Untuk cek legalitas perusahaan, cari PT atau CV melalui AHU, periksa NIB di OSS, lalu cek izin sektoral pada lembaga yang berwenang. Nama perusahaan tercatat belum membuktikan seluruh izin lengkap.
Poin Penting
- Untuk mengecek PT, gunakan pencarian profil perseroan di AHU. Untuk CV, pilih pencarian badan usaha nonbadan hukum. PT Perorangan memiliki portal profil tersendiri.
- Dasar layanan pendaftaran CV saat ini adalah Permenkum Nomor 25 Tahun 2025, yang mencabut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sejak 13 Oktober 2025.
- Halaman OSS menyediakan fitur Pencarian NIB berdasarkan nomor NIB. NIB bukan bukti bahwa seluruh izin sektoral atau persyaratan operasional sudah terpenuhi.
- Perusahaan jasa keuangan perlu dicek lagi pada OJK. Untuk PSE lingkup privat dan pelaku perdagangan berjangka, gunakan direktori regulator sesuai kegiatannya.
Di Mana Cara Cek Perusahaan Terdaftar Secara Resmi?
Pilih situs pemeriksaan berdasarkan dokumen yang ingin dibuktikan. AHU mencatat administrasi badan hukum dan badan usaha tertentu. OSS mengurus perizinan berusaha, sedangkan lembaga sektoral mengawasi kegiatan tertentu.
| Yang Ingin Diperiksa | Kanal Resmi | Data Awal | Batas Pemeriksaan |
|---|---|---|---|
| PT atau perseroan persekutuan modal | AHU, Pencarian Perseroan | Nama resmi PT | Data perseroan, bukan seluruh izin operasional |
| PT Perorangan | AHU Perseroan Perorangan | Nama perseroan | Profil lengkap dapat memerlukan permohonan dan voucher |
| CV, firma, atau persekutuan perdata | AHU, Badan Usaha Non Badan Hukum | Jenis badan usaha dan nama | Informasi pendaftaran, bukan pengesahan sebagai badan hukum |
| NIB dan perizinan berusaha | OSS | Nomor NIB | Persyaratan lanjutan perlu dinilai per kegiatan |
| Lembaga jasa keuangan | FIND OJK dan kanal sektor terkait | Nama lembaga atau nomor izin | Hanya kegiatan dalam kewenangan OJK |
| Penyelenggara sistem elektronik | Direktori PSE Komdigi | Nama platform atau penyelenggara | Status pendaftaran PSE, bukan seluruh legalitas perusahaan |
| Pialang berjangka | Cek Legalitas Bappebti | Nama pialang | Hanya kegiatan yang masih diawasi Bappebti |
Sebelum mencari, minta nama badan usaha sesuai dokumen resmi. Nama toko, merek aplikasi, dan nama PT di belakangnya bisa berbeda.
Cara Cek Legalitas PT di AHU Online
Untuk mengecek legalitas PT yang sudah berdiri, gunakan menu Pencarian Perseroan milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum.
- Buka situs resmi AHU dan masuk ke bagian pencarian profil perseroan.
- Ketik nama PT sesuai dokumen, lalu jalankan pencarian.
- Periksa hasil yang paling sesuai. Jangan langsung memilih perusahaan hanya karena namanya mirip.
- Cocokkan data yang ditampilkan dengan dokumen perusahaan yang Anda terima. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti mekanisme permohonan profil yang tersedia di AHU.
Portal AHU menjelaskan bahwa data pencarian PT mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan yang belum menyesuaikan data tertentu dengan ketentuan tersebut mungkin memerlukan permohonan informasi secara manual.
Untuk administrasi pendirian, perubahan, dan pembubaran PT, Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 berlaku sejak 17 Desember 2025 serta mencabut Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021.
Periksa dokumen yang seharusnya dimiliki perusahaan melalui panduan dokumen legalitas PT. Pengecekan AHU dan kelengkapan dokumen memiliki tujuan berbeda.
Jika Anda sedang menyiapkan PT baru dan ingin memastikan alur pendiriannya tercatat di AHU, Anda dapat meninjau jasa pembuatan PT dari IZIN.co.id. Layanan ini ditujukan untuk proses pendirian, bukan untuk menerbitkan hasil pemeriksaan legalitas perusahaan pihak lain.
Cara Cek PT Perorangan
PT Perorangan memiliki kanal pencarian profil tersendiri di layanan AHU Perseroan Perorangan. Jangan menyimpulkan perusahaan tidak terdaftar hanya karena tidak ditemukan pada pencarian PT biasa.
- Buka layanan profil Perseroan Perorangan di AHU.
- Cari nama perseroan yang tercantum pada dokumen pendiriannya.
- Pilih hasil yang sesuai. Jika memerlukan profil lengkap, ikuti petunjuk permohonan dan voucher yang disediakan sistem.
- Cocokkan hasilnya dengan sertifikat pendaftaran atau pernyataan pendirian yang disampaikan perusahaan.
Penjelasan tentang bentuk badan hukum satu pendiri tersedia pada artikel PT Perorangan dan persyaratan pendiriannya. Status badan hukum tersebut tetap perlu dibedakan dari NIB usaha.
Untuk pendiri tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, layanan pendirian PT Perorangan IZIN.co.id dapat menjadi pilihan. Pastikan bentuk usaha dan dokumen pendiriannya sesuai sebelum melakukan pendaftaran dan pengecekan profil di AHU.
Cara Cek CV Terdaftar di Kementerian Hukum
CV atau persekutuan komanditer dapat dicek lewat menu Badan Usaha Non Badan Hukum di AHU. Menu ini terpisah dari pencarian perseroan terbatas.
- Buka situs AHU, lalu pilih pencarian profil badan usaha nonbadan hukum.
- Pada kolom jenis badan usaha, pilih Persekutuan Komanditer (CV).
- Masukkan nama CV. Tambahkan wilayah bila diperlukan untuk mempersempit hasil.
- Cocokkan hasil pencarian dengan nama dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diberikan pihak CV.
- Jika membutuhkan data resmi lebih lengkap, ikuti prosedur pencarian atau unduh data pada layanan AHU.
Pembaruan aturan: Permenkum Nomor 25 Tahun 2025 berlaku sejak 13 Oktober 2025 dan mencabut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Meski halaman pencarian AHU masih dapat menampilkan rujukan aturan lama, ketentuan yang berlaku perlu mengikuti peraturan penggantinya.
Pasal 32 dan Pasal 33 Permenkum 25/2025 mengatur pencarian atau pengunduhan data CV. Untuk permohonan data yang lebih lengkap, ketentuannya mencakup formulir serta bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
CV lama yang pernah didaftarkan melalui pengadilan negeri mungkin memerlukan penelusuran dokumen atau riwayat pencatatan lebih lanjut. Jika data tidak muncul, hubungi notaris yang mengurusnya atau layanan informasi AHU.
Jika CV yang akan Anda dirikan belum tercatat karena proses pendiriannya belum dimulai, pelajari layanan pendirian CV dari IZIN.co.id. Pendampingan pendirian berbeda dari layanan pemeriksaan riwayat perusahaan yang sudah beroperasi; pilih sesuai kebutuhan Anda.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Saat mengecek sebuah CV, pastikan terlebih dahulu bahwa nama yang diberikan memang nama persekutuan, bukan nama tokonya. Cocokkan juga SKT dengan akta dan perubahan terakhir. Pencarian berdasarkan nama saja belum cukup ketika Anda akan menandatangani kontrak bernilai besar.
Jika perusahaan Anda sendiri belum memiliki dokumen pendirian yang sesuai, pelajari layanan pendirian PT dan CV dari IZIN.co.id. Halaman tersebut memuat pilihan bentuk usaha dan layanan yang dapat dipertimbangkan sebelum mengurus NIB.
Dokumen Pendirian PT atau CV Anda Belum Lengkap?
Lihat pilihan layanan pendirian badan usaha dan persyaratan yang perlu disiapkan.
Cara Cek NIB Perusahaan melalui OSS
NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem Online Single Submission (OSS). Situs OSS menyediakan kolom Pencarian NIB yang meminta nomor NIB perusahaan.
- Minta nomor NIB atau salinan dokumen NIB dari pihak perusahaan.
- Buka situs OSS dan temukan kolom Pencarian NIB di halaman utamanya.
- Masukkan nomor NIB sesuai dokumen.
- Cocokkan informasi yang tersedia dengan identitas perusahaan dan kegiatan usahanya.
- Jika perlu, minta bukti perizinan berusaha atau sertifikat standar yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Halaman OSS yang ditinjau menyediakan input nomor NIB. Karena itu, jangan mengandalkan pencarian berdasarkan nama perusahaan sebagai cara yang pasti tersedia bagi publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk risiko rendah, NIB dapat menjadi perizinan berusaha yang diperlukan. Kegiatan dengan risiko lebih tinggi dapat mensyaratkan sertifikat standar, izin, atau pemenuhan ketentuan lainnya.
Nomor NIB yang ditemukan tidak otomatis membuktikan seluruh kegiatan perusahaan sudah boleh dijalankan. Cocokkan juga bidang usaha, lokasi atau proyek yang relevan, serta dokumen lanjutan sesuai risiko.
Jika Anda ingin memahami proses penerbitan NIB milik sendiri, baca panduan membuat NIB melalui OSS. Artikel tersebut membahas pengajuan, sedangkan halaman ini berfokus pada verifikasi perusahaan yang sudah ada.
Cara Cek Perusahaan Resmi atau Tidak melalui OJK
Perusahaan yang menawarkan layanan keuangan perlu diperiksa sesuai jenis kegiatannya. OJK menyediakan Financial Institutions Directory (FIND) untuk mencari pelaku sektor jasa keuangan yang berizin, terdaftar, atau diawasi.
- Masuk ke direktori FIND milik OJK.
- Cari nama lembaga atau nomor izin yang dicantumkan perusahaan.
- Periksa sektor, nama entitas, dan kanal komunikasi resmi yang tersedia pada hasilnya.
- Untuk produk atau kegiatan khusus, periksa juga daftar penyelenggara pada halaman sektor terkait di OJK.
Jangan hanya menyamakan nama aplikasi dengan nama badan hukum. Perusahaan dapat memakai merek dagang yang berbeda dari nama PT pemegang izinnya.
Cek Legalitas Pinjaman Online dan Aset Kripto
Untuk penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), periksa daftar penyelenggara berizin yang diterbitkan OJK. Jangan menjadikan iklan atau aplikasi yang tersedia di toko aplikasi sebagai bukti izin.
Pengaturan serta pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, beralih dari Bappebti kepada OJK pada 10 Januari 2025. Periksa penyelenggara terkait pada kanal aset keuangan digital OJK.
Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 mengenai perdagangan aset keuangan digital telah diubah oleh Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2025. Perubahan tersebut perlu diperhatikan saat membaca informasi izin lama.
Cek Pendaftaran PSE di Komdigi dan Pelaku Berjangka di Bappebti
Pendaftaran PSE Lingkup Privat di Komdigi
Untuk layanan digital yang memenuhi kriteria Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, periksa direktori PSE Kementerian Komunikasi dan Digital.
Cari nama sistem elektronik atau penyelenggaranya. Hasil pencarian menunjukkan informasi pendaftaran PSE. Itu tidak menggantikan pemeriksaan badan usaha di AHU dan perizinan kegiatan terkait.
Kewajiban pendaftaran PSE tidak dapat digeneralisasi kepada semua bisnis hanya karena memiliki website. Periksa kriteria PSE lingkup privat terlebih dahulu.
Pelaku Perdagangan Berjangka di Bappebti
Bappebti menyediakan kanal Cek Legalitas untuk pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi, termasuk pencarian kategori pialang berjangka.
Perhatikan pembagian kewenangan regulator. Sejak pengalihan pada 2025, penyelenggara aset keuangan digital, termasuk aset kripto, perlu ditelusuri melalui OJK, bukan mengandalkan daftar lama Bappebti.
Dokumen yang Perlu Dicocokkan Sebelum Bekerja Sama
Hasil pencarian online sebaiknya dibandingkan dengan dokumen yang diberikan calon mitra. Anda tidak harus meminta semua dokumen untuk transaksi kecil, tetapi pemeriksaan perlu lebih mendalam ketika ada pembayaran di muka atau kontrak jangka panjang.
| Dokumen atau Data | Yang Dicocokkan | Catatan |
|---|---|---|
| Nama resmi perusahaan | Nama pada kontrak, invoice, dan hasil AHU | Jangan tertukar dengan merek dagang |
| Dokumen pendirian atau pendaftaran | Akta, SK pengesahan PT atau SKT CV | Jenis bukti PT dan CV berbeda |
| Perubahan terakhir | Pengurus, alamat, dan keterangan terkait | Dokumen lama mungkin tidak memuat perubahan terbaru |
| NIB | Nomor dan informasi yang dapat diperiksa di OSS | Bukan pengganti semua izin sektoral |
| Izin sektoral | Nama pemegang izin dan kegiatan berizin | Gunakan direktori regulator yang berwenang |
| Rekening pembayaran | Nama penerima dan kesesuaiannya dengan transaksi | Rekening pribadi perlu penjelasan dan pemeriksaan tambahan |
Untuk pemeriksaan yang lebih mendalam, minta dokumen terbaru dan periksa siapa yang berwenang menandatangani perjanjian. Data yang tersedia untuk publik tidak selalu menampilkan seluruh detail pengurus atau riwayat perusahaan.
Belum Memiliki Dokumen Pendirian yang Bisa Dicek?
Pilih layanan pendirian sesuai struktur dan kebutuhan perusahaan Anda.
Perusahaan Tidak Muncul di AHU atau OSS, Apa yang Harus Dilakukan?
Hasil kosong belum cukup untuk menyatakan sebuah PT atau CV ilegal. Bisa saja nama yang digunakan adalah merek, jenis badan usaha keliru, atau arsip perusahaan memerlukan penelusuran lebih lanjut.
- Periksa ejaan nama resmi, termasuk penggunaan singkatan PT atau CV.
- Pastikan PT, PT Perorangan, dan CV dicari pada kanal yang sesuai.
- Minta dokumen pendirian, perubahan terakhir, atau SKT yang relevan.
- Jika nomor NIB tidak tersedia, minta perusahaan menyampaikannya. Jangan menebak nomor dari nama usaha.
- Hubungi kanal layanan resmi AHU atau instansi pengawas jika hasil dan dokumen masih tidak cocok.
- Tunda pembayaran atau penandatanganan sampai perbedaan material dijelaskan dengan memadai.
Selain status terdaftar, perhatikan tanda bahaya: pihak yang menolak memberikan identitas badan usaha, meminta dana ke rekening yang tidak jelas, atau menggunakan dokumen dengan nama perusahaan berbeda tanpa penjelasan.
Tidak semua perbedaan adalah penipuan. Namun, dokumen yang saling bertentangan perlu diperiksa sebelum Anda menyerahkan dana atau informasi sensitif.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Cocokkan nama badan usaha pada kontrak dengan pihak yang menerbitkan tagihan dan menerima pembayaran. Jika salah satunya berbeda, minta dasar hubungan hukumnya secara tertulis. Untuk kontrak yang penting, lanjutkan pemeriksaan ke dokumen perubahan terakhir dan izin kegiatan yang benar-benar ditawarkan.
Mengapa Legalitas Terdaftar Belum Tentu Menjamin Perusahaan Aman?
Pencatatan di AHU membuktikan aspek administrasi pendirian atau pendaftaran sesuai cakupannya. NIB menunjukkan identitas berusaha. Keduanya tidak menjamin perusahaan selalu memenuhi kontrak, memiliki kondisi keuangan sehat, atau bebas dari pengaduan.
Dalam menilai calon mitra, gabungkan pemeriksaan legalitas dengan penelusuran reputasi, pemeriksaan ketentuan kontrak, serta penilaian kemampuan pihak tersebut memenuhi pekerjaan.
Jika perusahaan Anda sendiri sedang menyiapkan kerja sama dan data izinnya belum sesuai kegiatan, IZIN.co.id memiliki layanan perizinan usaha dan pendampingan OSS sebagai salah satu jalur pengurusan. Menurut profil layanannya, IZIN.co.id telah membantu lebih dari 10.000 pengusaha sejak 2012.
NIB atau Izin Usaha Belum Sesuai Kegiatan Bisnis?
Pelajari layanan perizinan IZIN.co.id untuk meninjau kebutuhan administrasi usaha Anda.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (tanpa tanggal). Pencarian Profil Perseroan. Diperoleh dari
https://www.ahu.go.id/pencarian/profil-pt - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (tanpa tanggal). Pencarian Profil Badan Usaha Non Badan Hukum. Diperoleh dari
https://www.ahu.go.id/pencarian/profil-badan-usaha - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (tanpa tanggal). Pencarian Profil Perseroan Perorangan. Diperoleh dari
https://ptp.ahu.go.id/profil - Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Diperoleh dari
https://peraturan.go.id/files/permenkum-no-25-tahun-2025.pdf - Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Diperoleh dari
https://www.peraturan.go.id/files/permenkum-no-49-tahun-2025.pdf - Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diperoleh dari
https://jdih.bkpm.go.id/id/document/peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2025-tentang-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (tanpa tanggal). OSS: Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Diperoleh dari
https://oss.go.id/id - Otoritas Jasa Keuangan. (tanpa tanggal). Financial Institutions Directory (FIND). Diperoleh dari
https://find.ojk.go.id/Home - Otoritas Jasa Keuangan. (tanpa tanggal). Perizinan ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Diperoleh dari
https://ojk.go.id/id/fungsi-utama/itsk/perizinan-itsk-aset-keuangan-digital-aset-kripto/default.aspx - Kementerian Komunikasi dan Digital. (tanpa tanggal). Pendaftaran PSE Lingkup Privat. Diperoleh dari
https://pse.komdigi.go.id/home - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (tanpa tanggal). Cek Legalitas Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi. Diperoleh dari
https://ceklegalitas.bappebti.go.id/

