Jika status pajak Anda dan pasangan adalah Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT), laporkan SPT Tahunan melalui akun Coretax masing-masing. Penghasilan neto keduanya tetap digabung untuk menghitung PPh, lalu pajak terutang dialokasikan menurut proporsi penghasilan neto.
Poin Penting
- PH berlaku bila ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; MT adalah pilihan istri menjalankan kewajiban pajaknya sendiri.
- Pada PH atau MT, suami dan istri mengirim SPT sendiri-sendiri serta mengisi Lampiran 4 untuk penghitungan PPh gabungan dan pembagian proporsional.
- Status keluarga dan profil pajak di Coretax perlu sesuai kondisi sebenarnya sebelum membuat konsep SPT.
- SPT masing-masing bisa kurang bayar meski pemberi kerja sudah memotong PPh 21.
Tentukan Status Pajak Pasangan Sebelum Mengisi SPT
Dua akun pajak tidak otomatis berarti dua penghitungan PPh yang sepenuhnya terpisah. Menurut Coretaxpedia DJP, status keluarga menentukan siapa yang melapor dan bagaimana penghasilan dihitung.
| Status | Dasar Kondisi | Siapa yang Melapor? | Dasar Penghitungan PPh |
|---|---|---|---|
| KK atau gabung | Kewajiban istri bergabung dengan suami | Suami melalui akunnya | Mengikuti ketentuan penghasilan keluarga; penghasilan istri dari satu pemberi kerja dapat diperlakukan final jika syaratnya terpenuhi |
| PH | Ada perjanjian tertulis pemisahan harta dan penghasilan | Suami dan istri masing-masing | Penghasilan neto digabung, PPh dialokasikan proporsional |
| MT | Istri memilih menjalankan kewajiban pajak sendiri | Suami dan istri masing-masing | Penghasilan neto digabung, PPh dialokasikan proporsional |
| HB | Hidup berpisah berdasarkan putusan hakim | Masing-masing | Dihitung terpisah sesuai kondisi HB |
PH dan MT menghasilkan alur SPT yang serupa, tetapi dasar statusnya berbeda. Jangan memilih PH hanya karena pasangan ingin mengelola penghasilan sendiri tanpa perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
Bila kondisi Anda justru KK, pembahasan penggabungan NPWP suami istri di Coretax membantu memahami jalur administrasinya. Artikel ini berfokus pada pelaporan PH dan MT.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Cocokkan perjanjian dan pilihan status dengan kategori yang tampil di profil Coretax sebelum menghitung pajak. Jika status di akun suami dan istri berbeda, rapikan data keluarga lebih dulu agar pengisian Lampiran 4 tidak dimulai dari identitas yang keliru.
Periksa Akun, Status NPWP, dan Data Unit Keluarga
Untuk istri yang melapor sendiri, Coretaxpedia DJP meminta akun Coretax aktif, NPWP berstatus aktif, serta kategori profil PH atau MT yang sesuai. Dalam Data Unit Keluarga suami, status istri perlu tercatat sebagai Kepala Keluarga Lain (PH/MT).
Periksa Data Unit Keluarga melalui Portal Saya, Profil Saya, lalu Data Unit Keluarga. DJP menjelaskan bahwa data transaksi anggota keluarga berstatus tanggungan dapat muncul pada SPT kepala keluarga, sedangkan data unit PH atau MT tidak otomatis masuk dengan cara yang sama.
Siapkan kode otorisasi atau sertifikat elektronik untuk masing-masing akun yang akan menyampaikan SPT. Jika identitas atau status belum selaras, perbaiki data sebelum menekan Posting pada konsep SPT.
Untuk alur dasar membuat konsep hingga mengirimnya, lihat panduan lapor SPT Tahunan pribadi di Coretax untuk tahun pajak 2026. Bagian berikut menyoroti langkah tambahan khusus pasangan PH dan MT.
Siapkan Dokumen Kedua Pihak untuk Lampiran 4
Penghitungan proporsional membutuhkan data suami dan istri untuk tahun pajak yang sama. Minta pasangan saling memeriksa angka neto sebelum menyelesaikan SPT di akun masing-masing.
- Status keluarga: data perkawinan, perjanjian tertulis bila memilih PH, kategori PH atau MT dalam profil, serta daftar tanggungan yang benar.
- Penghasilan: bukti potong dari pemberi kerja, rekap usaha atau pekerjaan bebas bila ada, dan dokumen penghasilan lain yang relevan.
- Pajak yang sudah dipotong atau dibayar: bukti potong dan bukti pembayaran milik masing-masing pihak untuk dicocokkan dengan kredit pajak pada SPT.
- Posisi akhir tahun: daftar harta dan utang masing-masing serta bukti pendukung bila ada data yang perlu ditelusuri.
Jika salah satu pihak pindah kerja, jangan hanya mengambil bukti potong dari kantor terakhir. Panduan pelaporan SPT dengan dua bukti potong saat pindah kerja menjelaskan cara mencocokkan periode dan potongannya.
Bila suami atau istri juga menerima imbalan proyek, pisahkan catatan gaji dari penghasilan jasa. Uraian pelaporan pajak freelancer di Coretax membantu menyiapkan rekap klien dan bukti potong sebelum menentukan penghasilan neto.
Jika bukti potong, penghasilan neto, atau data harta belum selaras, layanan lapor SPT Tahunan pribadi IZINTAX mencantumkan pengecekan data penghasilan dan bukti potong serta penataan harta dan utang. Siapkan daftar selisih agar peninjauan terarah.
Data Penghasilan Pasangan Belum Cocok?
Tinjau bukti potong dan rekap kedua pihak sebelum mengisi Lampiran 4.
Isi SPT Suami dan Istri pada Akun Masing-Masing
Contoh Coretaxpedia DJP untuk dua karyawan PH atau MT menunjukkan pola pengisian yang saling mencerminkan. Suami mengisi SPT dengan data penghasilannya; istri melakukan hal serupa pada akunnya.
- Buat konsep SPT Tahunan orang pribadi untuk tahun pajak yang tepat. Periksa identitas, kategori PH atau MT, dan hasil Posting.
- Periksa Lampiran 1 milik pelapor: harta, utang, tanggungan, penghasilan dari pekerjaan, serta daftar pemotongan pajak.
- Isi Lampiran 4 bagian penghitungan PPh suami dan istri dengan data penghasilan kedua pihak. Cocokkan penghasilan bruto, neto, dan PTKP gabungan dengan dokumen sumber.
- Bila penghasilan atau bukti potong pasangan muncul pada Lampiran 1 milik pelapor, catat datanya untuk Lampiran 4, lalu ikuti petunjuk DJP untuk menghapus baris pasangan dari bagian penghasilan pekerjaan dan kredit pajak milik pelapor. Jangan menghapus bukti potong milik pelapor sendiri.
- Kembali ke induk SPT. Tinjau PPh terutang yang dialokasikan, kredit pajak milik pelapor, dan hasil akhir sebelum memilih Bayar dan Lapor.
Petunjuk penghapusan baris pasangan di atas berasal dari contoh DJP untuk suami istri yang sama-sama karyawan. Jika ada usaha, pekerjaan bebas, atau jenis penghasilan lain, sesuaikan isian dengan sifat penghasilan dan petunjuk Coretax yang berlaku.
Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id
Buat satu rekap bersama yang memuat penghasilan neto suami, penghasilan neto istri, dan asal setiap bukti potong. Gunakan angka yang sama sebagai dasar Lampiran 4 di kedua akun, lalu periksa kembali kredit pajak yang memang menjadi hak masing-masing pelapor. Cara ini memudahkan penelusuran jika hasil dua SPT tidak selaras.
Pahami Dampak Penghitungan Proporsional pada Pajak
SPT terpisah pada PH atau MT tidak berarti tarif progresif diterapkan seolah pasangan belum menikah. DJP menjelaskan bahwa PPh gabungan dihitung terlebih dahulu, kemudian dibagi menurut perbandingan penghasilan neto masing-masing.
Misalkan penghasilan neto yang masuk penghitungan suami Rp100 juta dan istri Rp150 juta. Totalnya Rp250 juta, sehingga porsi suami 40 persen dan istri 60 persen. Ini hanya ilustrasi pembagian PPh gabungan, bukan nilai pajak yang harus dibayar.
| Pihak | Penghasilan Neto Ilustratif | Porsi dari Gabungan | PPh Terutang Masing-Masing |
|---|---|---|---|
| Suami | Rp100 juta | 40 persen | 40 persen dari PPh gabungan |
| Istri | Rp150 juta | 60 persen | 60 persen dari PPh gabungan |
Angka PPh gabungan bergantung pada penghasilan yang diperhitungkan, pengurang, dan PTKP yang sesuai. Setelah alokasi, bandingkan PPh terutang tiap pihak dengan kredit pajaknya sendiri. Karena pemotongan gaji dilakukan oleh pemberi kerja, hasil SPT salah satu atau kedua pihak dapat kurang bayar.
Jangan memindahkan semua bukti potong ke satu SPT hanya agar hasilnya nihil. Jika muncul selisih, telusuri penyebabnya melalui panduan SPT kurang bayar dan cara menyelesaikannya.
Status KK berbeda. Menurut DJP, penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang tidak berkaitan dengan usaha atau pekerjaan suami maupun anggota keluarga lain dapat diperlakukan sebagai penghasilan final dalam SPT suami. Perlakuan itu tidak otomatis berlaku bagi istri berstatus PH atau MT.
Selesaikan Pelaporan dan Simpan Bukti Kedua SPT
Setelah penghitungan dan kredit pajak cocok, setiap pihak menyelesaikan SPT melalui akun sendiri. Jika ada kurang bayar, ikuti alur pembayaran yang ditampilkan Coretax sebelum menganggap laporan selesai.
Pastikan status akhirnya Dilaporkan dan simpan bukti penerimaan untuk suami serta istri. Untuk mencari arsipnya kembali, gunakan panduan melihat SPT yang sudah dilaporkan di Coretax.
Peraturan pelaporan Coretax PER-11/PJ/2025 telah diubah melalui PER-12/PJ/2026 yang mulai berlaku 1 Oktober 2026. Periksa petunjuk dan tampilan terbaru saat mengirim atau membetulkan SPT; jangan mengandalkan tangkapan layar lama sebagai satu-satunya acuan.
Jika dua konsep SPT masih menunjukkan porsi PPh atau kredit pajak yang tidak konsisten, lihat cakupan jasa lapor SPT pribadi IZINTAX. Bawa rekap bersama dan daftar selisih agar keputusan pengisian bisa ditinjau sesuai kondisi pasangan.
Porsi PPh di Dua SPT Masih Berbeda?
Periksa Lampiran 4 dan kredit pajak masing-masing sebelum mengirim SPT.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Pelaporan SPT suami istri pisah NPWP. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/coretaxpedia/pelaporan-spt-suami-istri-pisah-npwp - Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Contoh kasus: NPWP pisah, suami istri karyawan. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/coretaxpedia/contoh-kasus-npwp-pisah-suami-istri-karyawan - Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Lapor SPT bagi istri yang memilih terpisah. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/coretaxpedia/lapor-spt-bagi-istri-yang-memilih-terpisah - Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Data Unit Keluarga. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/coretaxpedia/data-unit-keluarga - Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Pelaporan SPT suami istri gabung NPWP. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/coretaxpedia/pelaporan-spt-suami-istri-gabung-npwp - Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi. Diperoleh dari
https://www.pajak.go.id/coretaxpedia/lapor-spt-tahunan-orang-pribadi - Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Diperoleh dari
https://pajak.go.id/id/peraturan/perubahan-atas-peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-11pj2025-tentang-ketentuan

