Pembagian saham PT 50:50 boleh digunakan dua pendiri, tetapi keputusan perusahaan dapat buntu saat mereka berbeda pendapat. Sebelum akta ditandatangani, atur hak suara, keputusan penting, jalur deadlock, dan mekanisme keluar.
Poin Penting
- UU Perseroan Terbatas tidak menetapkan satu rasio pembagian saham yang wajib dipakai oleh dua pendiri.
- Pasal 84 UU Perseroan Terbatas memberi satu hak suara pada setiap saham yang diterbitkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- Untuk keputusan RUPS biasa, usul memerlukan persetujuan lebih dari separuh suara yang dikeluarkan ketika mufakat tidak tercapai, kecuali aturan atau anggaran dasar mensyaratkan suara yang lebih besar.
- Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c menyebut dua kubu dengan kepemilikan masing-masing 50% sebagai contoh keadaan ketika RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah.
Pembagian 50:50 Tidak Dilarang, tetapi Hak Suara Harus Dirancang
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dalam kerangka UU Nomor 6 Tahun 2023, tidak menentukan satu persentase wajib untuk setiap pendiri.
Para pendiri perlu menetapkan modal, jumlah saham, nilai nominal, pemilik, dan hak yang melekat pada saham.
Pasal 52 menghubungkan kepemilikan saham dengan hak menghadiri dan memberi suara dalam RUPS, menerima dividen, serta memperoleh sisa hasil likuidasi. Hak itu berlaku setelah Perseroan mencatat saham atas nama pemilik dalam daftar pemegang saham.
Pasal 53 juga memungkinkan anggaran dasar menetapkan lebih dari satu klasifikasi saham. Klasifikasi tersebut dapat membedakan hak suara, hak mencalonkan Direksi atau Dewan Komisaris, dan prioritas pembagian tertentu.
Angka 50:50 saja belum menjelaskan seluruh tata kelola. Dua pendiri dapat memiliki nilai ekonomi setara, sementara hak tertentu mengikuti klasifikasi saham dan ketentuan anggaran dasar yang sah.
Jika Anda masih menata bentuk, modal, pengurus, dan data pendiri, baca Cara Mendirikan PT 2026: Syarat dan Tahapan Lengkap. Artikel tersebut menjelaskan alur pendirian secara umum, sedangkan pembahasan ini fokus pada struktur dua pendiri.
Mengapa Kepemilikan Setara Dapat Mengunci Keputusan
Risiko utama muncul saat kedua pendiri memiliki jumlah suara sama dan tidak tersedia mekanisme pemecah kebuntuan. Kuorum kehadiran dan ambang persetujuan merupakan dua tes yang berbeda.
Menurut Pasal 86 UU Perseroan Terbatas, RUPS biasa dapat berlangsung jika lebih dari separuh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang atau anggaran dasar meminta kuorum lebih besar.
Pasal 87 mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat gagal, keputusan biasa sah ketika memperoleh persetujuan lebih dari separuh suara yang dikeluarkan, kecuali berlaku ambang yang lebih tinggi.
| Situasi Dua Pendiri | Kehadiran atau Suara | Dampak pada Keputusan Biasa | Hal yang Perlu Diperiksa |
|---|---|---|---|
| Keduanya hadir dan setuju | 100% setuju | Keputusan dapat memenuhi ambang biasa | Pastikan agenda dan prosedur RUPS sesuai |
| Keduanya hadir tetapi berbeda suara | 50% setuju dan 50% menolak | Usul tidak memperoleh persetujuan lebih dari separuh | Aktifkan tahapan penyelesaian deadlock yang disepakati |
| Satu pendiri tidak hadir pada RUPS pertama | Hanya 50% hadir atau diwakili | Kuorum biasa lebih dari separuh tidak tercapai | Periksa prosedur RUPS berikutnya dan anggaran dasar |
| Satu pendiri menolak keputusan sirkuler | Tidak ada persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham | Keputusan di luar RUPS tidak memenuhi Pasal 91 | Gunakan proses rapat atau jalur penyelesaian yang berlaku |
Tabel tersebut memakai keputusan biasa sebagai simulasi. Perubahan anggaran dasar, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan agenda tertentu dapat mengikuti kuorum serta ambang suara yang berbeda.
Deadlock tidak selalu langsung menghentikan kegiatan harian. Namun, kebuntuan dapat menahan persetujuan anggaran, perubahan pengurus, tambahan modal, masuknya investor, atau transaksi yang menurut undang-undang dan anggaran dasar memerlukan keputusan pemegang saham.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 63/PUU-XVI/2018 mengutip Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c.
Penjelasan tersebut memakai dua kubu dengan masing-masing 50% saham sebagai contoh perimbangan yang membuat RUPS tidak dapat mengambil keputusan sah.
Pembubaran melalui pengadilan merupakan jalan terakhir dan tidak mengikuti setiap perselisihan secara otomatis. Para pendiri perlu merancang jalur penanganan sebelum konflik muncul.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Susun daftar keputusan yang memerlukan persetujuan kedua pendiri, lalu uji kondisi ketika satu pihak menolak atau tidak hadir. Pisahkan keputusan pemegang saham dari pekerjaan harian Direksi agar deadlock tidak menghambat kewenangan pengurus.
Pembagian Saham Berisiko Membuat Keputusan Buntu?
Bahas struktur pendiri dan data akta sebelum proses pendirian PT dimulai.
Rasio Saham Bukan Satu-satunya Alat Pengendali Risiko
Tidak ada rasio yang cocok untuk semua perusahaan. Pendiri perlu menilai kontribusi, kebutuhan modal berikutnya, dan cara mengambil keputusan sebelum memilih komposisi akhir.
| Pilihan Struktur | Kelebihan Praktis | Risiko yang Tersisa | Dokumen yang Perlu Selaras |
|---|---|---|---|
| 50:50 dengan mekanisme deadlock | Menjaga posisi ekonomi setara | Mekanisme gagal jika klausul tidak operasional atau dana pembelian tidak tersedia | Akta, anggaran dasar, dan perjanjian pemegang saham |
| 51:49 atau rasio tidak setara | Memberi arah pada keputusan biasa tertentu | Tidak meniadakan ambang suara khusus, hak pihak minoritas, atau potensi konflik | Akta, anggaran dasar, dan daftar keputusan yang dicadangkan |
| Klasifikasi saham berbeda | Dapat membedakan hak suara atau hak lain | Struktur lebih kompleks dan harus sesuai UU serta anggaran dasar | Akta dan anggaran dasar dengan uraian hak yang jelas |
| Porsi bertahap berdasarkan komitmen | Menghubungkan kepemilikan dengan kontribusi yang disepakati | Pelaksanaan pengalihan saham dan pajaknya perlu ditinjau secara khusus | Perjanjian pendiri, dokumen pengalihan, keputusan korporasi, dan pencatatan |
Rasio 51:49 tidak menyelesaikan semua agenda. Sebagian keputusan memakai persyaratan yang lebih tinggi, sedangkan anggaran dasar dapat mengatur ketentuan tambahan dalam batas hukum.
Pisahkan Kepemilikan, Jabatan, Gaji, dan Kontribusi
Saham mencerminkan kepemilikan dan hak yang melekat padanya. Jabatan Direksi atau Dewan Komisaris, imbalan kerja, serta tugas operasional mengikuti keputusan dan dokumen yang berbeda.
Dua pendiri dapat menanam modal sama besar tetapi mencurahkan waktu berbeda. Kondisi itu tidak otomatis menentukan bahwa rasio saham harus sama atau berbeda. Para pendiri perlu menyepakati dasar penilaiannya.
Gunakan matriks kontribusi sebelum menulis persentase:
- Modal tunai dan waktu penyetorannya.
- Aset, teknologi, merek, atau kekayaan intelektual yang dialihkan atau dilisensikan.
- Komitmen kerja, jabatan, ruang kewenangan, serta target yang dapat diukur.
- Tanggung jawab menyediakan pendanaan tambahan atau jaminan tertentu.
- Konsekuensi jika pendiri berhenti bekerja, gagal menyetor modal, atau melanggar kewajiban.
Nilai kontribusi dengan unit dan waktu yang jelas. Klaim seperti jaringan luas atau keahlian bisnis sulit dipakai sebagai dasar jika para pihak tidak menentukan bentuk kontribusi, bukti, serta akibat ketika kontribusi tidak diberikan.
Selaraskan Akta dengan Perjanjian Antarpendiri
Tempatkan setiap kesepakatan pendiri dalam dokumen yang tepat. Catatan percakapan atau tabel persentase internal belum cukup untuk menjalankan seluruh tindakan korporasi.
| Dokumen | Fungsi Utama | Contoh Materi |
|---|---|---|
| Cap table atau lembar kerja struktur | Menguji skenario kepemilikan sebelum dokumen resmi dibuat | Nama pemilik, jumlah saham, persentase, dan simulasi dilusi |
| Akta pendirian dan anggaran dasar | Mencatat struktur Perseroan dan ketentuan korporasi | Modal, saham, klasifikasi, hak, RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris |
| Perjanjian pendiri atau pemegang saham | Mengatur hubungan kontraktual dan skenario konflik | Kontribusi, keputusan khusus, pendanaan, pengalihan, deadlock, sengketa, dan keluar |
| Keputusan dan kebijakan perusahaan | Mengatur pelaksanaan sesuai kewenangan organ | Otorisasi bank, anggaran, pembagian tugas, dan persetujuan transaksi |
Pelajari isi akta pendirian usaha dan cara pembuatannya sebelum menyetujui draf notaris. Untuk pengaturan hubungan para pendiri, tinjau juga perjanjian pemegang saham dalam bisnis startup.
Selaraskan perjanjian antarpendiri dengan anggaran dasar dan tindakan korporasi yang diwajibkan hukum. Klausul kontrak tidak menggantikan RUPS, akta, pemberitahuan, persetujuan, atau pencatatan yang memang diperlukan.
Setelah PT berdiri, simpan struktur tersebut bersama dokumen legalitas dan daftar pemegang saham PT. Perubahan kepemilikan perlu dicatat dan diproses melalui jalur yang sesuai.
Atur Jalur Deadlock sebelum Konflik Muncul
Mekanisme deadlock perlu menjelaskan pemicu, tahapan, tenggat, pihak yang bertindak, dan hasil akhir. Kalimat umum seperti diselesaikan secara musyawarah belum memberi jalan keluar jika musyawarah gagal.
Tentukan Keputusan yang Dicadangkan
Batasi daftar keputusan yang memerlukan persetujuan kedua pihak. Contohnya dapat mencakup perubahan kegiatan utama, penerbitan saham, utang di atas batas tertentu, transaksi dengan pihak terafiliasi, atau penjualan aset penting.
Sesuaikan daftar tersebut dengan ukuran serta kegiatan perusahaan. Daftar yang terlalu panjang dapat mengubah hampir semua urusan harian menjadi sumber veto.
Buat Tahapan Eskalasi
Tentukan urutan pembahasan antarpendiri, pertemuan dengan penasihat atau mediator, dan batas waktu setiap tahap. Cantumkan siapa yang berwenang menjalankan kegiatan sementara proses tersebut berlangsung.
Siapkan Mekanisme Pembelian atau Penjualan Saham
Para pihak dapat menilai opsi jual beli saham jika kerja sama tidak dapat diteruskan. Rumus harga, penilai independen, jadwal pembayaran, sumber dana, dan akibat gagal menyelesaikan transaksi perlu tertulis.
Klausul yang tampak seimbang dapat memberatkan pendiri yang tidak memiliki dana untuk membeli saham pihak lain. Minta peninjauan hukum dan finansial sebelum memilih mekanisme penawaran silang atau pembelian wajib.
Atur Pengalihan dan Kepergian Pendiri
Tentukan prosedur jika pendiri mengundurkan diri, meninggal, tidak lagi bekerja, atau ingin menjual saham. Periksa hak penawaran terlebih dahulu, persetujuan organ, pembatasan pengalihan, dan dokumen yang perlu dibuat.
Pilih Cara Menyelesaikan Sengketa
Bedakan deadlock bisnis dari pelanggaran kontrak. Tetapkan forum, hukum yang berlaku, pemberitahuan, mediasi, dan jalur penyelesaian sengketa dengan nasihat profesional.
Periksa Kesepakatan sebelum Menandatangani Akta
Dua pendiri sebaiknya menyelesaikan keputusan berikut sebelum notaris memasukkan struktur saham ke dalam akta:
- Tuliskan kontribusi modal, aset, waktu, dan tanggung jawab masing-masing pendiri.
- Tentukan jumlah saham, nilai nominal, persentase, serta waktu penyetoran modal.
- Putuskan apakah semua saham memiliki hak sama atau perlu klasifikasi berbeda.
- Pisahkan status pemegang saham dari jabatan Direksi atau Dewan Komisaris.
- Petakan keputusan harian, keputusan Direksi, dan keputusan yang memerlukan RUPS.
- Tetapkan keputusan yang membutuhkan persetujuan kedua pendiri.
- Uji kuorum dan hasil suara ketika satu pihak tidak hadir atau menolak.
- Susun tahapan deadlock, mekanisme keluar, dan metode penentuan harga saham.
- Atur kebutuhan dana berikutnya, penerbitan saham, dan kemungkinan dilusi.
- Selaraskan cap table, perjanjian pendiri, akta, anggaran dasar, dan pencatatan perusahaan.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Uji tiga kondisi sebelum draf ditandatangani: satu pendiri berhenti bekerja, perusahaan membutuhkan dana, dan para pihak berbeda soal harga saham. Perjelas siapa memutuskan, kapan proses berakhir, serta bagaimana transaksi dilaksanakan.
Jika struktur belum final, layanan pendirian PT IZIN.co.id dapat digunakan untuk membahas data pendiri dan cakupan pengurusan. Siapkan gambaran usaha, komposisi saham, modal, pengurus, serta alamat agar pembahasan mengikuti kebutuhan perusahaan Anda.
Struktur Dua Pendiri Belum Siap Masuk Akta?
Periksa data saham, pengurus, dan kebutuhan pendirian sebelum dokumen diajukan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://peraturan.go.id/files/uu40-2007.pdf - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (tanpa tanggal). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007 - Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023 - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). Putusan Nomor 63/PUU-XVI/2018. Diperoleh dari
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5344.pdf - Direktorat Jenderal Pajak. (tanpa tanggal). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/id/peraturan/perseroan-terbatas-0
