Biaya PIRT adalah seluruh pengeluaran yang perlu disiapkan pelaku usaha pangan rumahan untuk mendapatkan izin edar resmi bernama Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024. Angka yang sering beredar di internet berkisar dari nol rupiah sampai jutaan rupiah, dan kedua angka itu sama-sama benar tergantung jalur yang dipilih: urus sendiri lewat OSS atau memakai jasa pendampingan.
Artikel ini membedah setiap komponen biaya secara terpisah, termasuk biaya yang jarang disebut di tempat lain, supaya Anda tidak salah anggaran sebelum mulai proses.
Poin Penting
- Pendaftaran SPP-IRT lewat OSS tidak dipungut biaya resmi oleh pemerintah. Biaya nyata datang dari pelatihan keamanan pangan, cetak label, dan opsional uji laboratorium.
- Biaya pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) berkisar Rp150.000 sampai Rp300.000, tergantung siapa penyelenggaranya.
- Berjualan tanpa PIRT berisiko sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar, sesuai Pasal 142 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Sebelum membahas rincian angka, penting dipahami dulu siapa yang wajib punya izin ini. UMKM pangan rumahan pada dasarnya wajib memiliki PIRT sebelum menjual produk secara luas, baik lewat toko fisik maupun marketplace. Kalau Anda belum familier dengan istilahnya, baca dulu penjelasan lengkap soal apa itu PIRT agar konteks biaya di bawah ini lebih mudah diikuti.
Apakah Daftar PIRT Gratis? Ini Faktanya
Pendaftaran SPP-IRT lewat sistem OSS memang tidak dikenai biaya resmi oleh pemerintah. Ketentuan ini konsisten dengan semangat Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 yang menempatkan proses penerbitan sertifikat sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), yang secara sistem terintegrasi lewat OSS berbasis risiko di bawah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025.
Yang sering bikin bingung, pernyataan “PIRT gratis” ini hanya berlaku untuk tahap pendaftaran dan penerbitan nomor sertifikatnya saja. Di luar itu, ada kewajiban pemenuhan komitmen dalam waktu 3 bulan setelah sertifikat terbit, yaitu mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan, memenuhi standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, dan memenuhi ketentuan label. Komponen pemenuhan komitmen inilah yang punya biaya nyata, dan akan dijelaskan satu per satu di bagian berikutnya.
Bingung Total Biaya Urus PIRT untuk Produk Anda?
Tim IZIN.co.id, yang sudah mendampingi 10.000+ pelaku usaha sejak 2012, bisa membantu menghitung estimasi biaya sesuai jenis produk dan lokasi usaha Anda.
Berapa Biaya Bikin PIRT Sendiri? Rincian per Komponen
Kalau Anda memilih mengurus sendiri tanpa jasa pendampingan, berikut komponen biaya yang perlu disiapkan berdasarkan praktik yang berlaku di lapangan:
| Komponen Biaya | Estimasi Biaya | Sifat |
|---|---|---|
| Pendaftaran SPP-IRT via OSS | Rp0 | Wajib |
| Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) | Rp150.000 – Rp300.000 | Wajib |
| Pemeriksaan sarana produksi oleh Dinas Kesehatan | Rp0 – Rp300.000, tergantung kebijakan daerah | Wajib |
| Uji laboratorium sampel produk | Bervariasi, hanya bila disyaratkan Dinkes setempat | Kondisional |
| Cetak label kemasan | Bervariasi, tergantung jumlah dan desain | Wajib |
Angka di kolom PKP relatif konsisten karena besarannya sudah lama dipraktikkan di banyak daerah. Komponen lain seperti pemeriksaan sarana dan uji lab jauh lebih bervariasi karena kebijakannya ditentukan Dinas Kesehatan kabupaten/kota masing-masing, bukan diatur seragam secara nasional.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Dari pengalaman mendampingi klien UMKM pangan, biaya PKP paling sering jadi kejutan pertama karena jadwalnya ditentukan Dinkes, bukan oleh pelaku usaha. Sebagian daerah membuka PKP gratis lewat program pembinaan UMKM, sementara daerah lain hanya punya jadwal lewat penyelenggara pihak ketiga dengan tarif lebih tinggi. Sebelum menganggarkan biaya PIRT, cek dulu jadwal PKP terdekat di Dinkes setempat, supaya tidak keburu memilih opsi berbayar yang sebenarnya bisa dihindari.
Setelah dokumen dan pelatihan siap, langkah pengajuannya sendiri mengikuti alur yang sudah dijelaskan lengkap di panduan cara mengurus PIRT via OSS, termasuk daftar dokumen di panduan syarat PIRT.
Berapa Biaya Pengurusan PIRT Lewat Jasa Profesional?
Biaya jasa pengurusan PIRT bervariasi antar penyedia, tergantung cakupan layanan yang ditawarkan, mulai dari sekadar pendampingan dokumen sampai paket lengkap yang mencakup konsultasi kesesuaian produk, pendampingan PKP, penyusunan label, hingga pengawalan proses sampai sertifikat terbit. Karena cakupannya berbeda-beda, membandingkan angka mentah antar penyedia tanpa melihat isi paketnya justru bisa menyesatkan.
Yang perlu dipertimbangkan bukan hanya selisih rupiah dibanding urus sendiri, tapi juga nilai waktu dan risiko dokumen ditolak. Mengurus sendiri secara nominal lebih murah, tapi kalau pengajuan ditolak karena label tidak sesuai format atau denah lokasi produksi kurang lengkap, prosesnya harus diulang dan waktu tunggu bertambah. Jasa Pembuatan Izin PIRT dari IZIN.co.id menyediakan pendampingan dari konsultasi awal sampai sertifikat terbit, sehingga risiko dokumen ditolak bisa ditekan sejak awal. Untuk rincian biaya sesuai jenis dan skala produk Anda, konsultasikan langsung lewat tim kami.
Ingin Bandingkan Biaya Urus Sendiri vs Jasa Profesional?
Tim IZIN.co.id yang paham regulasi terbaru OSS RBA siap kasih rincian biaya sesuai kebutuhan produk Anda, tanpa biaya tersembunyi.
Kenapa Biaya PIRT Bisa Berbeda-beda Antar Daerah dan Produk?
Biaya PIRT tidak seragam di seluruh Indonesia karena tiga faktor utama. Pertama, penyelenggara PKP di tiap kabupaten/kota berbeda, ada yang dijalankan langsung oleh Dinas Kesehatan dengan tarif rendah atau gratis, ada yang diserahkan ke pihak ketiga dengan tarif lebih tinggi. Kedua, kebijakan pemeriksaan sarana dan permintaan uji laboratorium tidak seragam karena diserahkan pada penilaian teknis Dinkes setempat terhadap tingkat risiko produk.
Ketiga, jenis produk itu sendiri memengaruhi kompleksitas pemeriksaan. Produk kering seperti keripik atau kue kering umumnya lebih sederhana diperiksa dibanding produk fermentasi atau minuman olahan yang punya risiko mikrobiologis lebih tinggi, sehingga berpotensi memicu permintaan uji lab tambahan.
Apa Saja Biaya Tersembunyi yang Sering Terlewat Saat Urus PIRT?
Di luar komponen biaya resmi, ada beberapa pengeluaran yang jarang masuk hitungan awal pelaku usaha:
Revisi Label dan Desain Kemasan
Label yang tidak memuat komposisi, tanggal kedaluwarsa, atau nama produsen secara lengkap akan diminta revisi. Setiap revisi tidak dipungut biaya resmi, tapi biaya cetak ulang dan waktu tunggu tetap jadi beban tersendiri.
Reschedule Survei Lokasi Produksi
Kalau lokasi produksi belum siap saat jadwal survei pertama, permohonan penjadwalan ulang bisa memakan waktu tambahan beberapa minggu, tergantung antrean Dinkes setempat.
Penyesuaian Dokumen Bila Berbadan Usaha
Untuk usaha berbentuk CV, ada dokumen tambahan seperti akta pendirian dan surat pernyataan tanggung jawab produksi yang perlu disiapkan di luar dokumen individu.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Biaya yang paling sering tidak masuk anggaran awal klien kami adalah revisi label dan foto produk. Banyak pelaku usaha mengunggah rancangan label seadanya, lalu diminta merevisi berulang karena format komposisi atau tanggal kedaluwarsa belum sesuai ketentuan. Revisinya sendiri gratis, tapi waktu tunggu yang bertambah punya nilai tersendiri bagi UMKM yang sudah siap produksi dan menunggu izin untuk mulai jualan.
Berapa Biaya Perpanjangan PIRT Setelah 5 Tahun?
SPP-IRT berlaku 5 tahun sejak tanggal terbit, dan proses perpanjangannya dilakukan lewat OSS dengan alur yang sama seperti pendaftaran baru, sehingga komponen biayanya pun serupa: kemungkinan mengikuti PKP ulang bila diminta, plus biaya administratif lain sesuai kebijakan daerah. Perlu dicatat, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024, permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku habis, bukan 6 bulan seperti yang sering disebut di banyak sumber lain. Detail lengkap soal masa berlaku dan tahapan perpanjangan bisa dibaca di panduan masa berlaku PIRT.
Berapa Biaya dan Risiko Jika Berjualan Tanpa PIRT?
Menghitung biaya PIRT sebaiknya tidak berhenti pada angka pengurusan saja, tapi juga mempertimbangkan biaya kalau memilih tidak mengurusnya. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024, sanksi administratif untuk pelaku usaha tanpa SPP-IRT berjenjang mulai dari peringatan tertulis, pembekuan sertifikat, penarikan produk dari peredaran, sampai pencabutan izin dan larangan mendaftar ulang selama 3 tahun.
Di luar sanksi administratif, Pasal 142 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar bagi pelaku usaha yang mengedarkan pangan olahan tanpa izin edar yang sah. Produk juga berisiko diturunkan dari marketplace yang mensyaratkan nomor PIRT untuk kategori produk pangan. Dibandingkan risiko sebesar itu, biaya pengurusan PIRT yang berkisar ratusan ribu rupiah relatif kecil.
Apakah Biaya PIRT untuk CV atau PT Sama dengan Perorangan?
Secara komponen biaya, tidak ada perbedaan signifikan antara usaha perorangan dan CV, karena sistem OSS saat ini mengharuskan pendaftaran SPP-IRT dilakukan atas nama individu dengan NIK, bukan atas nama badan usaha. Artinya, pemilik atau penanggung jawab CV tetap mengajukan permohonan menggunakan KTP pribadi, sehingga komponen biaya seperti PKP dan pemeriksaan sarana tetap sama. Yang membedakan hanya dokumen pendukung tambahan seperti akta pendirian CV. Penjelasan lebih detail ada di panduan CV mengurus PIRT.
Apa Beda Biaya PIRT dan Izin BPOM?
PIRT dan izin edar BPOM (MD/ML) melayani segmen produk yang berbeda, sehingga struktur biayanya pun berbeda jauh. PIRT ditujukan untuk produksi rumahan dengan peralatan manual sampai semi otomatis dan risiko rendah, sedangkan izin BPOM diperlukan untuk produk dengan risiko lebih tinggi, skala produksi lebih besar, atau proses seperti pasteurisasi dan sterilisasi komersial. Karena cakupan pengawasannya lebih luas, proses dan biaya pengurusan BPOM umumnya lebih kompleks dibanding PIRT. Perbandingan lengkap kriteria keduanya bisa dilihat di artikel perbedaan PIRT dan BPOM.
Dasar Hukum Biaya dan Regulasi PIRT
- Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan SPP-IRT — berlaku saat ini sejak 16 Februari 2024, menggantikan PerBPOM No. 22 Tahun 2018.
- PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko — berlaku saat ini sejak 5 Juni 2025, menggantikan PP No. 5 Tahun 2021, menjadi dasar sistem OSS yang memproses SPP-IRT.
- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan — dasar ketentuan sanksi pidana Pasal 142 bagi pelaku usaha tanpa izin edar.
- PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, sebagaimana diubah dengan PP No. 1 Tahun 2026 — mengatur kewajiban keamanan pangan di sepanjang rantai produksi.
Konteks regulasi turunan lain seputar PIRT juga bisa dibaca di artikel dasar hukum PIRT, dengan catatan bahwa acuan paling mutakhir tetap Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 dan PP No. 28 Tahun 2025 seperti dijelaskan di atas.
Sudah Siap Menghitung Anggaran, Tinggal Mulai Prosesnya?
IZIN.co.id, mitra strategis resmi Kementerian Ekraf, siap mendampingi proses SPP-IRT Anda dari konsultasi awal sampai sertifikat resmi terbit.
Referensi
1. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/282151/perka-bpom-no-4-tahun-2024
2. Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025
3. Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Diperoleh dari
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100
