Holding company adalah perusahaan induk yang memiliki saham atau mengendalikan perusahaan lain dalam satu grup usaha. Di Indonesia, hubungan tersebut dibentuk melalui kepemilikan dan keputusan korporasi, bukan dengan mendaftarkan badan hukum khusus bernama holding.
Poin Penting
- Holding atau perusahaan induk dapat memiliki saham pada satu atau beberapa anak perusahaan yang tetap menjadi badan hukum tersendiri.
- Kepemilikan saham, hak suara, kewenangan pengurus, dan perjanjian menentukan bagaimana kendali dalam grup dijalankan.
- Pembentukan grup dapat dilakukan melalui pendirian anak PT atau pengambilalihan kepemilikan pada PT yang sudah berdiri, dengan prosedur yang berbeda.
- Struktur bertingkat perlu disertai penelusuran pemilik manfaat sampai orang perseorangan.
Perbedaan Holding, Anak Perusahaan, dan Cabang
Istilah holding menjelaskan peran perusahaan sebagai induk. Anak perusahaan menjelaskan hubungan kepemilikan atau pengendalian, sedangkan cabang merupakan bagian operasional dari perusahaan yang sama.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah, mengatur badan hukum PT, saham, organ perseroan, dan aksi korporasi. Istilah holding tidak menciptakan jenis PT baru.
| Unsur | Holding | Anak Perusahaan | Cabang |
|---|---|---|---|
| Kedudukan | Perusahaan yang berperan sebagai induk | PT terpisah yang dimiliki atau dikendalikan induk | Unit usaha dari badan hukum yang sama |
| Kepemilikan | Memegang saham atau hak kendali pada perusahaan lain | Memiliki susunan pemegang saham sendiri | Tidak memiliki saham tersendiri sebagai PT cabang |
| Pengurus | Memiliki organ perseroan sendiri | Memiliki Direksi, Komisaris, dan RUPS sendiri | Dikelola dalam struktur perusahaan pusat |
| Administrasi | Dokumen dan kewajiban menurut kegiatan induk | Dokumen korporasi dan kewajiban masing-masing PT | Administrasi cabang mengikuti ketentuan perusahaan dan kegiatan usahanya |
Untuk istilah yang sering tertukar, baca perbedaan anak perusahaan, subcompany, dan sister company. Pembahasannya berfokus pada hubungan antarbadan hukum, sementara artikel ini membahas desain kepemilikan grup.
Contoh Struktur Holding dengan Dua Anak PT
Bayangkan pemilik usaha ingin memisahkan bisnis distribusi dan pengembangan perangkat lunak. Ia dapat mengatur kepemilikan melalui satu PT induk dan dua PT operasional.
PT Induk Nusantara
Pemegang saham dan pengarah kebijakan investasi grup
↓ 80% saham ↓ 70% saham
PT Distribusi Nusantara | PT Digital Nusantara
Ilustrasi hipotetis, bukan contoh perusahaan nyata atau ketentuan persentase wajib.
Dalam contoh tersebut, PT induk merupakan pemegang saham kedua anak PT. Pemegang saham lainnya dapat berasal dari pihak berbeda, dengan hak yang mengikuti anggaran dasar dan ketentuan saham masing-masing.
Persentase kepemilikan tidak otomatis menjelaskan seluruh kewenangan. Klasifikasi saham, hak suara, keputusan RUPS, dan perjanjian tertentu perlu ditelaah sebelum menyimpulkan pihak yang mengendalikan perusahaan.
Jika satu PT menjalankan beberapa merek tanpa membentuk anak PT, semua merek itu tetap berada dalam satu badan hukum. Pemisahan merek dagang tidak sama dengan pemisahan tanggung jawab korporasi.
Bagaimana Holding Mengatur Saham dan Kendali?
Hubungan induk dan anak biasanya dimulai dari kepemilikan saham. Namun keputusan operasional tetap mengikuti kewenangan organ masing-masing PT sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas.
Komposisi Saham dan Hak Suara
Catat pemegang saham langsung, jumlah saham, klasifikasi saham jika ada, dan hak suara yang melekat. Daftar ini menjadi dasar membaca posisi induk pada setiap anak perusahaan.
Persyaratan mengenai pihak yang dapat berinvestasi sebagai pemegang saham perlu diperiksa sejak awal. Penjelasan lebih rinci tersedia dalam panduan siapa yang boleh menjadi pemegang saham PT.
RUPS, Direksi, dan Komisaris
RUPS mengambil keputusan dalam batas kewenangannya. Direksi mengurus PT, sedangkan Dewan Komisaris menjalankan pengawasan sesuai UU dan anggaran dasar.
Induk sebagai pemegang saham tidak boleh dianggap menjalankan seluruh tindakan hukum anak PT secara otomatis. Kontrak, persetujuan, dan penandatanganan tetap perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang pada entitas terkait.
Saat susunan organ berubah, periksa proses perubahan susunan pengurus PT. Pergantian direktur berbeda dari pemindahan saham dan mungkin menimbulkan kewajiban administrasi tersendiri.
Pengendalian tanpa Mengandalkan Persentase Saja
Hak menunjuk pengurus atau pengaturan kontraktual dapat memengaruhi kendali. Karena itu, bagan saham sebaiknya dibaca bersama anggaran dasar dan keputusan korporasi.
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 juga mengharuskan penelusuran pemilik manfaat korporasi. Kriteria pemilik manfaat mencakup unsur saham, hak suara, manfaat, dan pengendalian terhadap perusahaan.
Untuk struktur berlapis, pelajari cara mengidentifikasi beneficial owner PT. Pihak yang tercatat sebagai pemegang saham langsung dapat berupa badan hukum, sedangkan pemilik manfaat harus ditelusuri sampai individu yang memenuhi kriteria.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Siapkan dua bagan yang berbeda: bagan kepemilikan saham dan bagan kewenangan pengambilan keputusan. Tambahkan nama entitas yang menandatangani kontrak serta siapa yang berwenang mewakilinya. Pemisahan ini membantu menemukan ketidaksesuaian sebelum dokumen grup ditandatangani.
Cara Membentuk Holding dari Perusahaan yang Sudah Ada
Anda dapat membangun hubungan induk dan anak dengan mendirikan PT baru atau mengambil saham perusahaan yang telah beroperasi. Dokumen kedua jalur tersebut tidak selalu sama.
Induk Mendirikan Anak PT Baru
PT induk dapat menjadi salah satu pendiri atau pemegang saham dalam PT baru sesuai persyaratan yang berlaku. Identitas badan hukum dan kewenangan wakil induk harus disiapkan.
Permenkum Nomor 24 Tahun 2026 mengatur layanan pendirian dan perubahan badan hukum PT. Peraturan ini berlaku sejak 3 November 2026 dan mencabut Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Untuk alur administratif umum, lihat cara mendirikan PT.
Induk Mengambil Saham pada PT yang Sudah Berdiri
Penguasaan saham dapat dibentuk melalui pemindahan saham atau aksi korporasi lain yang sesuai. Setiap jalur mempunyai syarat persetujuan dan dokumentasi yang perlu dinilai menurut transaksi sebenarnya.
Pasal 56 UU Perseroan Terbatas mengatur pemindahan hak atas saham melalui akta pemindahan hak. Direksi juga memiliki kewajiban pencatatan dan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham.
Jika transaksi masuk kategori pengambilalihan, periksa pula ketentuan pengambilalihan dalam UU PT, termasuk tata cara dan perlindungan kepentingan pihak terkait. Jangan menyamakan pembelian saham biasa dengan setiap bentuk pengambilalihan.
Penyesuaian Kegiatan Usaha Setelah Restrukturisasi
Holding dan anak PT perlu mengevaluasi kegiatan usaha masing-masing. Kegiatan investasi pada induk tidak serta-merta memberikan perizinan operasional bagi anak perusahaan.
PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi kerangka perizinan berusaha berbasis risiko. Apabila kegiatan berubah, periksa KBLI, NIB, dan persyaratan lain pada entitas yang benar.
Jika ada kegiatan baru, panduan cara menambah KBLI di NIB yang sudah terbit membantu memahami pembaruan data OSS tanpa menganggap setiap perubahan pasti membutuhkan akta baru.
Kapan Struktur Holding Layak Dipertimbangkan?
Struktur holding dapat berguna ketika pemilik mengelola beberapa usaha dengan aktivitas, mitra investasi, atau risiko operasional yang berbeda. Namun manfaatnya harus dibandingkan dengan biaya dan administrasi tambahan.
| Kondisi Bisnis | Pertimbangan Struktur | Hal yang Perlu Diuji |
|---|---|---|
| Satu produk dengan beberapa merek | Satu PT mungkin masih memadai | Apakah ada kebutuhan pemisahan badan hukum? |
| Dua lini bisnis dengan mitra berbeda | Anak PT terpisah dapat dipertimbangkan | Siapa pemegang saham dan pengambil keputusan setiap PT? |
| Investor hanya masuk ke satu lini usaha | Investasi dapat ditempatkan pada entitas terkait | Hak investor, valuasi, dan persetujuan korporasi |
| Ekspansi melalui akuisisi | Induk dapat mengambil kepemilikan perusahaan target | Uji tuntas, kewenangan, kewajiban, dan status izin |
Biaya administrasi, pelaporan perpajakan, dan tata kelola dapat bertambah karena setiap PT tetap memiliki kewajiban masing-masing. Pemisahan badan hukum juga tidak menghapus kemungkinan tanggung jawab dalam keadaan yang diatur undang-undang.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Sebelum membuat entitas baru, tulis alasan pemisahan setiap lini usaha dalam satu halaman. Cocokkan alasan tersebut dengan calon investor, pemilik aset, pemegang izin, dan penanggung jawab kontrak. Jika tujuan hanya memisahkan nama produk, evaluasi lebih dahulu apakah satu PT dengan beberapa merek sudah memenuhi kebutuhan.
Dokumen yang Sebaiknya Disiapkan Sebelum Membentuk Grup
Anda dapat menelaah struktur grup lebih mudah bila data induk dan setiap anak PT konsisten. Mulailah dari dokumen dasar berikut.
- Akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan bukti status badan hukum seluruh PT yang terlibat.
- Daftar pemegang saham, klasifikasi dan hak suara, serta riwayat perubahan kepemilikan.
- Keputusan RUPS atau persetujuan lain yang relevan dengan transaksi.
- Data Direksi, Komisaris, pihak penandatangan, dan dasar kewenangannya.
- Bagan pemilik manfaat sampai individu dan dokumen pendukung.
- Data KBLI, NIB, izin sektoral, serta kontrak material masing-masing perusahaan.
Periksa juga status perpajakan dan kewajiban pelaporan secara terpisah. Pembentukan holding bukan mekanisme otomatis untuk menggabungkan seluruh kewajiban pajak anak PT.
Apabila rencananya melibatkan pendirian anak perseroan, Anda dapat meninjau jasa Pembuatan PT IZIN.co.id sebagai langkah awal pemeriksaan bentuk badan hukum dan kebutuhan dokumen. Struktur kepemilikan tetap perlu dirancang berdasarkan keadaan usaha Anda.
Sedang Menyiapkan Anak PT untuk Grup Usaha?
Periksa kebutuhan pendirian PT dan dokumen pemegang saham sebelum menetapkan struktur grup.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965 - Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023 - Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/360022/permenkum-no-24-tahun-2026-layanan-di-bidang-badan-usaha - Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/73583/perpres-no-13-tahun-2018 - Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/314767/permenkum-no-2-tahun-2025 - Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025

