Beda Tugas serta Batasan Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham PT

Direktur mengurus dan mewakili PT, komisaris mengawasi pengurusan serta memberi nasihat, sedangkan pemegang saham menjalankan hak kepemilikan dan mengambil keputusan tertentu melalui RUPS. Kepemilikan saham tidak otomatis memberi kewenangan menandatangani kontrak perusahaan.

Siapa yang Mengelola, Mengawasi, dan Memutuskan Urusan PT?

Direksi menjalankan pengurusan, Dewan Komisaris menjalankan pengawasan, dan RUPS mengambil keputusan dalam kewenangannya. Pasal 1 UUPT, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, membedakan ketiga organ tersebut.

Untuk memahami bentuk badan hukumnya, baca panduan kami tentang pengertian PT atau Perseroan Terbatas. Pembagian tugas berikut berfokus pada PT persekutuan modal tertutup; Perseroan Perorangan mempunyai struktur khusus.

Direksi Mengurus dan Mewakili Perseroan

Pasal 92 UUPT menempatkan pengurusan untuk kepentingan Perseroan pada Direksi. Pasal 98 mengatur kewenangan Direksi mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan.

Jika terdapat beberapa direktur, periksa ketentuan representasi dalam anggaran dasar. Kewenangan setiap direktur dapat berbeda dari pembagian pekerjaan internal, misalnya tanggung jawab pemasaran atau keuangan.

Dewan Komisaris Mengawasi dan Memberi Nasihat

Pasal 108 UUPT mengatur pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan serta pemberian nasihat kepada Direksi. Jabatan komisaris bukan penugasan untuk menjalankan seluruh kegiatan harian perusahaan.

Anggaran dasar dapat mensyaratkan persetujuan komisaris untuk tindakan tertentu berdasarkan Pasal 117. Pisahkan persetujuan tersebut dari penandatanganan kontrak atas nama PT.

Pemegang Saham Menjalankan Hak Melalui Mekanisme Korporasi

Pasal 52 UUPT mengatur hak pemilik saham, termasuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS serta menerima dividen. Hak suara perlu dibaca bersama ketentuan klasifikasi saham.

RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas undang-undang dan anggaran dasar. Karena itu, pemegang saham mayoritas tidak otomatis mengambil alih fungsi pengurusan.

Pasal 91 juga memungkinkan keputusan mengikat di luar RUPS jika seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujuinya secara tertulis dan menandatangani usul. Penjelasan mekanismenya tersedia dalam panduan kami tentang keputusan pemegang saham di luar RUPS.

Bolehkah Pendiri Sekaligus Menjadi Direktur atau Komisaris?

Pendiri yang memegang saham dapat sekaligus menjabat sebagai direktur atau komisaris. Catat kepemilikan saham dan pengangkatannya sesuai kapasitas masing-masing.

Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT mengatur pengangkatan pertama Direksi serta Dewan Komisaris oleh pendiri dalam akta pendirian. Untuk pengangkatan berikutnya, kewenangan berada pada RUPS.

UUPT tidak mensyaratkan setiap direktur atau komisaris harus memiliki saham. Perusahaan dapat menunjuk individu lain yang memenuhi syarat, dengan memperhatikan anggaran dasar dan ketentuan sektoral.

Pasal 93 dan Pasal 110 mensyaratkan kecakapan melakukan perbuatan hukum serta mengatur pembatasan terkait riwayat kepailitan dan pidana tertentu. Instansi teknis dapat menetapkan persyaratan tambahan.

Sebelum menentukan pengurus, periksa juga siapa yang boleh menjadi pemegang saham PT. Kelayakan memiliki saham dan kelayakan menjadi pengurus merupakan pemeriksaan berbeda.

Untuk PT persekutuan modal pada umumnya, Pasal 92 dan Pasal 108 mengatur paling sedikit satu anggota Direksi serta satu anggota Dewan Komisaris. Kategori Perseroan tertentu memerlukan jumlah lebih banyak.

Tetapkan orang berbeda untuk fungsi pengurusan dan pengawasan dalam PT yang sama. Pisahkan pula pembahasan rangkap kepemilikan dengan jabatan dari rangkap fungsi direktur dan komisaris.

Perseroan Perorangan berbeda. Ditjen AHU menjelaskan bahwa pemegang saham tunggal sekaligus menjadi direktur tanpa komisaris. Pasal 7 PP Nomor 8 Tahun 2021 juga mencantumkan pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham.

Jika susunan tersebut belum final, Anda dapat membahas data pendiri dan pengurus melalui Layanan Pendirian PT IZIN.co.id. Siapkan rencana pembagian saham dan jabatan untuk dibahas bersama tim kami.

Uji Kewenangan Melalui Contoh Keputusan Bisnis

Untuk setiap keputusan, tentukan pihak yang mengusulkan, memberi persetujuan, dan menandatangani dokumen. Ketiganya dapat melibatkan kapasitas yang berbeda.

Contoh hipotetis: Anda dan rekan masing-masing memiliki 50% saham. Anda menjadi direktur, sedangkan rekan menjadi komisaris. Kepemilikan setara tidak membuat keduanya otomatis berwenang menandatangani kontrak sebagai direktur.

Jika anggaran dasar mensyaratkan persetujuan komisaris untuk transaksi tertentu, Anda perlu memeriksa persetujuan itu sebelum menandatangani. Rekan Anda memberikan persetujuan dalam kapasitas pengawasan, bukan menggantikan kewenangan representasi Direksi.

Kesetaraan saham perlu diuji ketika para pendiri berbeda pendapat. Untuk merencanakan jalur konflik, baca pembahasan kami tentang pembagian saham PT 50:50 dan risiko deadlock.

Gaji dan dividen mengikuti dasar berbeda. Pasal 96 mengatur gaji Direksi, Pasal 113 mengatur remunerasi Dewan Komisaris, sedangkan Pasal 71 mengatur penggunaan laba dan dividen.

Pasal 71 mensyaratkan saldo laba positif untuk pembagian dividen tahunan. Kepemilikan saham tidak otomatis memberi hak menarik uang perusahaan setiap bulan sebagai dividen.

Jika direktur mempunyai benturan kepentingan, Pasal 99 mengatur urutan wakil pengganti: direktur lain yang bebas benturan, Dewan Komisaris jika seluruh Direksi berbenturan, atau pihak yang ditunjuk RUPS jika seluruh anggota kedua organ berbenturan.

Masa Jabatan Direksi dan Komisaris Mengikuti Dasar Pengangkatannya

Untuk PT biasa, UUPT tidak menetapkan satu batas umum lima tahun. Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) mengatur pengangkatan untuk jangka waktu tertentu serta kemungkinan pengangkatan kembali.

Periksa jangka waktu pada anggaran dasar dan keputusan pengangkatan. Penjelasan Pasal 94 menegaskan bahwa direktur yang masa jabatannya berakhir tidak otomatis meneruskan jabatan tanpa pengangkatan kembali.

Emiten atau perusahaan publik mempunyai ketentuan khusus. Pasal 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 mengatur satu periode masa jabatan Direksi paling lama lima tahun atau sampai penutupan RUPS tahunan pada akhir periode tersebut.

Pasal 23 menerapkan ketentuan masa jabatan itu kepada Dewan Komisaris. Ketentuan untuk emiten atau perusahaan publik tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai batas universal semua PT tertutup.

Perubahan pengangkatan juga memerlukan pemeriksaan administrasi. Pasal 8 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mengelompokkan perubahan susunan atau pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris sebagai perubahan data Perseroan.

Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur keputusan korporasi, akta notaris, serta pengajuan elektronik melalui SABH. Kepemilikan saham yang tetap sama tidak menghapus kebutuhan mengurus pengangkatan kembali.

Tanggung Jawab Pribadi Mengikuti Perbuatan dan Jabatan

Direktur dan komisaris dapat menghadapi tanggung jawab pribadi jika bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas. Pasal 97 dan Pasal 114 UUPT juga mengatur kondisi pembuktian untuk membebaskan mereka dari tanggung jawab tertentu.

Kerugian usaha tidak otomatis membuktikan kesalahan pengurus. Penilaian perlu memperhatikan tindakan, itikad baik, kehati-hatian, benturan kepentingan, dan langkah pencegahan sesuai pasal yang relevan.

Pasal 3 membatasi tanggung jawab pemegang saham, dengan pengecualian seperti pemanfaatan PT dengan itikad buruk untuk kepentingan pribadi. Jika pemegang saham juga menjadi direktur, kewajiban jabatannya tetap perlu diperiksa.

Dewan Komisaris dapat melakukan pengurusan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Pasal 118 kemudian menerapkan hak, wewenang, dan kewajiban Direksi pada pengurusan tersebut.

Hindari Kesalahan Penetapan Jabatan saat Menyusun Akta

Siapkan data pemilik dan pengurus secara terpisah sebelum menyetujui draf notaris. Pasal 8 serta Pasal 15 UUPT membedakan data pendiri, pemegang saham, susunan jabatan, dan ketentuan dalam anggaran dasar.

Kesalahan yang perlu Anda cegah meliputi memasukkan pemilik sebagai penandatangan tanpa dasar, menganggap komisaris sekadar pelengkap, dan menyalin masa jabatan dari contoh akta tanpa memeriksa kebutuhan perusahaan.

1. Catat nama pemegang saham, jumlah saham, nilai nominal, dan hak yang melekat pada sahamnya.
2. Tentukan calon direktur dan komisaris, lalu periksa persyaratan masing-masing.
3. Tuliskan jangka waktu jabatan dan dasar pengangkatan pertama.
4. Periksa apakah penandatanganan kontrak memerlukan satu direktur atau tindakan bersama.
5. Tentukan transaksi yang memerlukan persetujuan komisaris atau RUPS sesuai batas hukum.
6. Pisahkan mekanisme gaji, honorarium, dividen, dan penggantian biaya perusahaan.
7. Siapkan prosedur benturan kepentingan serta catatan pengangkatan kembali.

Setelah pembagian peran disepakati, gunakan panduan kami tentang cara mendirikan PT untuk memahami tahapan berikutnya. Cocokkan daftar jabatan dengan data yang Anda serahkan kepada notaris.

Anda dapat meninjau cakupan Pendirian PT IZIN.co.id untuk kebutuhan pendampingan. Sampaikan rencana saham, pengurus, dan kegiatan usaha agar kami dapat membahas cakupan pengurusan yang sesuai.