Syarat Pendirian Klinik 2026: Panduan Lengkap Klinik Pratama, Utama, dan Klinik Spesialis

Syarat pendirian klinik adalah kumpulan persyaratan legalitas badan usaha, izin operasional dari Kementerian Kesehatan, serta standar tenaga medis dan bangunan yang wajib dipenuhi sebelum sebuah klinik boleh beroperasi di Indonesia. Aturan ini baru saja berubah. Sejak 3 Oktober 2025, standar usaha klinik diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025, yang menggantikan seluruh Permenkes klinik sebelumnya.

Banyak panduan yang beredar di internet, termasuk beberapa artikel lama, masih mengacu pada aturan yang sudah tidak berlaku. Artikel ini merangkum syarat pendirian klinik berdasarkan regulasi yang sedang berjalan saat ini, lengkap dengan syarat khusus untuk klinik gigi, klinik kecantikan, klinik fisioterapi, klinik bersalin, dan klinik tumbuh kembang anak.

Apa Dasar Hukum Terbaru untuk Perizinan Klinik di Indonesia?

Perizinan klinik di Indonesia saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. Aturan ini ditetapkan pada 3 Oktober 2025 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Poin ini sering terlewat: Permenkes 11 Tahun 2025 mencabut tiga aturan yang selama ini jadi rujukan utama, yaitu Permenkes No. 14 Tahun 2021, Permenkes No. 8 Tahun 2022, dan Permenkes No. 17 Tahun 2024. Kalau menemukan artikel atau dokumen yang masih mengutip ketiga Permenkes itu sebagai aturan yang “berlaku”, informasinya sudah usang.

Aturan baru ini juga memperluas klasifikasi klinik. Selain klinik pratama dan klinik utama yang sudah dikenal luas, Permenkes 11/2025 mengatur kategori baru seperti Klinik Pratama Pendukung Swasta (klinik kesehatan kerja untuk pekerja di lingkungan industri) serta Griya Sehat dan Panti Sehat untuk klinik kesehatan tradisional. Untuk klinik umum, kegiatan usahanya diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha berisiko menengah tinggi dengan bentuk perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang diterbitkan lewat sistem OSS.

Baca juga: Jenis Usaha Klinik di Indonesia: Panduan Lengkap

Apa Perbedaan Syarat Klinik Pratama dan Klinik Utama?

Klinik pratama dan klinik utama dibedakan dari cakupan layanan, tenaga medis, dan lama rawat inap yang boleh diberikan. Klinik pratama menyelenggarakan pelayanan medik dasar, sedangkan klinik utama menyelenggarakan pelayanan medik lanjutan dan bisa juga merangkap pelayanan primer.

Penanggung jawab pelayanan di klinik pratama harus seorang dokter, dokter dengan kompetensi kedokteran keluarga dan layanan primer, atau dokter gigi untuk klinik gigi. Menurut alur perizinan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, tenaga medis pelaksana minimal terdiri dari 2 dokter untuk klinik pratama umum, atau 2 dokter umum ditambah 1 dokter gigi untuk klinik pratama umum dan gigi, atau 2 dokter gigi untuk klinik pratama khusus gigi.

Klinik utama wajib memiliki tenaga medis spesialis. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/7928/2023 menegaskan klinik utama paling sedikit memiliki 2 dokter spesialis, 2 dokter gigi spesialis, atau kombinasi 1 dokter spesialis dan 1 dokter gigi spesialis sebagai profesional pemberi asuhan.

Ada juga perbedaan pada batas lama rawat inap. Berdasarkan Permenkes 11/2025, klinik pratama yang menyelenggarakan rawat inap hanya boleh merawat pasien paling lama 5 hari, sedangkan klinik utama paling lama 7 hari. Jika pasien membutuhkan perawatan lebih dari batas tersebut, klinik wajib merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu menangani. Klinik utama yang melakukan tindakan bedah dengan anestesi umum juga wajib memiliki dokter berkompetensi anestesi, mesin anestesi lengkap dengan ventilator dan monitor pasien, ruang pulih sadar, serta kerja sama rujukan dengan rumah sakit terdekat untuk penanganan kegawatdaruratan.

Baca juga: Ini Bedanya Klinik Pratama dan Klinik Utama

Siapa yang Bisa Mendirikan Klinik dan Bagaimana Bentuk Badan Usahanya?

Klinik bisa didirikan oleh perorangan, badan hukum seperti PT dan yayasan, tenaga kesehatan yang membuka praktik bersama, maupun instansi pemerintah dan swasta. Tapi ada nuansa penting yang sering terlewat: bentuk badan usaha yang diwajibkan berbeda tergantung jenis pelayanan klinik.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, klinik swasta dengan pelayanan rawat inap wajib berbentuk badan usaha, sedangkan klinik swasta dengan pelayanan rawat jalan boleh berbentuk perorangan atau badan usaha. Klinik swasta dengan penanaman modal asing (PMA) wajib berbentuk PT atau badan usaha lain yang diizinkan sesuai peraturan. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan “apakah klinik harus PT” sebenarnya bergantung pada apakah klinik itu menyediakan rawat inap atau tidak, bukan jawaban ya atau tidak yang berlaku untuk semua kasus.

Jika memilih bentuk PT, calon pemilik klinik bisa mempertimbangkan PT Perorangan untuk skala usaha mikro dan kecil. PT Perorangan tidak punya batas modal minimal, tapi punya batas modal maksimal sebesar Rp5 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha, sesuai kriteria usaha kecil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Jika modal usaha klinik diperkirakan melebihi angka itu, pendirian harus memakai PT persekutuan modal biasa, bukan PT Perorangan. Perlu diperiksa juga peringkat skala usaha dan tingkat risiko bidang usaha sesuai kode KBLI, karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, tidak semua bidang usaha terbuka untuk skema UMK.

Baca juga: Siapa yang Boleh Mendirikan Klinik? Ini Penjelasan Lengkapnya

Apa Saja Dokumen dan Tahapan Mengurus Izin Klinik Melalui OSS?

Izin klinik diajukan lewat sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di oss.go.id dengan kode KBLI 86105 untuk aktivitas klinik swasta. Sebelum mengunggah dokumen, pemohon perlu menentukan dulu apakah usahanya masuk kategori UMK (modal usaha di luar tanah dan bangunan maksimal Rp5 miliar) atau non-UMK, karena jalur pengajuannya berbeda.

Dokumen umum yang perlu disiapkan meliputi:

1. Data pendiri: akta pendirian dan pengesahan Kemenkumham untuk badan usaha, atau data diri untuk perorangan.
2. NPWP badan usaha atau perorangan.
3. Bukti kepemilikan atau perjanjian sewa lokasi, dilengkapi IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sesuai fungsi bangunan sebagai fasilitas kesehatan.
4. Profil klinik yang minimal memuat nama, alamat, visi misi, struktur organisasi, dan jadwal operasional.
5. Self assessment klinik sesuai standar Permenkes yang berlaku.
6. Daftar STR dan SIP seluruh tenaga kesehatan yang akan bekerja di klinik.
7. Daftar sumber daya manusia dan daftar obat-obatan.
8. Perjanjian kerja sama pengelolaan limbah medis (B3) dengan pihak ketiga berizin.
9. Dokumen lingkungan berupa SPPL atau UKL-UPL sesuai skala risiko lingkungan.

Setelah dokumen lengkap diunggah, Dinas Kesehatan dan tim teknis di daerah akan melakukan penilaian kesesuaian, baik lewat kunjungan lapangan maupun verifikasi virtual. Berdasarkan Permenkes 11/2025, jangka waktu penerbitan PB Klinik, baik untuk klinik pratama maupun klinik utama, paling lama 25 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap. Khusus klinik utama dengan penanaman modal asing, penilaian kesesuaiannya dilakukan langsung oleh Kementerian Kesehatan.

Setiap layanan tambahan di klinik juga punya persyaratan SDM tersendiri. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sesuai standar Permenkes Nomor 34 Tahun 2021, dan klinik rawat inap wajib punya instalasi farmasi sendiri. Klinik dengan layanan radiologi mengikuti standar tenaga sesuai Permenkes Nomor 24 Tahun 2020. Bagi klinik yang ingin fokus pada satu proses pengurusan tanpa harus mempelajari seluruh regulasi ini sendirian, jasa pengurusan izin klinik bisa membantu memastikan dokumen sesuai dengan standar terbaru sejak awal.

Baca Juga: Bisakah Klinik Didirikan oleh Perorangan?

Apa Saja Syarat Tenaga Medis dan Bangunan Klinik?

Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak boleh menyatu secara fisik dengan tempat tinggal perorangan. Fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti apotek, laboratorium medis, atau optikal boleh berada dalam satu bangunan dengan klinik, asalkan punya struktur organisasi dan SDM yang terpisah dari klinik itu sendiri. Ruangan bersifat umum seperti ruang pendaftaran, ruang tunggu, kamar mandi, dan ruang laktasi boleh dipakai bersama.

Standar ruangan pemeriksaan dan ruang tindakan di klinik pratama maupun utama boleh digabung asal dibatasi tirai, dengan luas ruangan paling sedikit 7,2 meter persegi atau setara 2,4 meter kali 3 meter, dan mampu menampung dua tempat tidur. Klinik yang menyelenggarakan rawat inap wajib menyediakan tempat tidur pasien paling sedikit 5 dan paling banyak 20 unit.

Setiap dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan apoteker yang bekerja di klinik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan sesuai lokasi klinik. Klinik juga wajib memiliki penanggung jawab medik, penanggung jawab kedaruratan, dan penanggung jawab kefarmasian sebagai bagian dari struktur organisasi minimal.

Baca Juga: Apakah Usaha Klinik Harus Berbadan Hukum?

Berapa Modal Awal untuk Mendirikan Klinik Pratama dan Klinik Utama?

Modal mendirikan klinik pratama diperkirakan berkisar Rp300 juta sampai Rp600 juta. Rincian umumnya mencakup biaya izin dan legalitas sekitar Rp25 juta sampai Rp50 juta, sewa atau renovasi lokasi Rp100 juta sampai Rp200 juta, peralatan medis dasar Rp75 juta sampai Rp150 juta, perlengkapan dan sistem manajemen pasien Rp30 juta sampai Rp75 juta, serta gaji awal tenaga kerja sekitar Rp50 juta sampai Rp100 juta untuk tiga bulan pertama.

Klinik utama membutuhkan modal jauh lebih besar, sekitar Rp1 miliar sampai Rp2,5 miliar, karena harus menyediakan peralatan medis yang lebih canggih seperti USG, dental chair, atau alat rontgen, sistem rekam medis yang terintegrasi BPJS, serta tenaga dokter spesialis yang gajinya lebih tinggi dari dokter umum. Angka ini di luar biaya tak terduga seperti keterlambatan verifikasi lapangan atau revisi dokumen yang bisa memperpanjang waktu sebelum klinik mulai menghasilkan pendapatan.

Modal yang dikeluarkan juga perlu memperhitungkan klasifikasi skala usaha. Kalau modal usaha di luar tanah dan bangunan tidak melebihi Rp5 miliar, klinik masih bisa memanfaatkan kemudahan perizinan untuk kategori usaha kecil, termasuk opsi mendirikan lewat PT Perorangan tanpa akta notaris.

Baca juga: Berapa Modal Buka Klinik? Ini Jawaban Lengkapnya!

Apa Saja Syarat Khusus Mendirikan Klinik Gigi?

Klinik gigi mengikuti aturan umum klinik pratama atau klinik utama, dengan penyesuaian pada tenaga medis dan izin praktiknya. Syarat khusus yang perlu dipenuhi meliputi:

• Klinik gigi pratama minimal dilayani 2 dokter gigi umum, dan boleh dipimpin oleh dokter gigi tanpa spesialisasi.
• Klinik gigi utama wajib memiliki dokter gigi spesialis, misalnya spesialis bedah mulut atau ortodonti, sebagai penanggung jawab teknis.
• Setiap dokter gigi yang praktik wajib memiliki STR yang dilegalisasi Konsil Kedokteran Indonesia dan SIP yang diterbitkan Dinas Kesehatan sesuai domisili klinik.
• Ruang tindakan untuk pencabutan gigi atau bedah mulut kecil harus terpisah dari ruang pemeriksaan umum dan dilengkapi sterilisasi alat sesuai standar.
• Klinik gigi berbadan hukum wajib melampirkan dokumen legalitas PT, yayasan, atau CV, di samping dokumen teknis klinik pada umumnya.

Baca juga: Peluang Usaha Klinik Gigi: Investasi yang Menjanjikan

Apa Saja Syarat Khusus Mendirikan Klinik Kecantikan atau Estetika?

Klinik kecantikan diklasifikasikan sebagai klinik pratama jika prosedurnya dilakukan dokter umum bersertifikasi estetika, atau klinik utama jika prosedurnya dilakukan dokter spesialis kulit dan kelamin. Syarat khusus yang perlu disiapkan meliputi:

• Dokter penanggung jawab: dokter umum bersertifikasi estetika untuk klinik pratama, atau dokter spesialis kulit dan kelamin untuk klinik utama.
• Sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang estetika medik dari institusi atau organisasi profesi yang diakui pemerintah.
• Surat pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab teknis medis.
• Daftar alat kesehatan kecantikan lengkap dengan izin edarnya, termasuk bukti kalibrasi alat yang dipakai untuk tindakan seperti suntik filler atau laser.
• Bukti kerja sama rujukan dengan rumah sakit terdekat, khusus untuk klinik kecantikan tipe utama, untuk mengantisipasi keadaan darurat pascatindakan.

Karena banyak tindakan kecantikan bersifat invasif ringan, kelengkapan sertifikasi operator alat dan dokumen kalibrasi peralatan sering menjadi titik yang paling ketat diperiksa saat verifikasi lapangan dibanding klinik umum.

Baca juga: Peluang Usaha Klinik Kecantikan di Indonesia

Apa Saja Syarat Khusus Mendirikan Klinik Fisioterapi?

Klinik fisioterapi menyediakan layanan terapi fisik yang dijalankan oleh fisioterapis, dengan penanggung jawab teknis seorang fisioterapis, bukan dokter. Syarat khusus yang perlu dipenuhi meliputi:

• Fisioterapis wajib memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) yang masih berlaku.
• Fisioterapis wajib lulusan pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki STR aktif dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
• Rekomendasi dari organisasi profesi seperti Ikatan Fisioterapi Indonesia.
• Surat keterangan sehat dari dokter berizin, daftar peralatan terapi yang dimiliki, dan denah lokasi praktik.
• Jalur rujukan medis ke dokter spesialis untuk kasus yang membutuhkan penanganan di luar kompetensi fisioterapi.
• Bila klinik fisioterapi berada dalam satu bangunan dengan klinik umum atau rumah sakit, dokumen rekomendasi dari fasilitas pelayanan kesehatan induknya juga wajib dilampirkan.

Apa Saja Syarat Khusus Mendirikan Klinik Bersalin?

Klinik bersalin, atau kerap disebut rumah bersalin, wajib menyelenggarakan pelayanan persalinan lewat skema rawat inap, karena pelayanan kebidanan untuk persalinan hanya boleh diberikan pada klinik dengan fasilitas rawat inap. Syarat khusus yang perlu dipenuhi meliputi:

• Klinik wajib berstatus rawat inap. Klinik rawat jalan hanya boleh memberikan pelayanan kebidanan nonpersalinan seperti pemeriksaan kehamilan rutin.
• Penanggung jawab umumnya seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, didampingi bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) sesuai fasilitas tempat bertugas.
• Struktur organisasi klinik, denah bangunan lengkap dengan ukuran tiap ruangan, dan daftar tenaga profesi kesehatan.
• Rekomendasi dari Puskesmas atau rumah sakit umum daerah setempat.
• Wajib berbentuk badan usaha, bukan perorangan, karena berstatus rawat inap.
• Instalasi pengolahan limbah medis dan kerja sama rujukan untuk kasus persalinan berisiko tinggi yang membutuhkan penanganan rumah sakit.

Baca Juga: Bisakah Yayasan Mendirikan Klinik?

Apa Saja Syarat Khusus Mendirikan Klinik Tumbuh Kembang Anak?

Klinik tumbuh kembang anak menangani anak dengan gangguan pertumbuhan, perkembangan, atau perilaku, biasanya dengan pendekatan multidisiplin. Karena melibatkan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan spesialis, klinik jenis ini umumnya masuk kategori klinik utama. Syarat khusus yang perlu dipenuhi meliputi:

• Dokter spesialis anak dengan minat tumbuh kembang sebagai penanggung jawab teknis, mengikuti syarat SDM klinik utama.
• Tim multidisiplin sesuai skala layanan, bisa mencakup psikolog anak, terapis wicara, terapis okupasi, atau fisioterapis anak.
• Setiap tenaga kesehatan tambahan, seperti terapis wicara atau terapis okupasi, wajib memiliki izin praktik masing-masing sesuai profesinya.
• Ruang terapi dirancang ramah anak dan aman, mengingat pasiennya kebanyakan balita dan anak usia dini.
• Bangunan dan fasilitas mengikuti standar klinik utama karena melibatkan lebih dari satu tenaga spesialis.

Berapa Lama Proses dan Akreditasi Izin Klinik?

Sesuai Permenkes 11/2025, jangka waktu penerbitan PB Klinik paling lama 25 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap, mencakup verifikasi administrasi lewat sistem OSS dan verifikasi lapangan baik secara fisik maupun virtual. Jika ada temuan yang perlu diperbaiki saat verifikasi, waktu proses bisa bertambah sampai dokumen perbaikan disetujui.

Setelah PB Klinik terbit, kewajiban belum selesai. Klinik wajib melakukan registrasi di Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan kode registrasi, menyelenggarakan akreditasi paling lambat 2 tahun sejak PB Klinik pertama kali diperoleh, serta menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SATUSEHAT. Klinik juga wajib melaporkan hasil kegiatan secara rutin lewat sistem pelaporan Kemenkes.

Tips dari tim konsultan IZIN.co.id untuk mempercepat proses:

• Siapkan STR dan SIP seluruh tenaga medis sejak awal, karena keterlambatan penerbitan SIP di beberapa daerah sering jadi titik paling lama dalam keseluruhan proses.
• Pastikan IMB atau PBG lokasi sudah sesuai fungsi bangunan sebagai fasilitas kesehatan sebelum pengajuan, bukan setelah verifikasi lapangan dijadwalkan.
• Siapkan MOU pengelolaan limbah B3 dan dokumen lingkungan lebih awal supaya tidak jadi penyebab revisi berulang.

Baca juga: Berapa Lama Proses Perizinan Klinik?

Apa Risiko Jika Klinik Beroperasi Tanpa Izin Lengkap?

Klinik yang beroperasi tanpa PB Klinik yang sah berisiko dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, sampai pencabutan izin berusaha oleh instansi berwenang. Selain sanksi administratif, klinik tanpa izin lengkap juga kehilangan peluang kerja sama dengan BPJS Kesehatan, asuransi swasta, maupun rumah sakit rujukan, karena mitra-mitra ini mensyaratkan bukti legalitas dan akreditasi yang sah sebelum menjalin kerja sama.

Ada juga risiko yang jarang disadari calon pemilik klinik: tenaga medis yang bekerja di fasilitas tanpa izin operasional resmi berpotensi ikut menanggung konsekuensi hukum jika terjadi sengketa medis dengan pasien, karena payung hukum operasional klinik menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, memenuhi seluruh syarat sejak awal jauh lebih murah dan lebih aman dibanding menghadapi sanksi atau menutup dan mengurus ulang izin di kemudian hari.

Referensi

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. Diperoleh dari
https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-11-tahun-2025

2. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/7928/2023 tentang Perizinan Berusaha Klinik. Diperoleh dari
https://keslan.kemkes.go.id/unduhan/fileunduhan_1687764664_906588.pdf

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. (2026). Alur Perizinan Klinik. Diperoleh dari
https://dinkes.bogorkab.go.id/layanan/Alur-Perizinan-Klinik

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. (2026). Detail Perizinan Izin Klinik Pratama. Diperoleh dari
https://pelayanan.jakarta.go.id/site/detailperizinan/61