Apa Itu Akta Pendirian Usaha, Syarat, Biaya, dan Cara Membuat di 2026

Akta pendirian usaha adalah dokumen otentik yang dibuat notaris untuk mencatat berdirinya sebuah badan usaha, mulai dari nama, modal, hingga susunan pengurusnya. Untuk PT, dasar hukumnya ada di Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanpa akta ini, badan usaha Anda belum punya dasar hukum yang kuat, dan itu bisa jadi masalah besar begitu ada sengketa kepemilikan atau kerja sama bisnis yang macet.

Apa Itu Akta Pendirian Usaha dan Kenapa Wajib Dimiliki?

Akta pendirian usaha memuat dua bagian utama: anggaran dasar perusahaan dan keterangan lain soal para pendirinya. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 40 Tahun 2007, isi akta pendirian PT setidaknya mencakup nama lengkap pendiri, susunan direksi dan komisaris pertama, serta rincian saham yang sudah diambil bagian.

Dokumen ini penting karena tiga alasan praktis. Pertama, akta jadi bukti bahwa perusahaan Anda benar-benar berdiri sesuai prosedur, bukan sekadar kesepakatan lisan antarpendiri. Kedua, akta jadi syarat wajib untuk mengurus dokumen lanjutan seperti NPWP badan dan NIB. Ketiga, akta melindungi Anda kalau suatu hari terjadi perselisihan soal siapa pemilik sah perusahaan.

Akta pendirian perusahaan berbeda dari sekadar “kesepakatan bisnis” karena kekuatan hukumnya. Begitu ditandatangani di hadapan notaris dan disahkan Kementerian Hukum, isi akta mengikat semua pihak yang disebut di dalamnya, termasuk soal pembagian saham dan tanggung jawab masing-masing pengurus.

Akta Pendirian Perusahaan Itu yang Mana? Mengenali Bentuk dan Isinya

Kalau Anda baru pertama kali memegang berkas notaris, akta pendirian PT itu yang mana bisa jadi pertanyaan yang cukup membingungkan. Cirinya jelas: dokumen ini berkop notaris, bernomor akta, bertanggal, dan diawali kalimat “Pada hari ini…” diikuti nama notaris yang membuatnya. Halaman awal biasanya memuat anggaran dasar, sementara halaman belakang berisi tanda tangan dan cap notaris.

Akta pendirian berbeda dari Surat Keputusan (SK) Kemenkumham. Akta adalah dokumen yang dibuat notaris, sedangkan SK adalah bukti bahwa Kemenkumham sudah mengesahkan akta tersebut sebagai badan hukum. Keduanya biasanya diserahkan bersamaan oleh notaris setelah proses pengesahan selesai, dan Anda memerlukan kedua dokumen ini untuk urusan legalitas berikutnya.

Apa Saja Jenis Usaha yang Wajib Memiliki Akta Pendirian?

Tidak semua badan usaha butuh akta pendirian dengan cara yang sama. Berikut jenis usaha yang umum memakainya, beserta catatan penting yang sering terlewat.

PT (Perseroan Terbatas)

PT wajib punya akta notaris. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris berbahasa Indonesia. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor.

CV (Persekutuan Komanditer)

CV juga memerlukan akta notaris yang memuat kesepakatan sekutu aktif dan sekutu pasif. Bedanya dari PT, CV bukan badan hukum, sehingga tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas sampai harta pribadi.

Firma dan Persekutuan Perdata

Firma didirikan dua orang atau lebih di bawah satu nama bersama, dan setiap anggotanya menanggung tanggung jawab penuh. Sama seperti CV, pendaftarannya lewat notaris lalu didaftarkan ke sistem AHU pada menu Badan Usaha Non Badan Hukum.

PT Perorangan: Justru Tidak Pakai Akta Notaris

Ini bagian yang paling sering salah kaprah soal akta pendirian perusahaan perorangan. Sejak UU Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021, PT Perorangan justru tidak memerlukan akta notaris. Pendirinya cukup satu orang WNI, mengisi Surat Pernyataan Pendirian secara mandiri lewat ptp.ahu.go.id, dan langsung mendapat Sertifikat Pendirian dari Kementerian Hukum.

Syaratnya, usaha harus masuk kategori mikro atau kecil dengan modal maksimal Rp5 miliar di luar tanah dan bangunan. Kalau nanti bisnisnya berkembang dan butuh mitra, PT Perorangan bisa diubah statusnya jadi PT biasa lewat notaris. Lihat panduan lengkapnya di cara mendirikan PT Perorangan 2026.

Apa Saja Syarat Membuat Akta Pendirian Usaha?

Sebelum bertemu notaris, siapkan dokumen dasar berikut: fotokopi KTP dan NPWP pribadi seluruh pendiri, nama perusahaan (siapkan 3-5 alternatif), alamat domisili usaha, serta rincian modal dan bidang usaha sesuai kode KBLI. Untuk gambaran lengkap dokumen apa saja yang dibutuhkan setelah akta terbit, cek daftar dokumen legalitas PT.

Bagaimana Cara Membuat Akta Pendirian Usaha? Ini Tahapannya

Cara buat akta pendirian usaha sebenarnya tidak rumit kalau dokumen sudah lengkap. Berikut langkah-langkahnya untuk PT dan CV.

1. Tentukan Bentuk Badan Usaha dan Cek Nama

Putuskan mau PT, CV, atau PT Perorangan, karena ini menentukan seluruh alur berikutnya. Cek dulu ketersediaan nama lewat tools cek nama PT IZIN.co.id sebelum bertemu notaris, supaya tidak bolak-balik kalau nama pilihan ternyata sudah dipakai.

2. Siapkan Dokumen dan Datangi Notaris

Bawa seluruh dokumen pendiri, data modal, dan susunan pengurus ke notaris. Notaris akan menyusun draf akta, menjelaskan isinya, lalu meminta seluruh pendiri menandatangani di hadapannya.

3. Pengesahan ke Kementerian Hukum

Setelah akta ditandatangani, notaris mengajukan permohonan pengesahan lewat sistem AHU Online, paling lambat 60 hari sejak tanggal akta sesuai Pasal 10 UU No. 40 Tahun 2007. Anda tidak perlu mengurus tahap ini sendiri karena notaris yang memegang akses sistemnya. Panduan teknisnya bisa dilihat di pendirian PT online via AHU.

4. Terima Salinan Akta dan SK Pengesahan

Kalau semua data valid, Kemenkumham menerbitkan SK Pengesahan Badan Hukum. Notaris akan menyerahkan salinan akta dan SK ini kepada Anda sebagai bukti legalitas resmi, sebelum lanjut ke tahap NPWP badan dan NIB.

Berapa Biaya Akta Pendirian PT dan Perusahaan Lainnya?

Biaya pembuatan akta pendirian perusahaan bervariasi cukup lebar, tergantung jenis badan usaha, lokasi, dan reputasi notaris. Saya tidak bisa memastikan angka pastinya untuk kasus Anda, tapi berikut kisaran yang umum ditemui berdasarkan riset saat artikel ini ditulis:

• Akta PT biasa: sekitar Rp2,5 juta sampai Rp15 juta, tergantung kompleksitas struktur modal dan lokasi notaris.
• PNBP pengesahan badan hukum: Rp300.000 sampai Rp1.100.000 tergantung besaran modal dasar.
• PT Perorangan: hanya Rp50.000 lewat AHU, tanpa jasa notaris sama sekali.
• Akta CV: umumnya lebih murah dari PT, kisaran Rp2 juta sampai Rp8 juta tergantung kota.

Notaris di kawasan bisnis seperti Jakarta pusat biasanya mematok tarif lebih tinggi dibanding notaris di kota lain. Sebelum sepakat, tanyakan apakah biaya sudah termasuk PNBP dan voucher pemesanan nama, karena beberapa notaris memisahkannya sebagai biaya tambahan.

Akta Pendirian Perusahaan Apakah Sama dengan NIB?

Tidak, akta pendirian perusahaan apakah sama dengan NIB adalah dua hal yang sering tertukar padahal fungsinya berbeda. Akta pendirian adalah dokumen yang membuktikan perusahaan Anda berdiri sah secara hukum, dibuat notaris dan disahkan Kemenkumham. NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas usaha yang diterbitkan lewat sistem OSS milik Kementerian Investasi/BKPM, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Urutannya berjalan satu arah: akta pendirian dulu, baru NPWP badan, baru NIB. Anda tidak bisa mengurus NIB tanpa punya akta dan NPWP badan lebih dulu, karena data akta jadi salah satu input wajib saat pendaftaran di OSS.

Apakah Akta Pendirian Perusahaan Ada Masa Berlakunya?

Tidak. Akta pendirian perusahaan apakah ada masa berlakunya adalah pertanyaan yang jawabannya sering disalahpahami. Akta pendirian PT dan CV berlaku selama perusahaan belum dibubarkan secara resmi, tidak ada tanggal kedaluwarsa sama sekali.

Mitos yang beredar bahwa “akta wajib diperbarui tiap 5 tahun” sebenarnya berasal dari aturan lain: masa jabatan direksi dan komisaris PT, yang memang dibatasi maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang lewat RUPS. Kalau masa jabatan berakhir dan pengurus diganti, barulah akta perlu dibuatkan akta perubahan untuk mencatat susunan baru. Perubahan lain yang mewajibkan akta baru antara lain ganti nama perusahaan, penambahan modal, atau perubahan bidang usaha.

Bagaimana Cara Mengecek Akta Perusahaan Secara Online?

Akta pendirian perusahaan lihat dimana kalau Anda mau memastikan status legal calon mitra bisnis? Jawabannya lewat portal AHU Online Kemenkumham, bukan lewat pencarian Google biasa.

1. Buka ahu.go.id, lalu pilih menu “Perseroan” untuk PT, atau “Badan Usaha Non Badan Hukum” untuk CV dan firma.
2. Masukkan nama badan usaha yang ingin dicek, lalu selesaikan captcha.
3. Sistem menampilkan status pengesahan, nomor SK Kemenkumham, dan tanggal pendirian jika perusahaan memang terdaftar.
4. Khusus PT Perorangan, pengecekan dilakukan lewat portal terpisah di ptp.ahu.go.id, bukan menu Perseroan biasa.

Kalau nama tidak muncul, jangan buru-buru menyimpulkan perusahaan itu ilegal. Bisa jadi ejaan namanya sedikit berbeda, atau Anda mencari di menu yang salah. Panduan lengkapnya ada di cara cek legalitas perusahaan PT dan CV.

Siapa yang Mengesahkan Akta Pendirian PT, dan Apakah Sama dengan Akta Notaris?

Ada dua pihak dengan peran berbeda di sini, dan ini yang sering membuat orang bertanya apakah akta pendirian sama dengan akta notaris. Notaris adalah pejabat yang membuat akta pendirian, sesuai kewenangannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sementara yang mengesahkan akta itu menjadi badan hukum resmi adalah Menteri Hukum, lewat sistem AHU Online yang dikelola Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Jadi akta pendirian dan akta notaris sebenarnya merujuk pada dokumen yang sama, karena semua akta pendirian PT dan CV memang dibuat dalam bentuk akta notaris. Bedanya cuma soal siapa yang membuat (notaris) dan siapa yang mengesahkan statusnya sebagai badan hukum (Kemenkumham).

Apa Risiko Jika Usaha Tidak Punya Akta Pendirian?

Tanpa akta pendirian, usaha Anda tidak punya dasar hukum yang bisa dipakai kalau terjadi sengketa kepemilikan atau utang piutang antarpendiri. Anda juga tidak bisa mengurus NPWP badan, NIB, atau membuka rekening bank atas nama perusahaan, karena ketiganya mensyaratkan akta sebagai dokumen dasar.

Bank dan investor umumnya menolak bekerja sama dengan usaha yang statusnya masih sebatas kesepakatan lisan. Risiko lain yang lebih personal: kalau ada masalah hukum, pemilik usaha tanpa akta resmi bisa ikut bertanggung jawab secara pribadi, karena tidak ada pemisahan tegas antara harta pribadi dan harta usaha.