KBLI single purpose merupakan istilah yang digunakan pelaku usaha untuk menyebut bidang usaha khusus yang pelaksanaannya dapat dibatasi pada satu tujuan atau kegiatan tertentu. Pasal 10 Permeninves/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 mengakui kategori single purpose, tetapi pembatasan setiap bidang harus diperiksa dalam undang-undang atau peraturan pemerintah sektornya. Karena itu, jangan langsung menambah KBLI sebelum memastikan apakah kedua kegiatan boleh dijalankan oleh satu perusahaan.
Poin Penting
- Pasal 10 ayat (1) huruf f Permeninves/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 mencantumkan single purpose sebagai salah satu kategori bidang usaha khusus.
- Pasal 10 ayat (3) mengarahkan ketentuan bidang usaha khusus kepada undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengaturnya.
- Tidak semua perusahaan dibatasi satu KBLI. Pembatasan kegiatan harus ditentukan menurut sektor dan ruang lingkup izin yang bersangkutan.
- Sebelum menambah usaha, periksa uraian KBLI 2025, aturan sektor, anggaran dasar PT, dan status perizinan dalam OSS.
Arti Single Purpose dalam Ketentuan Bidang Usaha
Single purpose menunjuk pada pembatasan tujuan usaha dalam rezim sektor tertentu. Dalam panduan investasi BKPM yang diterbitkan sebelumnya, istilah tersebut dipakai untuk bidang yang tidak boleh digabungkan dengan bidang usaha lain oleh pelaku usaha yang sama.
Namun, pengertian operasional itu tidak berarti setiap kode KBLI hanya boleh berdiri sendiri. Peraturan yang berlaku harus dibaca sesuai bidang, bentuk usaha, dan aktivitas yang benar-benar dilakukan.
Permeninves/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 membedakan KBLI dari bidang usaha khusus. Pasal 10 ayat (1) menyebut kategori single purpose, limited purpose, dan single majority, sedangkan ayat (3) merujuk ketentuan khusus pada undang-undang atau peraturan pemerintah.
Dengan demikian, kode klasifikasi kegiatan bukan satu-satunya sumber pembatasan. KBLI menerangkan jenis kegiatan ekonomi, sementara ketentuan sektoral dapat mengatur persyaratan atau batasan perusahaan yang menjalankannya.
Untuk membaca struktur kode dan uraian aktivitas, gunakan panduan kami mengenai pengertian KBLI serta cara memilih klasifikasi usaha. Artikel ini berfokus pada pemeriksaan aturan khusus sebelum Anda menambah kegiatan.
Bedakan Single Purpose, Limited Purpose, dan Single Majority
Ketiganya dicantumkan sebagai kategori bidang usaha khusus dalam peraturan BKPM. Nama kategorinya berbeda, sehingga perusahaan tidak seharusnya memakai satu istilah untuk menyimpulkan seluruh pembatasan investasi.
| Kategori | Fokus Pemeriksaan | Hal yang Tidak Boleh Diasumsikan |
|---|---|---|
| Single purpose | Apakah aturan sektor membatasi perusahaan untuk menjalankan bidang usaha lain | Semua KBLI otomatis harus dimiliki perusahaan terpisah |
| Limited purpose | Apa batas tujuan atau ruang lingkup kegiatan yang diatur sektor tersebut | Artinya sama dengan larangan menggabungkan seluruh kegiatan |
| Single majority | Apakah terdapat persyaratan komposisi pengendalian atau kepemilikan khusus | Masalah utamanya selalu jumlah KBLI dalam NIB |
Tabel tersebut merupakan alat penyaringan awal, bukan penetapan persyaratan untuk suatu kode. Persyaratan konkretnya harus dicari pada peraturan sektor yang berlaku dan diperiksa menurut jenis pelaku usaha.
Perbedaan ini penting bagi perusahaan yang berencana membentuk beberapa lini bisnis. Mengubah jumlah kode dalam NIB tidak otomatis menyelesaikan batas kepemilikan, tujuan usaha, atau izin operasional.
Cara Cek KBLI Single Purpose dan Pembatasan Sektornya
Anda perlu memeriksa dua lapis informasi: klasifikasi kegiatan di OSS dan pembatasan dalam peraturan sektoral. Tidak ada dasar untuk menganggap setiap kode memiliki label single purpose yang selalu tampak pada semua halaman pencarian OSS.
- Jelaskan aktivitas secara konkret. Tuliskan produk atau jasa, siapa pelanggan, proses utama, serta apakah kegiatan baru menghasilkan pendapatan tersendiri.
- Cari kode pada KBLI 2025. Gunakan pencarian resmi OSS. Baca uraian dan ruang lingkup, bukan hanya judul singkat kode.
- Periksa ketentuan investasi dan sektor. Telusuri undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan tersebut, termasuk pembatasan penggabungan usaha jika ada.
- Periksa ketentuan pelaksanaan dan status izin. Cocokkan hasilnya dengan peraturan BKPM, peraturan teknis sektor, serta persyaratan yang ditampilkan pada akun OSS.
- Bandingkan dengan bidang usaha perusahaan saat ini. Lihat seluruh KBLI, aktivitas yang sudah berjalan, dan kegiatan yang baru diusulkan.
- Catat hasil pemeriksaan. Simpan kode, uraian, dasar hukum, ketentuan khusus, dan kesimpulan apakah penambahan memerlukan perubahan struktur perusahaan.
BPS menetapkan KBLI 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Lampirannya kemudian diubah melalui Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026, yang mulai berlaku pada 10 September 2026.
Portal OSS kini menampilkan pencarian KBLI 2025. Sebaiknya periksa kembali uraian terkini apabila kode yang Anda pegang berasal dari dokumen KBLI 2020.
Bila membutuhkan konteks penggunaan portal, baca panduan OSS RBA dan proses perizinan berbasis risiko. Gunakan informasi akun perusahaan dan ketentuan sektor sebagai dasar keputusan, bukan hasil pencarian kode saja.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Saat Anda menemukan kode yang tampaknya sesuai, tulis dasar pembatasan sektornya di samping uraian KBLI. Mintalah penjelasan mengenai kegiatan tambahan yang benar-benar akan dijalankan, termasuk kegiatan yang hanya mendukung operasi utama. Pemeriksaan ini mencegah keputusan membentuk atau mengubah perusahaan hanya berdasarkan nama kode.
Matriks Keputusan sebelum Menambah Bidang Usaha
Pertanyaan utamanya bukan berapa banyak kode yang dapat dimasukkan. Anda perlu memastikan apakah kegiatan baru termasuk usaha berbeda, aktivitas pendukung, atau kegiatan yang terkena pembatasan khusus.
| Kondisi | Pemeriksaan Utama | Arah Tindakan |
|---|---|---|
| KBLI lama dan baru tidak memiliki pembatasan penggabungan yang teridentifikasi | Kesesuaian anggaran dasar, lokasi, risiko, dan izin setiap kegiatan | Nilai kemungkinan penambahan kegiatan pada entitas yang sama |
| Salah satu kegiatan diduga termasuk single purpose | Larangan atau ketentuan khusus pada undang-undang atau peraturan pemerintah sektor | Tunda penambahan sampai dasar pembatasan dan opsi badan hukum jelas |
| Kegiatan baru hanya menunjang aktivitas utama | Apakah kegiatan pendukung diperbolehkan dan memerlukan klasifikasi atau izin tersendiri | Ikuti ketentuan sektor dan mekanisme OSS yang tepat |
| Kegiatan telah berubah tetapi kode lama masih tercatat | Perubahan substansi usaha, status izin lama, dan jalur perubahan atau pencabutan | Periksa mekanisme koreksi, bukan otomatis menambah kode baru |
Contoh hipotetis: PT yang memegang izin untuk satu kegiatan dengan batasan tujuan khusus ingin mulai menjual barang umum. Jangan menyimpulkan bahwa penjualan tersebut dapat ditambahkan hanya karena ada kode perdagangan dalam OSS.
Pertama, baca aturan izin kegiatan awal. Periksa apakah bidang usaha tambahan dilarang, apakah kegiatan pendukung dikecualikan, dan apakah kegiatan baru harus dijalankan oleh entitas berbeda.
Sebaliknya, PT yang menjalankan kegiatan biasa tanpa larangan penggabungan yang relevan mungkin dapat menambah kegiatan. Perusahaan tetap perlu menilai anggaran dasar dan perizinan masing-masing aktivitas.
Ragu Dua Kegiatan Boleh Digabung?
Periksa KBLI, batasan sektor, dan status izin sebelum menambah kegiatan usaha.
Opsi jika Perusahaan Ingin Menjalankan Kegiatan Tambahan
Setelah pembatasan sektor jelas, Anda dapat memilih jalur korporasi dan perizinan yang sesuai. Ketiga kemungkinan berikut memiliki konsekuensi yang berbeda.
Menambah Kegiatan pada Perusahaan yang Sama
Jalur ini dapat dipertimbangkan bila ketentuan sektor mengizinkan penggabungan kegiatan dan perusahaan memenuhi persyaratan lainnya. Cocokkan kegiatan baru dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar.
Langkah teknis penambahan pada NIB yang sudah terbit dijelaskan dalam panduan menambah KBLI di OSS untuk NIB yang sudah terbit. Panduan tersebut digunakan setelah kelayakan sektoral dinilai.
Menjalankan Kegiatan Pendukung yang Diizinkan
Aktivitas pendukung tidak selalu sama dengan bidang usaha komersial terpisah. Periksa apakah aturan sektor dan mekanisme OSS memperbolehkan kegiatan tersebut serta apakah diperlukan pencatatan atau izin khusus.
Jangan mengubah label kegiatan menjadi pendukung hanya untuk menghindari pembatasan. Perhatikan apakah aktivitas itu memiliki pelanggan, kontrak, pendapatan, dan operasi sendiri.
Mempertimbangkan Entitas Hukum yang Berbeda
Jika ketentuan sektor memang membatasi perusahaan hanya pada usaha tertentu, pemilik dapat menilai pembentukan entitas terpisah untuk kegiatan lain. Pilihan ini memerlukan analisis kepemilikan, pengurus, biaya, dan perizinan tersendiri.
Pendirian perusahaan kedua bukan pengecualian otomatis atas ketentuan sektoral. Pastikan bentuk badan hukum, pihak pengendali, dan aktivitas masing-masing entitas tetap memenuhi persyaratan yang berlaku.
Periksa Anggaran Dasar sebelum Mengubah Data OSS
PT perlu membedakan penambahan KBLI dari perubahan maksud dan tujuan perseroan. Direktorat Jenderal AHU menjelaskan bahwa perubahan maksud, tujuan, serta kegiatan usaha termasuk perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan.
Apabila kegiatan baru mengubah ketentuan tersebut, periksa kebutuhan RUPS, akta notaris, dan pengajuan perubahan melalui AHU. Permenkum Nomor 24 Tahun 2026 menjadi peraturan administratif yang berlaku sejak 3 November 2026.
Untuk memahami keputusan korporasi yang diperlukan, baca pembahasan tentang penambahan KBLI dan perubahan akta PT. Pemeriksaan aturan single purpose tetap harus dilakukan secara terpisah.
Jika perusahaan bermaksud mengganti kegiatan yang sudah tercatat, rujuk panduan mengubah KBLI perusahaan melalui OSS. Jalur perubahan dan penambahan kegiatan tidak selalu sama.
BKPM juga menjelaskan dalam Surat Edaran Bersama implementasi KBLI 2025 bahwa perubahan kode numerik tanpa perubahan substansi kegiatan diperlakukan berbeda dari perubahan kegiatan usaha.
Perizinan yang sudah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 pada prinsipnya tetap berlaku sebagaimana dijelaskan dalam pengumuman tersebut. Jangan menganggap konversi kode otomatis menghapus izin lama atau membuka izin bagi kegiatan baru.
Dokumen yang Perlu Diperiksa sebelum Pengajuan
Periksa bukti hukum dan keadaan operasional perusahaan sebelum meminta penambahan bidang usaha. Catatan berikut dapat membantu pembahasan dengan tim legal, notaris, atau petugas perizinan.
- Akta pendirian PT dan perubahan anggaran dasar terakhir, khususnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- NIB serta daftar KBLI, lokasi, dan status izin yang sudah tercatat dalam akun OSS.
- Deskripsi kegiatan tambahan, termasuk produk, jasa, pelanggan, dan proses bisnis yang akan dilakukan.
- Hasil pencarian uraian KBLI 2025 yang sesuai dengan kegiatan nyata.
- Peraturan sektor yang menjadi dasar pembatasan single purpose, bila ada, beserta ketentuan yang relevan.
- Status Sertifikat Standar, Izin, persyaratan dasar, dan izin penunjang untuk kegiatan lama maupun baru.
- Rencana tindak lanjut jika kegiatan perlu dipisahkan atau jika anggaran dasar harus diubah.
Perusahaan yang berbentuk Perseroan Perorangan mempunyai jalur administrasi korporasi berbeda dari PT persekutuan modal. Panduan KBLI PT Perorangan dan cara mengubahnya membahas perbedaan tersebut.
NIB yang memuat beberapa kegiatan juga tidak membuktikan bahwa semua izin telah lengkap. Lihat panduan penerbitan NIB melalui OSS untuk membedakan identitas pelaku usaha dari pemenuhan izin sesuai risiko.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Minta tim usaha menyiapkan dua uraian terpisah: kegiatan yang telah berizin dan kegiatan yang hendak ditambahkan. Cocokkan keduanya dengan aturan sektor, lalu beri tanda pada dokumen yang harus berubah di AHU atau OSS. Hasilnya akan lebih mudah diperiksa daripada daftar kode tanpa penjelasan aktivitas.
Pastikan Pembatasan Sektor sebelum Menambah KBLI
Istilah single purpose perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan aturan sektor, bukan langsung diterjemahkan menjadi larangan umum memiliki beberapa KBLI. Kesimpulan hukum harus merujuk kegiatan dan entitas yang benar-benar Anda jalankan.
Jika diperlukan penilaian klasifikasi, perubahan aktivitas, atau pengurusan perizinan lanjutan, Anda dapat meninjau jasa perizinan usaha IZIN.co.id. Ruang lingkup bantuan perlu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan sektor dan dokumen perusahaan.
Perlu Memastikan Jalur Perizinan Usaha?
Tinjau kesesuaian kegiatan dan dokumen OSS sebelum perusahaan menjalankan bidang usaha tambahan.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. (2025). Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui OSS. Diperoleh dari
https://peraturan.go.id/filespengundangan/peraturan-bkpm-no-5-tahun-2025.pdf - Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diperoleh dari
https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/979/t/peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2025 - Badan Pusat Statistik. (2026). Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/358147/peraturan-bps-no-6-tahun-2026-perubahan-atas-peraturan-badan-pusat-statistik-nom - Online Single Submission. (Tanpa tanggal). Pencarian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025. Diperoleh dari
https://oss.go.id/id/kbli - Online Single Submission. (Tanpa tanggal). Pengajuan KBLI 86105 sebagai Jenis Kegiatan Usaha Pendukung untuk Badan Usaha. Diperoleh dari
https://oss.go.id/id/panduan/640ed22ae34906bcdee041db - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (Tanpa tanggal). FAQ Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://portal.ahu.go.id/page/faq/faq-perseroan-terbatas - Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/360022/permenkum-no-24-tahun-2026-layanan-di-bidang-badan-usaha - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026). Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Bersama Implementasi KBLI 2025. Diperoleh dari
https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/pemerintah-terbitkan-surat-edaran-bersama-implementasi-kbli-2025-2 - Kementerian Investasi/BKPM. (2022). Indonesia Investment Guidebook: Special Business Fields. Diperoleh dari
https://ppid.bkpm.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Indonesia_Investment_Guidebook.pdf

