Sertifikasi Halal BPJPH 2026: Kewajiban, Proses, dan Biaya Pengurusan

Sertifikasi halal adalah proses pengujian dan penetapan kehalalan suatu produk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama berdasarkan hasil audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan penetapan fatwa dari Komisi Fatwa MUI (atau Komite Fatwa Produk Halal sejak PP 42/2024). Produk yang lulus sertifikasi berhak mencantumkan Label Halal Indonesia dan mendapatkan Sertifikat Halal resmi dengan masa berlaku 4 tahun sejak tanggal diterbitkan.

Sertifikasi halal bukan lagi sekadar nilai tambah — sejak Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini diterapkan secara bertahap, dengan tenggat akhir untuk sebagian besar produk konsumsi jatuh pada 17–18 Oktober 2026. Pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban ini setelah tenggat tersebut menghadapi sanksi administratif hingga pidana.

Apa Itu Sertifikat Halal dan Siapa yang Menerbitkannya?

Sertifikat Halal Indonesia diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama sejak UU JPH 2014 mengalihkan otoritas sertifikasi dari MUI ke negara. Meski demikian, MUI (atau Komite Fatwa Produk Halal per PP 42/2024) tetap berperan dalam menetapkan fatwa kehalalan produk berdasarkan hasil pemeriksaan LPH, sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat resmi.

Ekosistem Kelembagaan Jaminan Produk Halal

• BPJPH: mengelola sistem, menerima permohonan, menerbitkan sertifikat, mengawasi kepatuhan.
• Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): melakukan audit lapangan dan pemeriksaan kehalalan bahan serta proses produksi. Per 2026 terdapat 122 LPH aktif, termasuk PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan LPPOM MUI.
• Komisi Fatwa MUI / Komite Fatwa Produk Halal BPJPH: menetapkan fatwa kehalalan berdasarkan hasil audit LPH sebelum sertifikat diterbitkan.
• Pendamping Proses Produk Halal (P3H): mendampingi UMK dalam jalur self declare; per 2026 terdapat lebih dari 111.000 pendamping aktif di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Aturan Wajib Sertifikasi Halal Terbaru: Produk, Tahapan, dan Solusi Cepat

Jadwal Kewajiban Sertifikasi Halal Per Kategori Produk

Kewajiban sertifikasi halal diterapkan secara bertahap sejak 2019 berdasarkan UU JPH jo. PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (menggantikan PP No. 39 Tahun 2021). Berikut jadwal implementasi yang sudah dan akan berlaku:

Baca Juga: Produk yang Tidak Wajib Sertifikat Halal: Ketahui Kategorinya

Dua Jalur Sertifikasi Halal: Self Declare vs Reguler

BPJPH menyediakan dua mekanisme sertifikasi yang berbeda berdasarkan skala dan kompleksitas usaha, masing-masing dengan persyaratan, biaya, dan alur proses yang berbeda.

Jalur 1: Self Declare (Pernyataan Mandiri) — Untuk UMK

Jalur Self Declare diperuntukkan khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan syarat: produk menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksinya sederhana. Keunggulan jalur ini adalah tidak memerlukan audit lapangan dari LPH — cukup melalui pendampingan Pendamping PPH (P3H).

Melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025, pemerintah memfasilitasi biaya sertifikasi self declare bagi UMK dari APBN/APBD — sehingga pelaku UMK tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk sertifikat halal. Kuota SEHATI 2026 dibuka sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis. Program ini juga diperluas mencakup usaha kuliner warung (Warung Tegal, Warung Nasi, Warung Ayam Goreng, dan sejenisnya) yang sebelumnya hanya bisa menggunakan jalur reguler berbayar.

Jalur 2: Reguler — Untuk Usaha Menengah dan Besar

Jalur Reguler wajib digunakan oleh usaha menengah dan besar, atau oleh UMK yang produknya tidak memenuhi syarat self declare (misalnya menggunakan bahan baku yang belum bersertifikat halal atau proses produksi yang kompleks). Jalur ini melibatkan audit lapangan dari LPH yang dipilih oleh pelaku usaha dari daftar LPH terdaftar BPJPH, diikuti sidang fatwa MUI/Komite Fatwa, dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.

Bagaimana Proses Sertifikasi Halal via SIHALAL?

Seluruh permohonan sertifikasi halal — baik Self Declare maupun Reguler — diproses melalui portal resmi SIHALAL (Sistem Informasi Halal) di ptsp.halal.go.id. Sistem ini terintegrasi langsung dengan OSS untuk validasi NIB pelaku usaha, sehingga NIB aktif menjadi prasyarat mutlak sebelum dapat mendaftar sertifikasi halal.

Langkah-Langkah Proses Sertifikasi Halal (Jalur Reguler)

1. Persiapkan dokumen wajib:
   • NIB aktif dari sistem OSS (sudah terbit dan valid);
   • Akta pendirian dan SK Kemenkumham (untuk badan hukum);
   • Daftar produk yang akan disertifikasi beserta nama merek;
   • Daftar bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong lengkap — termasuk dokumen kehalalan bahan (sertifikat halal bahan dari pemasok, Certificate of Analysis, atau dokumen equivalen);
   • Diagram alur proses produksi (PPH — Proses Produk Halal) dari penerimaan bahan hingga pengemasan;
   • Nama dan data Penyelia Halal yang ditunjuk perusahaan (wajib ada untuk usaha menengah dan besar);
   • Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) — dokumen yang menjelaskan kebijakan halal internal perusahaan.
2. Daftar dan buat akun SIHALAL: Kunjungi ptsp.halal.go.id, buat akun menggunakan email perusahaan, lalu perbarui profil pelaku usaha dan hubungkan data NIB dari sistem OSS.
3. Ajukan permohonan dan unggah dokumen: Pilih menu Pengajuan Sertifikasi Halal, pilih jalur (Self Declare atau Reguler), unggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Pastikan format file PDF dan ukuran tidak melebihi batas sistem.
4. Verifikasi dan penerbitan tagihan oleh BPJPH: Tim BPJPH akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Jika lengkap, sistem menerbitkan tagihan biaya (invoice). Pembayaran dilakukan melalui rekening BLU BPJPH.
5. Pemilihan LPH dan penjadwalan audit: Setelah pembayaran dikonfirmasi, pelaku usaha memilih LPH dari daftar yang tersedia di SIHALAL. Auditor dari LPH yang dipilih akan menjadwalkan kunjungan lapangan ke fasilitas produksi untuk verifikasi dokumen dan kondisi nyata.
6. Audit lapangan: Auditor LPH memeriksa seluruh rantai produksi — penerimaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi — serta memastikan tidak ada kontaminasi bahan haram pada titik manapun dalam proses.
7. Sidang Fatwa: Laporan hasil audit LPH diserahkan ke Komisi Fatwa MUI / Komite Fatwa Produk Halal BPJPH untuk disidangkan. Jika seluruh aspek memenuhi standar halal, fatwa kehalalan produk ditetapkan.
8. Penerbitan Sertifikat Halal: Berdasarkan fatwa yang ditetapkan, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat melalui SIHALAL dan mulai mencantumkan Label Halal Indonesia pada kemasan produk.

Baca Juga: Sertifikat Halal untuk Kosmetik: Apa, Kenapa, dan Bagaimana Cara Mengurusnya

Berapa Biaya Sertifikasi Halal BPJPH 2026?

Biaya sertifikasi halal berbeda-beda tergantung jalur yang digunakan dan skala usaha, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH jo. SK Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021:

Komponen biaya reguler terdiri dari: biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan (dibayarkan ke BPJPH melalui rekening BLU), dan biaya pemeriksaan lapangan (dibayarkan ke LPH yang dipilih). Besaran biaya LPH bervariasi antar lembaga dan jenis produk — LPH wajib menyerahkan rincian biaya kepada BPJPH sebelum tagihan tunggal diterbitkan ke pelaku usaha.

Perpanjangan sertifikat setelah masa berlaku 4 tahun habis juga dikenakan biaya yang mengikuti struktur yang sama. Disarankan mengajukan perpanjangan minimal 3 bulan sebelum masa berlaku habis untuk menghindari jeda tidak bersertifikat yang berisiko melanggara kewajiban.

Baca Juga: Cara Cek Sertifikat Halal: Panduan Lengkap dan Praktis

Apa Sanksi Jika Produk Beredar Tanpa Sertifikat Halal?

Sanksi bagi pelanggaran kewajiban sertifikasi halal diatur dalam UU JPH dan bersifat bertingkat, mulai dari administratif hingga pidana:

Sanksi Administratif (Pasal 26 UU JPH)

• Teguran lisan;
• Peringatan tertulis;
• Denda administratif (besaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri);
• Penarikan produk dari peredaran — ini adalah sanksi yang langsung berdampak pada bisnis, karena seluruh stok produk yang beredar dapat ditarik dari toko, marketplace, dan gudang distributor.

Sanksi Pidana (Pasal 56 UU JPH)

Pelaku usaha yang menyatakan produknya halal atau mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal yang sah, atau tidak menjaga kehalalan produk setelah mendapat sertifikat, dapat diancam pidana:

• Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun; dan/atau
• Pidana denda maksimal Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Apa Manfaat Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha?

Di luar aspek kepatuhan regulasi, sertifikat halal memberikan manfaat strategis bagi bisnis:

• Akses pasar lebih luas — produk bersertifikat halal dapat dipasarkan ke lebih dari 2 miliar konsumen Muslim global, termasuk ekspor ke negara-negara yang mensyaratkan standar halal internasional;
• Meningkatkan kepercayaan konsumen — Label Halal Indonesia menjadi sinyal jaminan kualitas yang diakui secara hukum;
• Prasyarat untuk ekosistem bisnis formal — banyak platform marketplace besar dan jaringan retail modern yang memprioritaskan atau mensyaratkan produk bersertifikat halal;
• Nilai tambah untuk UMKM — BPJPH mencatat bahwa UMK yang sudah bersertifikat halal umumnya mengalami peningkatan penjualan karena kepercayaan konsumen meningkat;
• Perlindungan hukum — pelaku usaha yang sudah bersertifikat dan menjaga kehalalan produknya terlindungi dari klaim konsumen terkait aspek kehalalan.

Dasar Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) — dasar hukum utama kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, dan ketentuan sanksi pidana (berlaku saat ini).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang — mengubah beberapa ketentuan UU JPH, termasuk penyesuaian definisi dan kelembagaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal — regulasi pertama yang mengoperasionalkan UU JPH secara penuh, mengatur penahapan kewajiban, LPH, dan tata cara sertifikasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal — regulasi yang berlaku saat ini, menggantikan PP 39/2021; mengatur 7 kategori produk wajib halal Oktober 2026, Komite Fatwa Produk Halal, dan pengawasan JPH pasca-sertifikasi.
5. PMK Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH jo. SK Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 — dasar struktur biaya sertifikasi halal reguler per skala usaha.
6. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Halal bagi UMK — dasar program SEHATI 2026 dan perluasan kategori usaha warung ke jalur self declare gratis.

FAQ: Sertifikasi Halal BPJPH 2026

Apakah produk impor juga wajib memiliki sertifikat halal?

Ya. Pasal 4 UU JPH secara eksplisit menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal — termasuk produk impor. Produk pangan impor wajib memenuhi standar halal mulai 17 Oktober 2026. Untuk produk dari negara yang sudah memiliki perjanjian saling pengakuan sertifikat halal (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan BPJPH, sertifikat halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang diakui dapat digunakan sebagai dasar registrasi ke BPJPH.

Apakah UMK wajib ikut sertifikasi halal meski produknya sudah menggunakan bahan halal semua?

Ya. Kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk semua skala usaha — termasuk UMK — untuk produk yang masuk dalam kategori wajib per 17-18 Oktober 2026. Namun, pemerintah menyediakan program SEHATI 2026 yang memfasilitasi sertifikasi gratis bagi UMK melalui jalur self declare, sehingga tidak ada hambatan finansial untuk memenuhi kewajiban ini.

Berapa lama proses sertifikasi halal dari pengajuan hingga sertifikat terbit?

Untuk jalur self declare dengan pendamping PPH aktif, prosesnya umumnya dapat diselesaikan dalam 2–4 minggu setelah dokumen lengkap. Untuk jalur reguler, estimasi waktu bergantung pada ketersediaan jadwal audit LPH, kompleksitas produk, dan antrian sidang fatwa — umumnya berkisar 1–3 bulan. Mengingat tenggat Oktober 2026 semakin dekat dan antrian meningkat signifikan, mengajukan sekarang jauh lebih aman daripada menunggu mendekati batas waktu.

Apa yang terjadi jika sertifikat halal kedaluwarsa dan belum diperpanjang?

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun. Jika masa berlaku habis tanpa perpanjangan, produk secara hukum kehilangan status halal bersertifikat dan tidak boleh lagi mencantumkan Label Halal Indonesia. Produk yang masih beredar dengan label halal dari sertifikat yang kedaluwarsa berisiko dikenai sanksi administratif yang sama dengan produk tanpa sertifikat.

Apakah jalur self declare bisa digunakan oleh semua jenis usaha kuliner?

Tidak semua. Jalur self declare mensyaratkan bahwa seluruh bahan baku sudah dipastikan halalnya dan proses produksi sederhana. Usaha katering dengan dapur sentral (central kitchen) berskala besar, atau restoran yang menggunakan bahan-bahan yang belum bersertifikat halal dari pemasok, umumnya harus menggunakan jalur reguler. Pendamping PPH akan membantu menilai apakah usaha Anda memenuhi syarat self declare sebelum proses dimulai.