Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Namun, bagaimana jika seseorang tidak memenuhi kewajiban ini?
Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai sanksi yang dikenakan apabila seseorang tidak membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
Dasar Hukum Kewajiban Membayar Pajak
Dasar hukum kewajiban membayar pajak di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, di antaranya:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang KUP.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, diwajibkan untuk:
- Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.
- Membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
Baca juga: Telat Lapor SPT Tahunan, Ini Batas Penyampaian dan Solusinya
Sanksi atas Ketidakpatuhan Membayar Pajak
Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Berikut penjelasan lengkapnya:
1. Sanksi Administratif
Sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak. Jenis sanksi ini diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 9 UU KUP:
- Denda Keterlambatan Penyampaian SPT
- Orang Pribadi: Rp100.000
- Badan: Rp1.000.000
- Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Jika wajib pajak terlambat membayar pajak, maka akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung dari jatuh tempo pembayaran.
- Kenaikan Pajak Wajib pajak yang tidak membayar atau kurang bayar pajak dikenakan kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana diberikan apabila wajib pajak dengan sengaja menghindari kewajiban pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP:
- Pasal 38: Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan data yang tidak benar sehingga merugikan negara dapat dikenai pidana dengan hukuman kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.
- Pasal 39: Wajib pajak yang sengaja tidak membayar pajak dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.
Baca juga: Pengusaha UMKM juga Wajib Bayar Pajak. Ini Rinciannya
3. Penyitaan dan Pelelangan Aset
Apabila wajib pajak tidak membayar pajak dalam waktu yang ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan penagihan pajak dengan cara:
- Penyitaan aset wajib pajak.
- Pelelangan aset untuk melunasi pajak yang terutang.
Upaya Penyelesaian Ketidakpatuhan Pajak
Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak dapat mengajukan:
Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak
Sesuai Pasal 9 Ayat (4) UU KUP, wajib pajak dapat meminta penundaan pembayaran pajak dengan syarat tertentu.
Keringanan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif kepada DJP jika memiliki alasan yang valid.
Baca juga: Tuntaskan Pajak dengan Mudah: Panduan Lengkap tentang EFIN
Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
Pemerintah menyediakan program ini bagi wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya guna menghindari sanksi berat.
Pentingnya Mematuhi Kewajiban Pajak
Ketaatan dalam membayar pajak tidak hanya menghindarkan seseorang dari sanksi, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya.
Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk:
- Memahami kewajiban perpajakan.
- Melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.
- Menggunakan layanan konsultasi pajak jika diperlukan.
Baca juga: Menyingkap Misteri Fungsi Pajak: Lebih dari Sekadar Kewajiban
Tidak membayar pajak di Indonesia dapat dikenai berbagai sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Semua ketentuan ini diatur dalam undang-undang yang berlaku untuk memastikan setiap warga negara memenuhi kewajibannya. Dengan memahami dan mematuhi aturan perpajakan, Anda tidak hanya menghindari risiko hukum, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus kewajiban perpajakan Anda secara profesional, gunakan jasa konsultan pajak dari IZIN.co.id. Kami menyediakan layanan konsultasi perpajakan hingga pengurusan pajak usaha Anda.
Hubungi kami untuk konsultasi GRATIS!
