Cara mendirikan PT persekutuan modal pada 2026 dimulai dengan menyiapkan pendiri, struktur saham, pengurus, modal, nama, alamat, dan KBLI. Setelah itu, pendirian badan hukum diajukan melalui notaris ke Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH, lalu dilanjutkan dengan administrasi pajak dan perizinan berusaha melalui OSS sesuai kegiatan usaha.
Anda bisa menyiapkan banyak bagian sendiri, tetapi proses badan hukum PT persekutuan modal tidak dapat diselesaikan sepenuhnya tanpa notaris. Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur bahwa pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan melalui notaris dengan pengisian formulir elektronik di SABH.
Poin Penting
- PT persekutuan modal pada umumnya didirikan oleh dua orang atau lebih dan proses pendirian badan hukumnya diajukan melalui notaris di SABH.
- Besaran modal dasar ditentukan oleh pendiri. Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, kecuali sektor tertentu memiliki ketentuan modal tersendiri.
- Ketentuan resmi nama Perseroan tidak memuat syarat umum bahwa nama PT harus minimal tiga kata. Nama tetap harus memenuhi PP Nomor 43 Tahun 2011 dan lolos pemeriksaan di sistem AHU.
- Setelah badan hukum disahkan, cek administrasi pajak serta NIB dan perizinan berusaha di OSS sesuai KBLI dan tingkat risiko kegiatan.
Sebelum Membuat PT, Tentukan Jenis Perseroan yang Tepat
Ada dua jalur pendirian yang perlu dibedakan sejak awal: PT persekutuan modal dan PT perorangan. Artikel ini berfokus pada PT persekutuan modal, yaitu bentuk yang lazim dipakai ketika usaha mempunyai dua pendiri atau lebih, membutuhkan struktur kepemilikan saham bersama, atau dirancang untuk berkembang dengan masuknya pemegang saham lain.
| Aspek | PT Persekutuan Modal | PT Perorangan |
|---|---|---|
| Pendiri | Pada umumnya dua orang atau lebih | Satu orang WNI yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil |
| Dasar Pendirian | Akta notaris dan pengesahan badan hukum melalui SABH | Pernyataan pendirian secara elektronik |
| Notaris | Diperlukan untuk proses pendirian badan hukum | Tidak menjadi syarat akta pendirian |
| Cocok Untuk | Usaha dengan kepemilikan bersama dan struktur saham | Pelaku usaha tunggal yang memenuhi kriteria UMK |
Jika Anda memang ingin mendirikan perusahaan seorang diri, baca panduan khusus Cara Mendirikan PT Perorangan 2026: Syarat, Biaya, dan Proses Lengkap. Memisahkan dua jalur ini penting karena dokumen dan tata cara pendiriannya tidak sama.
Dasar Hukum Pendirian PT yang Relevan pada 2026
Untuk pendirian PT pada 2026, jangan hanya mengandalkan panduan lama. Beberapa aturan teknis telah berubah, sehingga rujukan yang dipakai harus disesuaikan dengan status regulasi terbaru.
- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, tetap menjadi dasar utama hukum Perseroan.
- PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur modal dasar Perseroan serta ketentuan terkait Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
- PP Nomor 43 Tahun 2011 mengatur tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan Terbatas dan masih berstatus berlaku.
- Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur tata cara administrasi pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum PT. Peraturan ini mencabut Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021.
- PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi kerangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.
Untuk kegiatan usaha, Anda juga perlu menggunakan klasifikasi usaha yang sesuai. Per 7 Oktober 2026, portal OSS menampilkan KBLI 2025, yang merupakan pembaruan dari KBLI 2020. Karena kode dan uraian kegiatan dapat berubah, pilih KBLI berdasarkan aktivitas yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar nama bisnis.
Syarat Mendirikan PT Persekutuan Modal
Syarat pendirian PT tidak berhenti pada KTP dan nama perusahaan. Anda perlu menyiapkan keputusan bisnis yang akan dituangkan ke dalam akta, mulai dari kepemilikan saham sampai kegiatan usaha.
Pendiri dan Pemegang Saham
PT persekutuan modal pada umumnya didirikan berdasarkan perjanjian oleh dua orang atau lebih. Masing-masing pendiri mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan, kecuali untuk kategori Perseroan yang mendapat pengecualian berdasarkan undang-undang.
Jika terdapat kepemilikan asing, struktur perusahaan dapat masuk ke rezim penanaman modal asing dan memerlukan pengecekan ketentuan investasi yang berbeda. Artikel ini tidak membahas PT PMA secara mendalam agar fokus tetap pada pendirian PT domestik.
Akta Pendirian dan Notaris
Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 menegaskan bahwa pendirian PT persekutuan modal dilakukan melalui notaris dan diajukan secara elektronik melalui SABH. Karena itu, cara membuat PT sendiri tidak berarti menghilangkan tahap notaris untuk bentuk Perseroan ini.
Anda tetap dapat menyiapkan data pendiri, komposisi saham, modal, calon nama, alamat, dan kegiatan usaha sendiri sebelum masuk ke tahap akta. Untuk memahami isi dan fungsi akta, lihat Apa Itu Akta Pendirian Usaha, Syarat, Biaya, dan Cara Membuat di 2026.
Modal Dasar dan Setoran Modal
PP Nomor 8 Tahun 2021 tidak menetapkan satu angka minimum umum untuk modal dasar PT. Besarannya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, kecuali kegiatan usaha tertentu mempunyai ketentuan modal minimum berdasarkan aturan sektoral.
Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga menjelaskan bahwa bukti penyetoran disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lama 60 hari sejak tanggal akta pendirian untuk PT persekutuan modal.
Nama Perseroan
Nama PT harus mengikuti PP Nomor 43 Tahun 2011. Di antaranya, nama ditulis dengan huruf Latin, tidak sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain, tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, serta memenuhi ketentuan penggunaan bahasa Indonesia untuk kondisi yang diatur dalam PP tersebut.
Ketentuan resmi tersebut tidak menyebut syarat umum bahwa nama PT wajib terdiri dari minimal tiga kata. Karena itu, jangan menjadikan aturan tiga kata sebagai satu-satunya dasar memilih nama. Tetap lakukan pengecekan karena persetujuan nama ditentukan melalui proses pada sistem AHU. Anda dapat melakukan pemeriksaan awal melalui Cek Nama PT IZIN.co.id.
Pengurus, Alamat, KBLI, dan Pemilik Manfaat
Sebelum akta dibuat, tentukan siapa yang akan menjadi Direksi dan Dewan Komisaris, alamat lengkap Perseroan, kegiatan usaha, komposisi saham, serta data Pemilik Manfaat yang relevan. Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 memasukkan data dan dokumen tersebut dalam proses administrasi pendirian Perseroan.
Untuk KBLI, cocokkan kegiatan yang benar-benar dilakukan dengan KBLI 2025 yang tersedia di OSS. Jangan memilih kode hanya karena judulnya terdengar dekat. Uraian kegiatan dan kebutuhan izin setelah NIB terbit tetap perlu diperiksa.
Dokumen dan Data yang Perlu Disiapkan Sebelum ke Notaris
Persiapan yang rapi mengurangi revisi saat data masuk ke akta dan SABH. Daftar berikut dapat digunakan sebagai checklist awal, tetapi notaris dapat meminta dokumen tambahan sesuai profil pendiri dan kegiatan usaha.
| Data | Yang Perlu Disiapkan | Catatan |
|---|---|---|
| Identitas Pendiri dan Pengurus | Data identitas, kontak, dan data perpajakan yang dibutuhkan | Untuk pendiri badan hukum, siapkan dokumen korporasi yang relevan |
| Nama Perseroan | Nama utama dan beberapa alternatif | Periksa kesesuaian dengan PP Nomor 43 Tahun 2011 dan ketersediaan di AHU |
| Kepemilikan Saham | Nama pemegang saham, jumlah saham, dan persentase kepemilikan | Pastikan komposisinya disepakati sebelum drafting akta |
| Modal | Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor | Periksa apakah sektor usaha memiliki ketentuan modal khusus |
| Direksi dan Dewan Komisaris | Susunan organ Perseroan yang akan dicantumkan dalam akta | Pastikan jabatan dan identitas konsisten di semua dokumen |
| Alamat Perseroan | Alamat lengkap dan dokumen pendukung sesuai kondisi tempat usaha | Kesesuaian lokasi dan persyaratan dasar dapat bergantung pada kegiatan usaha |
| Kegiatan Usaha | Deskripsi aktivitas bisnis dan KBLI yang sesuai | Gunakan klasifikasi yang berlaku di OSS dan cek kebutuhan izin per kegiatan |
| Pemilik Manfaat | Data Pemilik Manfaat sesuai struktur pengendalian Perseroan | Siapkan sejak awal agar tidak menjadi data susulan saat pengajuan |
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Sebelum notaris mulai menyusun akta, finalkan tiga hal yang paling memengaruhi proses berikutnya: komposisi saham, ruang lingkup kegiatan usaha, dan KBLI. Mengubah salah satunya setelah akta selesai dapat membuat data di AHU dan OSS perlu diselaraskan kembali.
Data PT Sudah Ada, tetapi Masih Ragu Sebelum ke Notaris?
Tim IZIN.co.id dapat membantu menata data pendiri, akta, AHU, pajak, dan OSS dalam satu alur.
Cara Pendirian PT dari Persiapan Sampai NIB
Cara pendirian PT lebih jelas jika dibagi sebagai dua lapis proses: membentuk badan hukum terlebih dahulu, kemudian melengkapi administrasi pajak dan legalitas kegiatan usaha. Berikut alur yang dapat Anda gunakan.
1. Tentukan Struktur Saham, Pengurus, Modal, dan KBLI
Mulai dari keputusan yang akan masuk ke akta. Tentukan pendiri, pemegang saham, persentase kepemilikan, Direksi, Dewan Komisaris, modal, alamat, serta kegiatan usaha.
Untuk KBLI, gunakan klasifikasi yang ditampilkan di OSS. Per 7 Oktober 2026, portal OSS menampilkan KBLI 2025 dan menyediakan fasilitas konversi dari KBLI 2020 ke KBLI 2025.
2. Periksa dan Ajukan Nama Perseroan
Siapkan nama yang memenuhi ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2011 dan belum sama pada pokoknya dengan Perseroan lain. Pemeriksaan awal membantu mengurangi risiko harus mengganti nama saat proses masuk ke AHU.
Jika seluruh saham Perseroan dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, PP Nomor 43 Tahun 2011 juga mengatur penggunaan nama Perseroan dalam bahasa Indonesia.
3. Buat Akta Pendirian Melalui Notaris
Notaris menyusun akta berdasarkan data yang telah disepakati. Akta memuat anggaran dasar dan keterangan pendirian, termasuk nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, modal, saham, dan susunan organ Perseroan.
Sebelum menyetujui draft, cek ulang ejaan nama, identitas, persentase saham, nilai modal, alamat, dan uraian kegiatan. Kesalahan kecil di tahap ini dapat terbawa ke pengajuan berikutnya.
4. Ajukan Pengesahan Badan Hukum Melalui SABH
Menurut Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, notaris mengajukan pendirian PT persekutuan modal secara elektronik melalui SABH. Setelah permohonan diterima sesuai ketentuan, Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan keputusan pengesahan pendirian badan hukum.
Untuk detail teknis proses digitalnya, baca Pendirian PT Online via AHU: Panduan Step-by-Step Terbaru 2026.
5. Pastikan Administrasi Pajak Badan Aktif dan Konsisten
Setelah badan hukum terbentuk, pastikan data perpajakan badan terdaftar dan dapat digunakan. DJP menjelaskan bahwa pendaftaran wajib pajak badan memerlukan dokumen pendirian, sedangkan saluran pendaftaran dapat mencakup AHU dan OSS selain layanan DJP.
Coretax DJP menjadi sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan registrasi, pelaporan, pembayaran, dan layanan pajak. Karena terdapat integrasi antar sistem, konsistensi nama, alamat, penanggung jawab, dan data pendirian perlu dijaga.
6. Daftarkan NIB dan Perizinan Berusaha di OSS
SK pengesahan badan hukum dan NIB mempunyai fungsi berbeda. PT persekutuan modal tidak memperoleh status badan hukum melalui OSS. Pengesahan badan hukum diproses melalui notaris dan SABH, sedangkan OSS digunakan untuk identitas serta perizinan kegiatan usaha berdasarkan risiko.
PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlaku saat ini dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021. Kebutuhan perizinan tidak sama untuk semua PT karena bergantung pada KBLI, tingkat risiko, lokasi, skala, serta regulasi sektoral.
Anda dapat mulai memetakan kegiatan melalui KBLI Finder IZIN.co.id, lalu cocokkan kembali dengan data dan kewajiban yang muncul pada OSS.
7. Lengkapi Kewajiban Setelah PT Berdiri
Setelah SK, data pajak, dan NIB tersedia, periksa apakah kegiatan Anda membutuhkan Sertifikat Standar, izin, persyaratan dasar, atau perizinan penunjang lain. Jangan berasumsi bahwa NIB selalu menjadi satu-satunya dokumen yang dibutuhkan.
Di sisi korporasi, simpan akta, keputusan pengesahan, bukti setoran modal, dan dokumen administrasi lain secara rapi. Untuk memetakan dokumen setelah pendirian, lihat Dokumen Legalitas PT 2026: Daftar Lengkap dan Status Terbaru Sesuai PP 28/2025.
Cara Membuat PT Sendiri: Bagian yang Bisa Anda Urus
Anda dapat mengurus banyak persiapan sendiri, tetapi PT persekutuan modal tetap memerlukan notaris untuk tahap pendirian melalui SABH. Jadi, pencarian seperti cara bikin PT sendiri lebih tepat dipahami sebagai menyiapkan dan mengendalikan data sendiri, bukan menghapus tahap notaris yang diwajibkan untuk bentuk Perseroan ini.
| Tahap | Bisa Disiapkan Sendiri? | Catatan |
|---|---|---|
| Menentukan nama, pendiri, saham, modal, dan pengurus | Ya | Semua keputusan perlu final sebelum masuk ke akta |
| Memetakan kegiatan usaha dan KBLI | Ya | Periksa uraian dan kebutuhan izin, jangan hanya membaca judul kode |
| Membuat akta dan mengajukan pendirian badan hukum di SABH | Tidak sepenuhnya | Untuk PT persekutuan modal, proses pendirian dilakukan melalui notaris |
| Administrasi pajak badan | Tergantung saluran dan kondisi data | DJP menyediakan beberapa saluran, termasuk integrasi melalui AHU dan OSS |
| NIB dan perizinan OSS | Dapat dikelola melalui akun pelaku usaha | Izin tambahan bergantung pada risiko dan sektor |
Jika tujuan Anda adalah cara mendirikan perusahaan sendiri dengan intervensi jasa seminimal mungkin, fokuskan energi pada kualitas keputusan sebelum akta dibuat. Notaris tidak dapat menentukan model bisnis, pembagian saham, atau KBLI yang paling masuk akal tanpa informasi yang jelas dari pendiri.
Berapa Modal untuk Mendirikan PT?
Tidak ada satu angka minimum umum untuk modal dasar PT. PP Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa besaran modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri.
Namun, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Bukti penyetoran yang sah disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lama 60 hari sejak tanggal akta pendirian untuk PT persekutuan modal.
Jangan menyamakan modal dasar dengan biaya jasa pendirian. Modal dasar merupakan struktur permodalan Perseroan, sedangkan biaya pendirian dapat mencakup jasa notaris, PNBP, pendampingan, alamat usaha, dan kebutuhan izin tambahan. Untuk sektor tertentu, peraturan sektoral juga dapat menetapkan modal minimum tersendiri.
Berapa Biaya Membuat PT dan Berapa Lama Prosesnya?
Biaya dan waktu pendirian PT tidak mempunyai satu angka yang berlaku untuk semua kasus. Keduanya dipengaruhi oleh struktur perusahaan, jasa notaris, PNBP, kesiapan dokumen, kebutuhan alamat, kompleksitas izin, serta ada tidaknya revisi data.
| Komponen | Apa yang Mempengaruhi |
|---|---|
| Notaris dan Akta | Kompleksitas struktur, pekerjaan notaris, dan cakupan jasa |
| PNBP Kementerian Hukum | Layanan yang diajukan berdasarkan tarif PNBP yang berlaku |
| Administrasi Pajak | Kelengkapan data dan kebutuhan registrasi atau aktivasi |
| OSS dan Perizinan | KBLI, tingkat risiko, lokasi, skala, dan persyaratan sektoral |
| Alamat Usaha | Apakah menggunakan lokasi sendiri, sewa kantor, atau solusi alamat usaha yang sesuai |
| Jasa Pendampingan | Cakupan dokumen dan tahapan yang Anda serahkan kepada penyedia jasa |
Karena komponen tersebut dapat berubah, gunakan halaman biaya yang diperbarui khusus untuk perbandingan angka dan paket. Baca Berapa Biaya Pendirian PT di Indonesia? Rincian Lengkap 2026 dan periksa layanan pendirian PT IZIN.co.id untuk cakupan layanan terkini.
Untuk waktu pengerjaan, pisahkan antara waktu menyiapkan keputusan internal, pembuatan akta, pengesahan badan hukum, administrasi pajak, dan perizinan OSS. Memberikan satu janji waktu untuk seluruh PT tanpa melihat KBLI dan kebutuhan izin berisiko menyesatkan.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Praktik yang kami sarankan adalah memakai satu master data untuk nama, alamat, pengurus, kepemilikan saham, dan kegiatan usaha. Tim kemudian mencocokkan master data itu dengan draft akta, AHU, pajak, dan OSS agar perbedaan input tidak baru ditemukan di tahap akhir.
Kesalahan yang Sering Membuat Proses Pendirian PT Diulang
Banyak revisi sebenarnya bisa dicegah sebelum notaris mengirim pengajuan. Empat kesalahan berikut layak diperiksa saat Anda menyusun data awal.
Mengikuti Mitos Nama PT Harus Tiga Kata
PP Nomor 43 Tahun 2011 dan panduan nama Perseroan dari AHU memuat syarat nama, tetapi tidak mencantumkan ketentuan umum minimal tiga kata. Mengikuti checklist tidak resmi dapat membuat Anda membuang alternatif nama yang sebenarnya masih layak diperiksa.
Memilih KBLI Setelah Akta Selesai
KBLI sebaiknya dipetakan sebelum akta difinalkan karena maksud, tujuan, dan kegiatan usaha berkaitan dengan proses perizinan berikutnya. Pada 2026, OSS sudah menampilkan KBLI 2025, sehingga panduan lama yang masih hanya menggunakan KBLI 2020 perlu diperiksa kembali.
Menganggap SK Pengesahan Sama dengan Izin Usaha
Keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum membentuk status badan hukum PT. Legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha tetap perlu dilihat melalui OSS sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025 dan aturan sektoral yang relevan.
Menggunakan Dasar Hukum yang Sudah Dicabut
Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 sudah dicabut oleh Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. PP Nomor 5 Tahun 2021 juga sudah dicabut oleh PP Nomor 28 Tahun 2025. Panduan yang masih menjadikan dua aturan lama tersebut sebagai dasar utama perlu diperbarui.
Membiarkan Data Berbeda Antar Sistem
Nama, alamat, pengurus, kegiatan usaha, dan data kontak digunakan di beberapa tahap. Perbedaan input dapat memicu verifikasi tambahan atau membuat Anda harus memperbaiki data sebelum melanjutkan proses berikutnya.
Ringkasan Cara Mendirikan Perusahaan Sendiri
Jika Anda ingin membuka PT dengan kontrol proses yang tetap berada di tangan sendiri, gunakan urutan berikut sebagai checklist.
- Tentukan apakah Anda membutuhkan PT persekutuan modal atau memenuhi syarat PT perorangan.
- Finalkan pendiri, pemegang saham, komposisi saham, pengurus, modal, alamat, dan Pemilik Manfaat.
- Pilih kegiatan usaha dan KBLI 2025 yang sesuai dengan aktivitas bisnis sebenarnya.
- Periksa nama Perseroan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2011 dan ketersediaannya di AHU.
- Gunakan notaris untuk akta dan pengajuan pendirian PT persekutuan modal melalui SABH.
- Pastikan administrasi pajak badan terdaftar dan datanya konsisten.
- Urus NIB serta perizinan berusaha melalui OSS sesuai risiko, sektor, dan kebutuhan kegiatan.
- Simpan dokumen korporasi dan bukti setoran modal, lalu penuhi kewajiban lanjutan yang relevan.
Dengan alur tersebut, fokus Anda tidak lagi sekadar pada cara buat PT secepat mungkin, tetapi pada memastikan data badan hukum, pajak, dan izin usaha saling konsisten sejak awal.
Ingin Mengurangi Risiko Revisi di AHU dan OSS?
Mulai dari struktur saham, KBLI, akta, hingga legalitas usaha dengan alur pendirian PT yang terarah.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965 - Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/350901/permenkum-no-49-tahun-2025 - Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Diperoleh dari
https://peraturan.go.id/eng/pp-no-8-tahun-2021 - Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://peraturan.go.id/id/pp-no-43-tahun-2011 - Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025 - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2026). Syarat dan Ketentuan Penggunaan Nama Perseroan. Diperoleh dari
https://ptp.ahu.go.id/syarat-ketentuan - Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Pendaftaran Wajib Pajak Badan. Diperoleh dari
https://pajak.go.id/panduan-layanan-pajak/konten/registrasi/pendaftaran-wajib-pajak/pendaftaran-wajib-pajak-badan - Direktorat Jenderal Pajak. (2026). FAQ Coretax. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/faq - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026). Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Bersama Implementasi KBLI 2025. Diperoleh dari
https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/pemerintah-terbitkan-surat-edaran-bersama-implementasi-kbli-2025 - OSS Indonesia. (2026). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025. Diperoleh dari
https://oss.go.id/id/kbli
