Tidak semua produk otomatis berhak mendapatkan Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Hanya produk yang memenuhi kriteria mutu, keselamatan, dan kesesuaian teknis sesuai standar BSN yang bisa lolos uji. Dengan kata lain, SNI bukan sekadar label formalitas, melainkan jaminan bahwa produk telah teruji memenuhi standar nasional demi keamanan dan kepuasan konsumen.
Baca juga: Apa Fungsi SNI bagi Produsen dan Konsumen di Indonesia?
Mengapa Kriteria SNI Penting untuk Produk Anda
Produk yang ingin beredar luas di pasar Indonesia harus mematuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh negara. Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi bukti bahwa produk tersebut aman, berkualitas, dan sesuai spesifikasi teknis. Namun, tidak semua produk bisa langsung mendapatkan SNI. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh produsen agar produk mereka lolos penilaian dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).
Baca juga: Bagaimana Ciri Produk yang Sudah Berstandar SNI?
Kriteria Utama Produk yang Bisa Mendapatkan SNI
Untuk mendapatkan SNI, produk yang diajukan harus memenuhi beberapa kriteria. Berikut lengkapnya:
Setiap produk harus sesuai dengan dokumen standar SNI yang berlaku. Misalnya, untuk produk baja tulangan beton, harus memenuhi SNI 2052:2017 tentang spesifikasi teknis kekuatan dan komposisi kimia.
2. Konsistensi dalam Proses Produksi
SNI menekankan pada stabilitas mutu produk. Produsen wajib menunjukkan bahwa proses produksinya terkontrol dan konsisten melalui sistem manajemen mutu yang terdokumentasi.
3. Keamanan dan Kesehatan Konsumen
Produk harus aman digunakan dan tidak membahayakan pengguna. Contoh: peralatan listrik harus lolos uji kebocoran arus dan ketahanan panas.
4. Lulus Pengujian Laboratorium Terakreditasi
Hasil uji laboratorium menjadi bukti objektif bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan. Hanya laboratorium terakreditasi KAN yang diakui dalam proses sertifikasi.
5. Audit Sistem Produksi oleh LSPro
Sebelum sertifikat diterbitkan, LSPro melakukan audit ke lokasi produksi untuk menilai kesesuaian proses dengan standar yang berlaku. Aspek yang diperiksa meliputi bahan baku, alat produksi, dan pengawasan mutu.
6. Legalitas dan Kepatuhan Administratif
Produsen harus memiliki izin usaha resmi dan komitmen terhadap regulasi yang berlaku, termasuk pelabelan dan distribusi produk.
Baca juga: Cara Daftar SNI untuk UMKM: Panduan Lengkap
Produk yang berhasil mendapatkan sertifikasi SNI memiliki nilai tambah yang signifikan. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, SNI juga membuka peluang untuk akses pasar ekspor, terutama ke negara-negara yang mengakui kesetaraan standar nasional. Bagi pelaku usaha, kepemilikan SNI juga memperkuat citra merek dan meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun global.
Baca Juga: Perbedaan Label SNI dan Label Halal MUI
Memahami kriteria produk yang bisa mendapatkan SNI adalah langkah penting sebelum mengajukan sertifikasi. Produk yang lolos bukan hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga membuktikan komitmen produsen terhadap mutu, keamanan, dan kepatuhan regulasi.
Jika Anda ingin memastikan produk Anda memenuhi seluruh kriteria dengan benar, gunakan layanan profesional seperti Jasa Pengurusan SNI dari IZIN.co.id, mitra terpercaya yang membantu pengurusan dari konsultasi, uji produk, hingga penerbitan sertifikat resmi.
Konsultasi GRATIS dan dapatkan penawaran eksklusif hanya untuk Anda!
FAQ tentang Kriteria Produk SNI
Apa saja produk yang wajib memiliki SNI?
Produk wajib SNI ditentukan oleh pemerintah, seperti mainan anak, baja, helm, kabel listrik, dan air minum dalam kemasan.
Apakah produk UMKM bisa disertifikasi SNI?
Bisa. UMKM yang memiliki standar produksi dan mutu yang baik dapat mengajukan sertifikasi dengan bimbingan dari LSPro.
Siapa yang berhak memberikan sertifikat SNI?
Sertifikat diterbitkan oleh LSPro terakreditasi KAN setelah produk dinyatakan sesuai hasil uji dan audit.
Berapa lama masa berlaku SNI?
Umumnya 3 tahun, dengan kewajiban pengawasan berkala dari LSPro.
Apa manfaat utama memiliki SNI?
Memberi jaminan mutu, meningkatkan kepercayaan pasar, dan melindungi konsumen dari produk berisiko.
