Perusahaan biasanya diminta menunjukkan keterangan non-PKP saat calon pelanggan atau mitra perlu memastikan mengapa tagihan tidak disertai faktur pajak. Sebelum membuat surat, periksa status PKP perusahaan dan tanyakan jenis bukti yang benar-benar diminta.
Poin Penting
- Surat pernyataan non-PKP yang dibuat perusahaan berbeda dari surat atau keterangan yang diterbitkan DJP.
- Perusahaan dapat memeriksa profil wajib pajaknya di Coretax sebelum menyatakan status PKP kepada mitra.
- Batas pengusaha kecil PPN adalah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku, tetapi usaha di bawah batas itu dapat memilih menjadi PKP.
- Jika mitra meminta dokumen dari KPP, konfirmasikan nama dan prosedur dokumennya kepada KPP terdaftar; jangan menganggap surat buatan perusahaan sebagai dokumen DJP.
Mengapa Mitra Meminta Keterangan Non-PKP?
Dalam transaksi antarbisnis, tim pembelian dapat meminta penjelasan tertulis ketika pemasok menagih barang atau jasa tanpa faktur pajak. Permintaan ini berkaitan dengan pemeriksaan dokumen transaksi dan status pemasok.
Permintaan mitra tidak otomatis menentukan bentuk dokumen yang harus diterbitkan. Mintalah daftar persyaratan mereka: apakah cukup surat pernyataan perusahaan, perlu informasi profil pajak, atau mereka menghendaki surat dari instansi pajak.
Status non-PKP juga tidak identik dengan tidak memiliki NPWP. Untuk memahami hak dan kewajiban kedua status, lihat perbedaan PKP dan non-PKP.
Bedakan Surat Pernyataan Perusahaan dari Dokumen DJP
Istilah “surat keterangan non-PKP” sering dipakai tanpa menyebut penerbitnya. Padahal, bobot surat yang ditandatangani perusahaan berbeda dari dokumen yang diterbitkan otoritas pajak.
| Dokumen atau Data | Asal | Yang Dapat Dijelaskan | Batasnya |
|---|---|---|---|
| Surat pernyataan status non-PKP | Perusahaan sendiri | Pernyataan perusahaan tentang statusnya pada tanggal surat | Bukan pengesahan status oleh DJP. |
| Profil wajib pajak di Coretax | Data pada akun DJP | Informasi status yang tercatat pada akun wajib pajak | Periksa periode dan kesesuaiannya dengan permintaan mitra. |
| Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak | DJP | Pengukuhan sebagai PKP | Dokumen untuk status PKP, bukan bukti non-PKP. |
| Surat Keterangan berdasarkan PP 55 Tahun 2022 | DJP | Pemenuhan kriteria untuk ketentuan PPh atas peredaran bruto tertentu | Tidak sama dengan surat keterangan status non-PKP untuk PPN. |
PMK 164 Tahun 2023 memakai istilah Surat Keterangan untuk kriteria wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam konteks PPh. Jangan menyerahkannya seolah dokumen tersebut secara khusus menyatakan perusahaan bukan PKP.
Demikian pula, NPWP digital menunjukkan identitas wajib pajak. Jika mitra meminta salinannya, gunakan panduan mengunduh NPWP di Coretax, lalu jelaskan bahwa NPWP saja tidak menjawab status PKP.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Minta mitra menyebutkan penerbit dokumen yang mereka harapkan sebelum menyiapkan berkas. Jika cukup pernyataan perusahaan, tulis status berdasarkan pemeriksaan terbaru dan cantumkan tanggal surat. Jika mereka meminta surat dari DJP, jangan mengganti persyaratan itu dengan format buatan sendiri tanpa persetujuan mitra.
Periksa Status Sebelum Menandatangani Pernyataan
Mulailah dari akun Coretax perusahaan. Panduan DJP menempatkan informasi profil pada menu Portal Saya, lalu Profil Saya. Buku manual pengukuhan PKP juga menunjukkan kolom status dan tanggal pengukuhan PKP pada profil.
- Pastikan Anda membuka akun wajib pajak badan yang benar dan memiliki kewenangan untuk melihat profilnya.
- Periksa nama, NPWP, status PKP, dan tanggal pengukuhan bila ditampilkan. Cocokkan dengan arsip surat pengukuhan atau pencabutan jika perusahaan pernah mengalami perubahan status.
- Periksa tahun buku dan catatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Batas Rp4,8 miliar tidak boleh dipakai sendirian untuk menyimpulkan status karena pengusaha kecil dapat memilih dikukuhkan.
- Catat hasil pemeriksaan dan tanggalnya. Jika profil dan arsip perusahaan tidak selaras, minta penjelasan ke KPP sebelum mengirim surat kepada mitra.
DJP menjelaskan bahwa pengusaha kecil untuk tujuan PPN memiliki peredaran bruto atau penerimaan bruto dari penyerahan terkait tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku. Penentuan kewajiban pengukuhan dan waktunya mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk PMK 164 Tahun 2023.
Bila usaha mendekati batas atau mempertimbangkan pengukuhan sukarela, baca kapan bisnis wajib menjadi PKP. Keputusan itu perlu dipisahkan dari permintaan surat untuk satu transaksi.
Status PKP di Arsip dan Coretax Berbeda?
Tinjau dokumen pengukuhan dan profil pajak sebelum menjawab permintaan mitra.
Siapkan Dokumen yang Sesuai dengan Permintaan Mitra
Jika mitra menerima surat pernyataan perusahaan, buat isinya terbatas pada hal yang telah diperiksa. Cantumkan identitas badan, NPWP, tanggal pemeriksaan, pernyataan status, nama dan jabatan penandatangan, serta tujuan penyerahan surat.
Jangan menulis bahwa surat itu diterbitkan atau disahkan DJP. Hindari pula pernyataan bahwa perusahaan pasti akan tetap non-PKP untuk seluruh masa kontrak; status dan kewajiban dapat berubah.
Untuk tagihan, sepakati dokumen transaksi yang dibutuhkan mitra, seperti kontrak, invoice, dan bukti pembayaran. Perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak boleh menerbitkan faktur pajak atas nama dirinya sebagai PKP.
Jika mitra secara khusus menghendaki surat dari KPP, tanyakan langsung ke KPP terdaftar mengenai dokumen dan prosedur yang tersedia untuk kondisi perusahaan. Katalog layanan digital DJP memuat berbagai surat keterangan, tetapi nama dokumen harus dicocokkan dengan fungsi pajaknya, bukan hanya kemiripan istilah.
Apabila perusahaan ternyata telah dikukuhkan sebagai PKP, arahkan pemeriksaan ke surat pengukuhan dan kewajiban PPN yang relevan. Panduan pengukuhan PKP badan di Coretax membahas proses untuk memperoleh status tersebut.
Untuk meninjau status, dokumen, dan kewajiban pajak perusahaan sesuai kondisi transaksi, lihat jasa konsultan pajak IZINTAX. Bawa persyaratan tertulis dari mitra agar jenis bukti yang dibutuhkan dapat diperiksa lebih dulu.
Mitra Meminta Bukti Non-PKP yang Spesifik?
Cocokkan persyaratan mitra dengan status pajak dan dokumen yang dimiliki perusahaan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (tanpa tanggal). Pengusaha Kena Pajak. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/index.php/id/pengusaha-kena-pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/id/peraturan/tata-cara-pengenaan-pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau - Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Cek Status dan Kategori Wajib Pajak. Diperoleh dari
https://pajak.go.id/coretaxpedia/cek-status-dan-kategori-wajib-pajak - Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Buku Manual Coretax: Permohonan Pengukuhan PKP. Diperoleh dari
https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-01/Buku%20Manual%20Coretax%202024%20-%20Permohonan%20Pengukuhan%20PKP.pdf - Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Layanan Digital 2025. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/panduan-layanan-pajak/layanan-digital-2025
