Dalam dunia perpajakan, memahami perbedaan antara Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non-PKP adalah langkah krusial bagi para pelaku bisnis. PKP, sebagai entitas yang memiliki omzet tertentu, memiliki kewajiban dan keuntungan tersendiri, sementara non-PKP, yang belum mencapai ambang batas tersebut, beroperasi dengan aturan yang berbeda. Mari kita telusuri lebih dalam perbedaan PKP dan non-PKP serta implikasi kewajiban pajak bagi keduanya.
Perbedaan PKP dan Non PKP
Perbedaan antara PKP dan Non PKP adalah pada hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Pengusaha Non PKP adalah mereka yang belum resmi diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut PMK Nomor 197/PMK.03/2013 yang mengatur Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan bahwa perusahaan dengan omzet di bawah Rp. 4,8 miliar tidak diwajibkan menjadi PKP. Mereka tidak dapat melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat menerbitkan faktur pajak, dan diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil.
Meskipun demikian, pengusaha kecil memiliki opsi untuk mengukuhkan diri sebagai PKP. Jika mereka memilih untuk menjadi PKP, maka mereka berkewajiban untuk memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab yang melekat pada status PKP.
Perbedaan Kewajiban PKP dan Non PKP
Kewajiban Sebagai PKP: Tugas Utama
Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), terdapat serangkaian tugas utama yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut adalah beberapa tugas utama yang harus diemban:
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pemungutan PPN merupakan tugas pokok PKP yang melibatkan proses mengenakan pajak pada penjualan barang atau jasa. PKP memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan mengenakan tarif PPN yang berlaku pada transaksi bisnisnya. Pemungutan PPN harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penyetoran PPN merupakan langkah berikutnya setelah pemungutan. PKP harus secara teratur menyetorkan jumlah PPN yang telah dikumpulkan dari penjualan ke kantor pajak. Kepatuhan dalam penyetoran pajak adalah kunci untuk memastikan kontribusi yang tepat kepada penerimaan negara dan menjaga kepatuhan perpajakan.
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pelaporan PPN melibatkan penyampaian laporan pajak secara berkala kepada otoritas pajak. PKP harus menyusun dan mengajukan laporan PPN yang mencerminkan transaksi bisnisnya dalam periode waktu tertentu. Laporan ini mencakup rincian pemungutan dan penyetoran PPN serta informasi lain yang diperlukan oleh pihak berwenang.
Dengan melaksanakan tugas utama ini, PKP tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi juga berkontribusi pada kelancaran sistem perpajakan di Indonesia.
Kewajiban Non PKP: Pajak Penghasilan Final
Bagi Pengusaha Non Kena Pajak (Non PKP), kewajiban utama mereka terkait dengan Pajak Penghasilan Final (PPh Final). PPh Final adalah bentuk pajak yang dikenakan langsung pada penghasilan tertentu tanpa memerlukan pelaporan lebih lanjut atau pemotongan pajak secara berkala. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kewajiban ini:
Pajak Penghasilan Final (PPh Final):
PPh Final dikenakan pada penghasilan tertentu yang dihasilkan oleh pengusaha non-PKP. Jenis penghasilan ini melibatkan transaksi atau kegiatan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan dari penjualan tanah atau properti tertentu dapat dikenakan PPh Final.
Kewajiban Pelaporan:
Berbeda dengan PKP yang harus melaporkan secara rutin, pengusaha non-PKP tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pajak secara berkala. PPh Final dihitung dan dibayarkan saat transaksi atau kegiatan yang bersangkutan terjadi, mengurangi kompleksitas administratif.
Pentingnya Pemahaman PPh Final:
Bagi pengusaha non-PKP, memahami jenis transaksi atau penghasilan yang dikenakan PPh Final sangat penting. Hal ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga untuk mengelola keuangan bisnis secara efisien.
Jadi PKP Lebih Menguntungkan?
Keuntungan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dinilai dari berbagai aspek, namun, hal ini juga tergantung pada karakteristik dan kebutuhan bisnis masing-masing. Berikut adalah beberapa keuntungan menjadi PKP:
Akses kepada Pasar yang Lebih Luas:
PKP memiliki kewajiban untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan barang atau jasa. Dalam beberapa kasus, bisnis yang memiliki status PKP dianggap lebih kredibel dan dapat diakses oleh pasar yang lebih luas, terutama pelanggan atau mitra bisnis yang memerlukan faktur pajak untuk keperluan administrasi mereka.
Keterlibatan dalam Tender Proyek Pemerintah dan BUMN:
Sebagian besar proyek pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mensyaratkan pesertanya memiliki status PKP. Oleh karena itu, menjadi PKP membuka peluang lebih besar untuk terlibat dalam tender proyek-proyek tersebut, yang dapat menjadi peluang bisnis yang signifikan.
Pemungutan dan Pengembalian PPN:
PKP memiliki kewajiban untuk mengumpulkan PPN dari pelanggan. Meskipun ini menambah administrasi, namun juga memberikan hak untuk mengklaim pengembalian PPN pada pembelian barang atau jasa yang mendukung kegiatan usaha.
Kepatuhan Perpajakan yang Lebih Mudah:
Status PKP mendorong praktik kepatuhan perpajakan yang lebih baik. Ini termasuk pembuatan laporan pajak secara berkala, yang dapat membantu mempermudah administrasi perusahaan dan menghindari potensi sanksi pajak.
Meskipun ada keuntungan-keuntungan tersebut, menjadi PKP juga membawa kewajiban tambahan dalam hal pelaporan dan pemenuhan aturan perpajakan. Oleh karena itu, keputusan untuk menjadi PKP perlu dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan karakteristik dan strategi bisnis yang dimiliki oleh perusahaan.
Anda bisa mengandalkan Izin.co.id sebagai Jasa Pengurusan PKP yang tepercaya. Jika Anda membutuhkan Tunggu apa lagi? Hubungi kami sekarang.
