Bagi perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), proses pengajuan dan pengukuhan PKP menjadi langkah penting dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghadirkan sistem Coretax yang memungkinkan wajib pajak badan melakukan berbagai layanan perpajakan secara digital, termasuk pengajuan PKP.
Memahami cara pengajuan dan pengukuhan PKP badan di Coretax sangat penting agar prosesnya berjalan lancar dan perusahaan dapat segera menerbitkan faktur pajak serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai aturan.
Baca Juga: Perbedaan PKP dan Non PKP: Hak dan Kewajibannya
Syarat Pengajuan PKP untuk Badan
Sebelum mengajukan pengukuhan PKP, perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:
- Memiliki NPWP Badan yang aktif
- Memiliki kegiatan usaha yang jelas
- Memiliki tempat usaha atau domisili usaha
- Memiliki omzet usaha yang memenuhi ketentuan PKP (atau secara sukarela mengajukan PKP)
- Memiliki akun perpajakan aktif pada sistem DJP seperti Coretax
Dokumen yang biasanya dibutuhkan meliputi:
- NPWP badan
- Akta pendirian perusahaan
- NIB atau izin usaha
- Identitas pengurus perusahaan
- Bukti alamat tempat usaha
Baca juga: Cara Lapor PPh 25 Badan di Coretax: Panduan Lengkap untuk Perusahaan
Cara Pengajuan PKP Badan di Coretax
Berikut langkah-langkah cara pengajuan PKP badan di Coretax yang dapat dilakukan secara online.
1. Login ke Sistem Coretax DJP
Langkah pertama adalah masuk ke akun Coretax milik perusahaan.
Caranya:
- Buka portal Coretax DJP
- Masukkan NPWP atau NIK
- Masukkan password
- Masukkan kode keamanan
- Klik Login
Pastikan akun Coretax perusahaan sudah aktif.
Baca juga: Cara Lapor SPT Masa PPN Badan di Coretax
2. Pilih Menu Registrasi atau Layanan Wajib Pajak
Setelah berhasil login:
- Masuk ke menu Registrasi
- Pilih layanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Menu ini digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuhan PKP secara online.
3. Isi Data Perusahaan
Selanjutnya Anda perlu mengisi data perusahaan secara lengkap, seperti:
- nama perusahaan
- alamat usaha
- jenis kegiatan usaha
- data pengurus perusahaan
- informasi omzet usaha
Pastikan seluruh data sesuai dengan dokumen resmi perusahaan.
4. Upload Dokumen Pendukung
Setelah mengisi data, Anda perlu mengunggah dokumen yang diminta, misalnya:
- akta pendirian perusahaan
- NPWP badan
- NIB atau izin usaha
- KTP pengurus
- bukti alamat usaha
Dokumen ini digunakan oleh DJP untuk melakukan verifikasi.
Baca juga: Cara Aktivasi Akun Coretax Badan: Panduan Lengkap untuk Perusahaan
5. Submit Permohonan PKP
Jika seluruh data dan dokumen sudah lengkap:
- klik Submit Permohonan
- sistem akan memproses pengajuan PKP
Setelah permohonan diajukan, DJP akan melakukan proses pemeriksaan atau verifikasi data.
Proses Pengukuhan PKP oleh DJP
Setelah pengajuan dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan beberapa tahapan:
- Verifikasi data perusahaan
- Pemeriksaan dokumen
- Kemungkinan survei lokasi usaha
- Penerbitan Surat Pengukuhan PKP
Jika pengajuan disetujui, perusahaan akan resmi menjadi Pengusaha Kena Pajak dan dapat mulai menerbitkan faktur pajak.
Baca juga: SPT 1771: Pengertian, Fungsi, dan Kewajiban Wajib Pajak Badan
Manfaat Perusahaan Menjadi PKP
Beberapa keuntungan jika perusahaan telah dikukuhkan sebagai PKP antara lain:
- dapat menerbitkan faktur pajak resmi
- meningkatkan kredibilitas bisnis
- dapat melakukan transaksi dengan perusahaan besar
- dapat mengkreditkan pajak masukan
Hal ini penting terutama bagi perusahaan yang bertransaksi dengan perusahaan lain yang juga berstatus PKP.
Kendala yang Sering Terjadi Saat Pengajuan PKP
Beberapa kendala yang sering dialami saat pengajuan PKP antara lain:
- dokumen tidak lengkap
- data perusahaan tidak sesuai
- alamat usaha tidak valid
- kesalahan pengisian data pada sistem
Baca juga: SPT 1770: Pengertian, Fungsi, dan Siapa yang Wajib Menggunakannya
Agar proses pengajuan PKP berjalan lebih cepat dan aman, Anda dapat menggunakan layanan profesional seperti Jasa Konsultan Pajak dari IZIN.co.id. Kami menyediakan layanan khusus untuk pengajuan dan pengurusan PKP.
Dengan bantuan konsultan pajak berpengalaman, proses pengukuhan PKP dan administrasi pajak perusahaan dapat berjalan lebih efektif.
Konsultasi GRATIS dan dapatkan penawaran eksklusif hanya untuk Anda!
FAQ Seputar Pengajuan PKP Badan
1. Apakah semua perusahaan wajib menjadi PKP?
Tidak semua. Perusahaan wajib menjadi PKP jika omzetnya telah memenuhi batas tertentu atau jika perusahaan secara sukarela mengajukan PKP.
2. Apakah pengajuan PKP bisa dilakukan secara online?
Ya. Saat ini pengajuan PKP dapat dilakukan secara online melalui sistem Coretax DJP.
3. Berapa lama proses pengukuhan PKP?
Prosesnya biasanya beberapa hari kerja tergantung hasil verifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak.
4. Apakah DJP akan melakukan survei lokasi usaha?
Dalam beberapa kasus, DJP dapat melakukan survei untuk memastikan keberadaan usaha.
5. Apa yang harus dilakukan setelah menjadi PKP?
Perusahaan wajib memungut PPN, menerbitkan faktur pajak, menyetorkan pajak, dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan.


