Perkumpulan adalah badan hukum non-komersial yang didirikan oleh sekelompok orang untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Berbeda dari PT atau CV, perkumpulan tidak membagikan keuntungan dan tidak bertujuan bisnis. Simak cara mendirikan perkumpulan di artikel berikut.
Landasan Hukum Pendirian Perkumpulan
Dasar hukum utama adalah Permenkumham No. 6 Tahun 2014 dan Permenkumham No. 3 Tahun 2016. Keduanya mengatur tentang proses pengesahan badan hukum perkumpulan dan tata cara penamaan.
Prosedur Lengkap Pendirian Perkumpulan
1. Pemesanan Nama melalui AHU Online
Langkah pertama adalah memesan nama di sistem AHU Online. Proses ini dilakukan oleh notaris yang telah memiliki akses ke sistem Kemenkumham. Nama harus unik, tidak menyinggung norma, dan terdiri dari minimal 3 kata.
2. Pembuatan Akta Notaris
Setelah nama disetujui, notaris membuat akta pendirian. Akta ini memuat maksud dan tujuan, struktur kepengurusan, serta tempat kedudukan. Notaris bertindak sebagai pejabat publik yang menyusun dokumen autentik.
3. Pengajuan Pengesahan ke Kemenkumham
Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), notaris mengajukan pengesahan. Jika dokumen lengkap, Kemenkumham akan menerbitkan SK Pengesahan maksimal dalam 14 hari kerja.
Syarat Administratif yang Harus Dipenuhi
Dokumen yang Dibutuhkan
KTP dan NPWP seluruh pengurus
Formulir pendirian perkumpulan
Email dan nomor telepon resmi
Surat keterangan domisili
Struktur Kepengurusan
Minimal terdiri dari:
Pembina
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Pengawas bersifat opsional, namun dianjurkan untuk menjamin akuntabilitas.
Biaya Pendirian Perkumpulan 2025
Estimasi total biaya berkisar antara Rp 3.000.000 – Rp 6.000.000. Biaya tergantung pada layanan notaris dan apakah mencakup tambahan layanan seperti OSS, NIB, atau rekening bank.
Komponen biaya:
Notaris (akta + pengajuan)
Pengesahan AHU
NPWP dan legalitas pendukung
Langkah Pasca Pengesahan: NPWP dan OSS
Pengurusan NPWP
Setelah pengesahan, perkumpulan otomatis mendapatkan NPWP melalui sistem SABH. Namun, fisik kartu NPWP tetap perlu diajukan ke kantor pajak.
Pendaftaran OSS dan NIB
Walau bersifat non-komersial, perkumpulan tetap diwajibkan memiliki NIB sebagai syarat administratif dan untuk mengurus perizinan kegiatan. Proses dilakukan via OSS-RBA dengan melampirkan akta dan SK pengesahan.
Pemilihan KBLI
KBLI diperlukan agar kegiatan perkumpulan tercatat resmi. Meski bukan badan usaha, penggunaan kode KBLI tetap diperlukan sebagai acuan resmi dalam pengklasifikasian aktivitas di Indonesia.
Pendirian perkumpulan mengikuti alur yang terstruktur dan digital: mulai dari pemesanan nama, akta notaris, hingga pengesahan oleh Kemenkumham melalui SABH. Setelah resmi berdiri, pengurus wajib mengurus NPWP, NIB, dan KBLI.
Dengan menyiapkan dokumen dan struktur kepengurusan secara lengkap, proses pendirian dapat berjalan efisien dan legalitas perkumpulan pun terjamin.
Ingin Mengurus Legalitas Perkumpulan dengan Mudah?
Proses pengurusan legalitas perkumpulan dari awal sampai pengesahan memang cukup kompleks dan melelahkan, apalagi bagi Anda yang belum terbiasa dengan birokrasi.
Solusinya? Serahkan pada konsultan profesional seperti IZIN.co.id.
IZIN.co.id adalah perusahaan jasa perizinan terpercaya di Indonesia. Kami siap membantu Anda mengurus berbagai kebutuhan legalitas, mulai dari pendirian perkumpulan, yayasan, hingga badan usaha—dengan proses yang cepat, mudah, dan transparan.
Start your community or organization right bersama IZIN.co.id!
FAQ Seputar Pendirian Perkumpulan
Apa perbedaan antara perkumpulan dan yayasan?
Perkumpulan dibentuk oleh sekelompok orang secara kolektif, sedangkan yayasan didirikan oleh pendiri tunggal dan tidak memiliki anggota.
Apakah perkumpulan bisa mendirikan usaha?
Bukan. Perkumpulan merupakan badan hukum yang bersifat non-profit dan tidak berorientasi pada perolehan keuntungan.
Berapa lama proses pendirian perkumpulan?
Rata-rata 2–4 minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan kecepatan layanan notaris serta Kemenkumham.
Apakah NIB wajib untuk perkumpulan?
Ya, NIB diperlukan sebagai identitas legal untuk keperluan administratif, meskipun tidak menjalankan usaha.
Apakah perlu izin tambahan setelah pendirian?
Jika kegiatan perkumpulan menyentuh sektor tertentu (lingkungan, sosial besar-besaran), izin tambahan mungkin diperlukan sesuai ketentuan OSS.
