Pajak penghasilan (PPh 21) untuk gaji Rp10 juta per bulan pada tahun 2025 dihitung berdasarkan aturan terbaru pemerintah Indonesia. Karyawan dengan penghasilan sebesar Rp10 juta perlu memahami cara menghitung PPh Pasal 21 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan insentif sektor padat karya yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Bagi pekerja di luar sektor padat karya, tarif pajak progresif tetap digunakan dengan perhitungan efektif sekitar Rp250 ribu per bulan.
Pemahaman ini membantu karyawan mengelola keuangan pribadi sekaligus memastikan kepatuhan pajak sesuai regulasi terbaru.
Aturan Pajak untuk Gaji Rp10 Juta per Bulan pada Tahun 2025
Mulai 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia memberikan insentif berupa pembebasan PPh Pasal 21 bagi pekerja di sektor padat karya dengan gaji antara Rp4,8 juta hingga Rp10 juta per bulan. Artinya, bagi karyawan yang bekerja di sektor tersebut dan memiliki gaji Rp10 juta per bulan, pajak penghasilannya akan ditanggung oleh pemerintah. Namun, insentif ini hanya berlaku untuk sektor padat karya tertentu, seperti tekstil, sepatu, furnitur, dan industri produksi lainnya. Rincian lengkap mengenai industri yang menerima fasilitas ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan.
Baca juga: SPT Orang Pribadi: Pengertian, Jenis, dan Cara Lapor
Bagi karyawan di luar sektor padat karya, perhitungan PPh Pasal 21 tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu menggunakan skema tarif progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Tarif pajak progresif tersebut adalah:
- Penghasilan hingga Rp60 juta per tahun: 5%
- Penghasilan Rp60 juta hingga Rp250 juta per tahun: 15%
- Penghasilan Rp250 juta hingga Rp500 juta per tahun: 25%
- Penghasilan Rp500 juta hingga Rp5 miliar per tahun: 30%
- Penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun: 35%
Baca Juga: Pajak Gaji 20 Juta: Berapa yang Harus Dibayar?
Cara Menghitung Pajak untuk Gaji Rp10 Juta
Untuk karyawan dengan gaji Rp10 juta per bulan yang tidak termasuk dalam sektor padat karya, berikut adalah langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21:
- Hitung Penghasilan Bruto Tahunan: Rp10.000.000 x 12 = Rp120.000.000
- Kurangi dengan Biaya Jabatan:
- Biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto per bulan, dengan maksimal Rp500.000 per bulan.
- Rp10.000.000 x 5% = Rp500.000
- Biaya jabatan tahunan: Rp500.000 x 12 = Rp6.000.000
- Hitung Penghasilan Neto Tahunan: Rp120.000.000 – Rp6.000.000 = Rp114.000.000
- Kurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):
- PTKP ditentukan berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan.
- Misalnya, untuk wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan, PTKP adalah Rp54.000.000 per tahun.
- Rp114.000.000 – Rp54.000.000 = Rp60.000.000
- Hitung Pajak Penghasilan Terutang:
- Rp60.000.000 pertama dikenakan tarif 5%:
- Rp60.000.000 x 5% = Rp3.000.000
- Rp60.000.000 pertama dikenakan tarif 5%:
- PPh Pasal 21 yang Harus Dibayar per Tahun:
- Total PPh terutang: Rp3.000.000
- PPh Pasal 21 yang Harus Dibayar per Bulan: Rp3.000.000 / 12 = Rp250.000
Dengan demikian, karyawan dengan gaji Rp10 juta per bulan yang tidak termasuk dalam sektor padat karya akan dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp250.000 per bulan.
Baca juga: Tuntas dan Tepat: Panduan Cara Melaporkan SPT Tahunan Pribadi
Memahami perhitungan pajak penghasilan sangat penting bagi setiap karyawan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya insentif dari pemerintah pada tahun 2025, beberapa pekerja di sektor padat karya dapat menikmati pembebasan pajak penghasilan. Namun, bagi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, perhitungan pajak tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan perhitungan pajak Anda akurat dan sesuai dengan peraturan terbaru, disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional. Anda dapat menghubungi jasa konsultan pajak terpercaya di IZIN.co.id untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
Tim Konsultan kami siap membantu dalam setiap keperluan perpajakan, seperti;
- Pembuatan Laporan Keuangan dan Pelaporan SPT
- Pengurusan Payroll untuk Bisnis di Jakarta & Sekitarnya
- Pengurusan PKP Jakarta dan Sekitarnya
- dan layanan lainnya.
FAQ Seputar Pajak Gaji Rp10 Juta per Bulan (PPh 21 Tahun 2025)
Apakah gaji Rp10 juta per bulan kena pajak?
Ya. Pada prinsipnya gaji Rp10 juta per bulan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun, pada tahun 2025 terdapat insentif khusus bagi pekerja di sektor padat karya tertentu.
Apakah gaji Rp10 juta di sektor padat karya dikenakan PPh 21?
Tidak. Mulai 1 Januari 2025, pemerintah memberikan insentif pembebasan PPh Pasal 21 bagi pekerja di sektor padat karya dengan gaji antara Rp4,8 juta hingga Rp10 juta per bulan, sehingga pajaknya ditanggung oleh pemerintah.
Sektor apa saja yang termasuk sektor padat karya?
Sektor padat karya meliputi industri tertentu seperti tekstil, sepatu, furnitur, dan industri produksi lainnya. Daftar lengkap sektor yang mendapatkan insentif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Bagaimana pajak gaji Rp10 juta bagi karyawan di luar sektor padat karya?
Bagi karyawan di luar sektor padat karya, PPh Pasal 21 tetap dihitung menggunakan tarif progresif sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Berapa tarif PPh 21 yang berlaku untuk gaji Rp10 juta?
Tarif PPh 21 bersifat progresif, dimulai dari 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta per tahun, dan meningkat sesuai lapisan penghasilan berikutnya.
Berapa PPh 21 yang harus dibayar karyawan dengan gaji Rp10 juta per bulan?
Untuk karyawan yang tidak termasuk sektor padat karya dan berstatus tidak kawin tanpa tanggungan, PPh Pasal 21 yang terutang adalah sekitar Rp3.000.000 per tahun atau Rp250.000 per bulan.
Bagaimana cara menghitung PPh 21 gaji Rp10 juta?
Perhitungan dilakukan dengan mengalikan gaji bulanan menjadi penghasilan tahunan, dikurangi biaya jabatan, dikurangi PTKP sesuai status, lalu dikenakan tarif pajak progresif atas penghasilan kena pajak.
Apakah status pernikahan mempengaruhi besaran pajak?
Ya. Status pernikahan dan jumlah tanggungan mempengaruhi besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga dapat menurunkan atau meningkatkan pajak yang harus dibayar.
Apakah aturan pajak gaji Rp10 juta bisa berubah?
Ya. Ketentuan pajak dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk insentif dan tarif pajak, sehingga penting untuk selalu mengikuti regulasi terbaru.
Ke mana bisa berkonsultasi untuk memastikan perhitungan pajak sudah benar?
Untuk memastikan perhitungan pajak akurat dan sesuai aturan terbaru, Anda dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional, seperti layanan konsultasi pajak di IZIN.co.id.
