokumen kepemilikannya belum jelas, selesaikan status tersebut lebih dahulu. Tujuannya agar nilai saham yang diberikan tidak bertumpu pada aset yang belum dapat diserahkan.

Bagaimana Nilai dan Bukti Setoran Ditentukan?

Pasal 34 ayat (2) menempatkan nilai wajar sebagai dasar penilaian setoran selain uang. Nilai itu mengikuti harga pasar atau penilaian ahli yang tidak terafiliasi dengan PT, bukan semata angka yang disepakati para pendiri.

Untuk berkas pendirian PT persekutuan modal, Pasal 6 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 menyebut asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang bagi setoran selain uang. Jika asetnya benda tidak bergerak, sertakan bukti pengumuman surat kabar.

Penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas meminta rincian nilai, jenis, status, dan tempat kedudukan aset. Catatan ini perlu selaras dengan akta, jumlah saham yang diterbitkan, dan dokumen pengalihan.

Tabel ini membantu memeriksa kelengkapan awal. Jenis dokumen final bergantung pada asal aset, status hak, dan bentuk transaksi yang dinilai oleh notaris atau PPAT.

Jika Anda perlu melihat pilihan bukti setoran secara menyeluruh, baca dokumen bukti setor modal PT dan cara menyiapkannya. Untuk mencocokkan nilai aset dengan jumlah lembar saham, gunakan panduan cara menentukan jumlah lembar dan nilai nominal saham PT.

Dalam proses pendirian, layanan pendirian PT IZIN.co.id dapat menjadi titik awal untuk membahas struktur saham dan dokumen setoran bersama tim.

Jangan Lewatkan Pajak dan Pengalihan Hak

Setoran aset dan pengalihan hak adalah dua sudut yang perlu diperiksa terpisah. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa harta yang diterima badan sebagai pengganti saham bukan objek PPh bagi penerima. Kesimpulan itu tidak otomatis menghapus kewajiban yang mungkin timbul saat hak atas aset dialihkan.

Untuk tanah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memasukkan pemasukan dalam perseroan sebagai bentuk perolehan hak yang relevan bagi BPHTB. Dasar pengenaannya menggunakan nilai pasar, dengan ketentuan daerah yang perlu diperiksa menurut lokasi tanah.

Jika asetnya kendaraan, periksa ketentuan administrasi dan pajak kendaraan di daerah terkait sebelum balik nama. Besaran kewajiban tidak dapat dipastikan hanya dari sebutan setoran modal non-tunai.

Catat pula bahwa pemindahan hak atas tanah dan administrasi kendaraan memiliki pihak serta dokumen yang berbeda. Jadwalkan pemeriksaannya sebelum akta atau keputusan penambahan modal difinalkan, agar nilai setoran tidak melampaui aset yang benar-benar dapat diterima PT.

Periksa Urutannya sebelum Menandatangani Akta

Urutan berikut membantu Anda membedakan rencana setoran dari setoran yang dapat dibuktikan:

1. Identifikasi aset, pemiliknya, jenis hak, dan pembatasan pengalihan yang mungkin berlaku.
2. Tentukan dasar nilai wajar dan dokumen pendukungnya bersama notaris serta pihak penilai bila diperlukan.
3. Cocokkan nilai setoran dengan jumlah saham dan susunan pemegang saham dalam rancangan dokumen PT.
4. Rencanakan akta dan proses pengalihan. Untuk tanah, libatkan PPAT dan periksa kewajiban pengumuman benda tidak bergerak.
5. Periksa konsekuensi pajak serta administrasi aset, lalu arsipkan bukti penyerahan dan perubahan kepemilikan.

Jika PT sudah berdiri dan setoran ini dimaksudkan untuk menambah modal saham, jangan hanya menambahkan aset ke daftar inventaris. Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan persetujuan RUPS untuk penambahan modal; perubahan dokumen dan data perseroan kemudian mengikuti prosedur yang berlaku.

Gambaran tahap pendirian badan hukumnya tersedia pada panduan cara mendirikan PT pada 2026. Artikel ini berfokus pada keputusan khusus ketika modal akan disetor dalam bentuk aset.

Sebelum menentukan tanah atau kendaraan sebagai setoran, pastikan PT dapat menerima haknya, nilainya dapat dipertanggungjawabkan, dan dokumennya selaras dengan saham yang diberikan. Untuk menyiapkan struktur serta berkasnya, tinjau cakupan layanan pendirian PT IZIN.co.id.