Penulis: Zahwa

Mendirikan CV di 2026 lebih cepat dan lebih terjangkau dibandingkan mendirikan PT — tetapi tidak semudah yang sering diklaim. Prosesnya tetap wajib melibatkan notaris, sistem digital Kemenkumham, dan portal OSS …

Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) kini tidak lagi identik dengan antri panjang di kantor notaris atau bolak-balik ke instansi pemerintah. Melalui sistem AHU Online (Administrasi Hukum Umum) milik Kemenkumham di ahu.go.id, …

Indonesia membuka pintu lebar bagi investor asing yang ingin mendirikan perusahaan resmi — dan sejak berlakunya Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025, prosesnya menjadi jauh lebih terjangkau. Modal disetor …

Mendirikan badan hukum kini tidak lagi membutuhkan mitra bisnis, modal raksasa, atau antri panjang di kantor notaris. Berkat PP No. 8 Tahun 2021 yang lahir dari UU Cipta Kerja, satu …

Sejak berlakunya PP No. 8 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja, batas minimum modal dasar PT sebesar Rp50 juta telah resmi dihapus. Kini, para pendiri PT bebas menentukan sendiri …

Mendirikan PT di Indonesia pada 2026 mencakup tujuh tahap yang berurutan: cek nama, domisili usaha dan RDTR, akta notaris, pengesahan AHU (SK Kemenkumham), pendaftaran NPWP badan via Coretax, penerbitan NIB …

Mengganti atau menambah Direktur dan Komisaris PT tidak otomatis mengubah Anggaran Dasar — ini adalah hal yang paling sering disalahpahami. Secara hukum, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tergolong perubahan …