One Stop Solution Legalitas dan Perizinan Indonesia
Izin edar PKRT dapat dicek secara online melalui portal resmi Kemenkes di infoalkes.kemkes.go.id — gratis, tanpa perlu login, dan tersedia 24 jam. Dengan memasukkan nomor izin edar, nama produk, atau …
Cara Cek Izin Edar PKRT Kemenkes Secara Online: Panduan Lengkap untuk Konsumen dan Pelaku Usaha Read More
Biaya resmi izin edar PKRT ditetapkan sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berdasarkan kelas risiko produk — mulai dari Rp1.000.000 untuk Kelas 1 hingga Rp3.000.000 untuk Kelas 3 per produk …
Biaya Izin Edar PKRT 2026: PNBP Resmi, Uji Lab, dan Estimasi Total Pengeluaran Read More
Produk PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) dikelompokkan ke dalam dua sistem klasifikasi yang berbeda namun saling melengkapi: klasifikasi berdasarkan fungsi dan jenis produk (yang digunakan sebagai dasar pendaftaran di REGALKES) …
Jenis dan Kategori Produk PKRT: Daftar Lengkap Beserta Subkategori dan Contoh Produknya Read More
Memilih KBLI (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tepat adalah langkah pertama dan paling kritis dalam mengurus legalitas bisnis PKRT. KBLI menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi, standar mutu …
Panduan KBLI PKRT: Kode yang Tepat untuk Produsen dan Distributor Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Read More
PKRT adalah singkatan dari Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yaitu bahan, alat, atau perpaduan keduanya yang berfungsi sebagai sarana pemeliharaan kesehatan manusia di rumah tangga maupun fasilitas umum. Definisi ini tercantum …
Apa Itu PKRT: Pengertian, Jenis, Kelas Risiko, dan Kewajiban Izin Edarnya Read More
Cek PIRT adalah proses memverifikasi apakah nomor P-IRT yang tercetak pada kemasan produk pangan benar-benar terdaftar dan masih berlaku di basis data pemerintah. Pengecekan resmi dilakukan di portal SPPIRT Badan …
Cara Cek PIRT Online 2026: Verifikasi Nomor P-IRT Lewat SPPIRT BPOM, OSS, dan Dinkes Read More
Sejak berlakunya Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, setiap PT wajib melaporkan hasil persetujuan RUPS Tahunan ke Kementerian Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menggunakan akta notaris. Ini bukan sekadar …
Kewajiban Baru Laporan Hasil RUPS Tahunan PT 2026: Akta Notaris, SABH, dan Risiko Blokir AHU Read More