Siapa yang Boleh Menjadi Pemegang Saham PT?

Pemegang saham PT dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum Indonesia maupun asing, dengan batasan menurut bentuk Perseroan, kegiatan usaha, dan anggaran dasar. PT Perorangan khusus untuk satu orang WNI yang memenuhi syarat.

Orang Perseorangan dan Badan Hukum sebagai Pemegang Saham

Periksa status hukum calon pemegang saham sebelum menyepakati setoran dana. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, mencakup individu dan badan hukum.

Pada pendirian, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham, kecuali dalam rangka peleburan. Untuk struktur usaha biasa, Anda dapat menggunakan kombinasi individu dan badan hukum sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Individu WNI dan Kecakapan Bertindak

Individu WNI dapat mengambil saham atas namanya sendiri. Periksa kemampuan calon pemilik melakukan tindakan hukum serta siapa yang akan menandatangani dokumen.

Untuk calon pemilik di bawah umur atau yang memerlukan perwakilan, minta notaris menilai kewenangan pihak yang bertindak. Syarat usia untuk PT Perorangan tidak boleh diterapkan sebagai aturan tunggal bagi seluruh kepemilikan saham PT.

PT, Koperasi, dan Perkumpulan Berbadan Hukum

Badan hukum dapat memiliki saham melalui wakil yang berwenang. Untuk koperasi atau perkumpulan, pastikan entitas tersebut telah berstatus badan hukum dan rencana penyertaan sesuai aturan serta anggaran dasarnya.

Misalnya, ketika PT A mengambil saham PT B, Direksi mencatat PT A sebagai pemilik. Orang yang menandatangani atas nama PT A bertindak sebagai wakil badan hukum, dengan dasar kewenangan yang perlu diperiksa.

Untuk memahami hubungan dalam grup usaha, baca panduan kami tentang perbedaan anak perusahaan, subcompany, dan sister company. Hubungan kepemilikan perlu dibedakan dari kedudukan masing-masing badan hukum.

Yayasan dengan Batas Penyertaan

Yayasan dapat melakukan penyertaan usaha dengan batas menurut UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004. Pasal 7 ayat (2) membatasi seluruh penyertaan paling banyak 25% dari nilai kekayaan yayasan.

Batas itu memakai kekayaan yayasan sebagai dasar perhitungan. Jangan mengartikannya sebagai batas universal bahwa yayasan hanya boleh memiliki 25% saham suatu PT.

Periksa pula tujuan kegiatan dan larangan rangkap jabatan organ yayasan dalam badan usaha sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (3). Status badan hukum saja belum menyelesaikan pemeriksaan penyertaan.

CV dan Badan Usaha Nonbadan Hukum

Ditjen AHU mengelompokkan CV, firma, dan persekutuan perdata sebagai badan usaha nonbadan hukum. Karena itu, pendaftaran CV tidak menjadikannya badan hukum yang dapat digunakan sebagai pemegang saham PT atas nama CV tersebut.

Jika para sekutu ingin berinvestasi dalam PT, tentukan pihak yang akan mengambil saham dan dokumen tindakannya. Jangan menyalin nama CV ke susunan pemegang saham tanpa pemeriksaan subjek hukum.

Jumlah Pemegang Saham Mengikuti Bentuk Perseroan

PT persekutuan modal pada umumnya didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan Pasal 7 UUPT. Dua pendiri tersebut dapat berupa kombinasi individu dan badan hukum, bukan harus dua individu.

Pasal 7 ayat (7), setelah perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, memberikan pengecualian bagi kategori Perseroan tertentu. Karena itu, pernyataan bahwa seluruh PT wajib memiliki minimal dua pemegang saham terlalu luas.

Untuk pelaku usaha tunggal, Perseroan Perorangan merupakan jalur khusus UMK. Pasal 153E UUPT mensyaratkan pemegang saham orang perseorangan; Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan WNI, minimal 17 tahun, dan cakap hukum.

Badan hukum atau WNA tidak dapat menjadi pemegang saham PT Perorangan. Jika pemegang saham menjadi lebih dari satu, Pasal 9 PP Nomor 8 Tahun 2021 mewajibkan perubahan status melalui akta notaris dan pendaftaran elektronik.

Baca penjelasan kami mengenai pengertian dan syarat PT Perorangan untuk menilai kecocokannya dengan usaha Anda. Pertimbangkan rencana masuknya partner sebelum menentukan bentuk Perseroan.

Jika bentuk PT dan calon pemilik belum sesuai, pelajari layanan pendirian PT kami. Siapkan susunan calon pemegang saham serta kegiatan usaha untuk membahas cakupan pengurusan yang Anda perlukan.

Kepemilikan Asing Memerlukan Pemeriksaan Bidang Usaha

WNA dan badan hukum asing dapat menjadi pemegang saham sepanjang struktur serta kegiatan usahanya memenuhi ketentuan penanaman modal. Penjelasan Pasal 7 UUPT membuka kategori subjek tersebut, tetapi tidak memberikan izin kepemilikan asing tanpa batas.

UU Nomor 25 Tahun 2007, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, mengatur penanaman modal asing. Pasal 5 ayat (2) mewajibkan bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, kecuali undang-undang menentukan lain.

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 mengatur bidang usaha penanaman modal. Pemeriksaan perlu mencakup kegiatan sebenarnya, persyaratan kepemilikan, dan aturan sektoral yang relevan.

Jangan menyimpulkan bahwa pemegang saham berbadan hukum Indonesia selalu berarti modal domestik. Pasal 1 angka 8 UU Penanaman Modal juga mencakup modal badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki pihak asing.

Telusuri struktur pemilik badan hukum tersebut sebelum menentukan status investasi. Jika kegiatan berbeda mempunyai persyaratan berbeda, periksa tiap kegiatan sebelum menyepakati komposisi saham.

Hindari skema pinjam nama untuk melewati pembatasan. Pasal 33 UU Penanaman Modal melarang perjanjian atau pernyataan bahwa kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain; perjanjian tersebut batal demi hukum.

Suami Istri Perlu Memeriksa Status Harta

Pasangan suami istri perlu meninjau asal modal dan pengaturan hartanya sebelum menjadi dua pendiri. Dua nama pada KTP belum menyelesaikan pemeriksaan struktur pendirian.

Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan harta bersama, harta bawaan, serta hadiah atau warisan. UU tersebut telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Bawa bukti perkawinan, informasi sumber setoran, dan perjanjian perkawinan jika ada kepada notaris. Minta penilaian apakah struktur yang direncanakan memenuhi ketentuan pendirian dan persetujuan penggunaan harta yang relevan.

Baca Juga: Pembagian Saham PT 50:50 dan Risiko Deadlock bagi Dua Pendiri

Dokumen Identitas dan Kewenangan yang Perlu Disiapkan

Dokumen calon pemegang saham harus menunjukkan siapa pemiliknya dan siapa yang berwenang bertindak. Pasal 8 UUPT membedakan data pendiri perseorangan dengan data pendiri badan hukum dalam akta.

Gunakan daftar berikut untuk menyiapkan pemeriksaan dokumen sesuai kasus Anda. Notaris dapat meminta dokumen tambahan sesuai subjek, sumber modal, dan kegiatan usaha.

Catat jumlah saham, nilai nominal, dan setoran tiap pemilik. Pasal 50 UUPT mewajibkan Direksi menyimpan daftar pemegang saham, termasuk data perolehan, klasifikasi bila ada, jumlah setoran, dan perubahan kepemilikan.

Lembar pembagian saham internal membantu persiapan, tetapi tidak menggantikan daftar pemegang saham maupun dokumen korporasi. Pisahkan pula kepemilikan saham dari jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pemilik Manfaat Harus Ditelusuri hingga Orang Perseorangan

Pemilik manfaat berbeda dari pemegang saham yang tercatat. Perpres Nomor 13 Tahun 2018 memakai orang perseorangan sebagai pemilik manfaat, termasuk melalui pengendalian atau penerimaan manfaat dari korporasi.

Pasal 4 mencakup kepemilikan saham atau hak suara lebih dari 25%, penerimaan laba lebih dari 25% per tahun, dan kriteria lain. Kewenangan atas pengurus, pengendalian, serta kepemilikan sebenarnya atas dana juga perlu diperiksa.

Karena itu, persentase saham bukan satu-satunya tes. Jika pemegang saham langsung berupa PT, penelusuran perlu mencapai individu yang memenuhi kriteria pemilik manfaat dengan bukti hubungan serta pengendaliannya.

Pasal 16 Perpres tersebut meminta informasi identitas, kewarganegaraan, alamat, data perpajakan, dan hubungan dengan korporasi. Lengkapi informasi dengan dokumen pendukung, lalu cocokkan data yang akan disampaikan.

Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 mengatur verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat. Pasal 2 mencakup PT persekutuan modal serta PT Perorangan; Pasal 3 mewajibkan pengkinian informasi setiap satu tahun, penatausahaan dokumen, dan pengisian kuesioner.

Untuk pendirian PT persekutuan modal, Pasal 6 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mencantumkan dokumen pemilik manfaat. Dokumennya mencakup kuasa Direksi kepada notaris, pernyataan Direksi mengenai nama pemilik manfaat, dan persetujuan orang yang bersangkutan.

Periksa Susunan Pemilik sebelum Menyiapkan Akta

Selesaikan pemeriksaan kelayakan pemegang saham sebelum memasukkan nama ke draf akta. Gunakan urutan berikut untuk menyiapkan pembahasan dengan notaris:

1. Tentukan apakah calon pemilik berupa individu atau badan hukum.
2. Cocokkan jumlah dan jenis pemilik dengan bentuk Perseroan.
3. Periksa kepemilikan asing serta persyaratan kegiatan usaha.
4. Pastikan sumber setoran dan kewenangan penandatangan memiliki dasar yang jelas.
5. Sepakati jumlah saham serta setoran masing-masing pemilik.
6. Identifikasi pemilik manfaat dan siapkan bukti pendukungnya.

Setelah susunan pemilik jelas, ikuti panduan kami tentang cara mendirikan PT untuk tahap akta dan administrasi berikutnya. Dengan begitu, keputusan kepemilikan masuk ke proses pendirian bersama data yang konsisten.

Anda juga dapat meninjau cakupan layanan pendirian PT kami sebelum memilih pendampingan. Sampaikan bentuk usaha, calon pemilik, kegiatan, dan dokumen yang tersedia agar pembahasan sesuai kebutuhan Anda.