Virtual office kini resmi bisa digunakan sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) — tetapi dengan aturan yang jauh lebih ketat sejak PER-7/PJ/2025 berlaku efektif pada 21 Mei 2025. Bagi pengusaha yang berencana menggunakan virtual office untuk mendaftar PKP, ada tiga kondisi utama yang harus dipenuhi sekaligus: bidang usaha utama harus di sektor jasa, perusahaan hanya boleh memiliki satu tempat kegiatan usaha di virtual office tersebut, dan penyedia virtual office-nya sendiri harus sudah dikukuhkan sebagai PKP dan memiliki ruang fisik yang dapat diverifikasi DJP. Artikel ini menguraikan secara lengkap syarat dari sisi pengusaha dan penyedia VO, dokumen yang diperlukan, mekanisme survei fiskal, serta cara mendaftar PKP via Coretax DJP di 2026 — termasuk panduan ahli dari konsultan pajak bersertifikat IKPI.
Apa Itu PKP dan Mengapa Penting bagi Pengguna Virtual Office?
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha — baik orang pribadi maupun badan — yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN berdasarkan UU PPN. Kewajiban mengukuhkan diri sebagai PKP muncul ketika omzet usaha dalam satu tahun pajak melebihi Rp 4,8 miliar. Di bawah ambang itu, pengukuhan bersifat sukarela.
Mengapa ini penting bagi pengguna virtual office? Karena status PKP adalah prasyarat untuk menerbitkan Faktur Pajak — dokumen yang wajib ada dalam transaksi B2B dengan perusahaan-perusahaan besar, BUMN, dan lembaga pemerintah yang umumnya mensyaratkan vendor mereka berstatus PKP. Tanpa PKP, Anda tidak bisa menagih PPN dari klien korporat, dan klien korporat tidak bisa mengkreditkan PPN masukan dari transaksi dengan Anda. Ini menjadi hambatan nyata dalam pertumbuhan bisnis jasa berbasis virtual office.
Dasar hukum yang mengatur PKP dan virtual office saat ini berjenjang dan saling melengkapi:
- UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) — melandasi kewajiban PKP
- PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan — Pasal 61 ayat (4) secara eksplisit mengizinkan virtual office sebagai tempat pengukuhan PKP dengan syarat penyedia memenuhi ketentuan
- PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi NPWP, PKP, dan Objek Pajak PBB — berlaku efektif 21 Mei 2025, memperketat syarat di Pasal 51 dan mendefinisikan ulang kantor virtual di Pasal 1 angka 48
- SE-04/PJ/2018 — Surat Edaran DJP yang menjadi tonggak awal pengakuan virtual office untuk PKP; sebagian ketentuannya kini diakomodasi ke dalam PER-7/PJ/2025
Apa yang Berubah di PER-7/PJ/2025? Ini Poin Krusialnya
Sebelum PER-7/PJ/2025, ketentuan PKP via virtual office relatif longgar dan banyak bergantung pada praktik lapangan masing-masing KPP. Sejak 21 Mei 2025, aturannya jauh lebih terstruktur — dan lebih ketat. Berikut perubahan terpenting:
1. Definisi “kantor virtual” dikunci secara hukum. Pasal 1 angka 48 PER-7/PJ/2025 mendefinisikan kantor virtual sebagai kantor yang memiliki ruangan fisik dan layanan pendukung, digunakan oleh dua atau lebih pengusaha secara bersama, atas pembayaran dalam bentuk apapun. Poin kritis: definisi ini secara eksplisit tidak mencakup jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor (serviced office). Artinya, jika Anda menyewa ruang kantor eksklusif, itu bukan virtual office dalam konteks regulasi ini.
2. Syarat “hanya satu tempat kegiatan usaha” menjadi ketentuan mutlak. Pasal 51 ayat (1) PER-7/PJ/2025 menegaskan: pengusaha badan boleh menggunakan virtual office untuk PKP hanya jika memiliki tempat kedudukan di virtual office tersebut dan hanya memiliki satu tempat kegiatan usaha. Jika perusahaan memiliki lokasi usaha lain di luar virtual office — misalnya gudang, workshop, atau kantor operasional di lokasi berbeda — maka pengukuhan PKP harus dilakukan di tempat kegiatan usaha lain itu, bukan di virtual office.
3. KBLI utama wajib sektor jasa. Berdasarkan Pasal 51 PER-7/PJ/2025, usaha yang menggunakan virtual office untuk PKP harus memiliki klasifikasi lapangan usaha (KLU/KBLI) utama di bidang jasa yang secara operasional memang dapat dijalankan dari virtual office. KBLI yang bersifat manufaktur, konstruksi, atau distribusi fisik barang pada umumnya tidak memenuhi syarat ini.
4. Penyedia virtual office wajib sudah PKP. Ini persyaratan baru yang banyak mengejutkan pengusaha: sebelum menyewa virtual office untuk keperluan PKP, pastikan penyedia tersebut sudah dikukuhkan sebagai PKP oleh DJP. Penyedia yang belum PKP tidak dapat digunakan sebagai alamat pengukuhan PKP penyewa, semudah apapun fasilitas fisiknya.
5. Sanksi diperjelas. Jika persyaratan tidak terpenuhi: permohonan ditolak. Jika sudah dikukuhkan tapi kemudian melanggar (misalnya membuka lokasi usaha kedua di luar virtual office), pengukuhan PKP dapat dicabut. Jika lokasi usaha nyata berbeda dari wilayah kerja KPP, dapat dipindahkan paksa.
Tidak Yakin Apakah Virtual Office Anda Sudah Memenuhi Syarat PKP PER-7/PJ/2025?
Virtual office IZIN.co.id di 40+ lokasi strategis sudah dikukuhkan sebagai PKP dan memenuhi seluruh ketentuan PER-7/PJ/2025 — ruang fisik tersedia, layanan pendukung aktif, kontrak minimal 1 tahun. Klien yang sudah PKP via IZIN.co.id: lebih dari ribuan perusahaan aktif.
Syarat PKP via Virtual Office: Dua Sisi yang Sama Pentingnya
PER-7/PJ/2025 membagi syarat PKP via virtual office menjadi dua kelompok yang harus dipenuhi secara bersamaan: syarat dari sisi pengusaha penyewa dan syarat dari sisi penyedia jasa virtual office. Kedua sisi ini saling mengunci — memenuhi satu sisi saja tidak cukup.
Syarat dari Sisi Pengusaha (Penyewa VO)
Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) PER-7/PJ/2025, pengusaha badan yang menggunakan virtual office sebagai tempat pengukuhan PKP harus memenuhi ketiga kondisi berikut secara kumulatif:
| No. | Syarat | Penjelasan Praktis |
|---|---|---|
| 1 | KBLI utama di sektor jasa yang dapat beroperasi dari VO | Contoh yang lolos: konsultasi manajemen, teknologi informasi, desain, pemasaran digital, akuntansi, hukum, pendidikan, perdagangan tanpa gudang fisik. Cek KBLI Anda di database KBLI IZIN.co.id. |
| 2 | Hanya memiliki 1 tempat kegiatan usaha (di virtual office) | Tidak boleh ada lokasi usaha lain — tidak ada gudang, tidak ada workshop, tidak ada kantor cabang di alamat lain. Jika ada, PKP harus didaftarkan di lokasi usaha nyata, bukan di VO. |
| 3 | Kontrak sewa VO minimal 1 tahun sejak tanggal permohonan PKP | Kontrak yang tersisa kurang dari 1 tahun atau kontrak jangka pendek (3–6 bulan) tidak memenuhi syarat. Pastikan kontrak berjalan atau diperpanjang sebelum mengajukan PKP. |
Syarat dari Sisi Penyedia Jasa Virtual Office
Berdasarkan PMK 81/2024 jo. PER-7/PJ/2025, penyedia virtual office yang digunakan untuk pengukuhan PKP wajib memenuhi empat syarat berikut:
| No. | Syarat Penyedia VO | Cara Verifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Sudah dikukuhkan sebagai PKP | Minta salinan Surat Pengukuhan PKP (SPPKP) dari penyedia VO sebelum kontrak ditandatangani |
| 2 | Menyediakan ruang fisik untuk kegiatan usaha penyewa | Ruang meeting atau ruang kerja fisik yang bisa digunakan oleh penyewa — bukan sekadar alamat surat |
| 3 | Secara nyata menyediakan layanan pendukung kantor | Resepsionis aktif, layanan surat menyurat, telepon kantor, dan fasilitas administratif lainnya yang beroperasi nyata |
| 4 | Memiliki kontrak tertulis dan izin usaha (NIB atau dokumen sejenis) | Pastikan perjanjian sewa berbentuk kontrak resmi — bukan sekadar invoice atau kuitansi — dan penyedia memiliki NIB aktif |
Pandangan Ahli: Konsultan Pajak Bersertifikat IKPI
“PER-7/PJ/2025 bukan mempersulit penggunaan virtual office untuk PKP — justru sebaliknya, ia memberi kepastian hukum yang sebelumnya tidak ada. Sebelum regulasi ini, praktik di lapangan sangat variatif antar KPP. Ada yang lolos, ada yang ditolak, bergantung pada kebijakan masing-masing AR (Account Representative). Sekarang aturannya jelas dan seragam. Yang perlu diperhatikan pengusaha: pastikan Anda tidak punya tempat usaha lain selain virtual office, dan pastikan penyedia VO Anda sudah PKP dan bisa menunjukkan ruang fisik saat survei. Dua poin itu yang paling sering menjadi alasan penolakan di KPP.”
Catatan editorial: pandangan di atas merepresentasikan perspektif konsultan pajak bersertifikat IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) berdasarkan pengalaman pendampingan pengukuhan PKP, bukan pernyataan resmi DJP. Untuk kepastian hukum kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak Anda.
Dokumen yang Diperlukan untuk PKP via Virtual Office
Berikut daftar dokumen lengkap yang harus disiapkan sebelum mengajukan permohonan pengukuhan PKP dengan domisili virtual office, berdasarkan ketentuan PER-7/PJ/2025 dan praktik di lapangan:
Dokumen Identitas dan Legalitas Perusahaan
- Fotokopi Akta Pendirian perusahaan (dan akta perubahan jika ada)
- Fotokopi SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham (untuk PT) atau SKT SABU (untuk CV)
- Fotokopi NPWP Badan perusahaan (dari Coretax DJP)
- NIB (Nomor Induk Berusaha) yang masih aktif
- Fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus (direksi dan komisaris)
Dokumen Domisili dan Virtual Office
- Kontrak/perjanjian sewa virtual office atas nama perusahaan — minimal berlaku 1 tahun sejak tanggal pengajuan PKP; bukan kontrak atas nama pribadi
- Dokumen yang membuktikan penyedia VO sudah dikukuhkan sebagai PKP: Surat Pengukuhan PKP (SPPKP) penyedia VO
- NIB atau izin usaha penyedia virtual office
- Denah lokasi kantor virtual (peta dan foto tampak luar gedung, lobi, dan ruang meeting yang tersedia)
- Surat keterangan atau konfirmasi dari penyedia VO yang menyatakan ruang fisik dan layanan pendukung tersedia untuk penyewa
Dokumen Kegiatan Usaha
- Surat pernyataan kegiatan usaha yang ditandatangani direktur — menjelaskan jenis jasa yang dilakukan dan mengapa kegiatan tersebut dapat dilakukan dari virtual office
- Dokumen pendukung kegiatan usaha (contoh: kontrak/SPK dengan klien, portofolio proyek, daftar inventaris — meskipun minimal karena bersifat jasa)
- Laporan keuangan atau rekening koran (jika diminta KPP sebagai bukti kegiatan usaha nyata)
Tip penting: KPP berbeda dapat meminta dokumen tambahan di luar daftar standar. Paling aman, siapkan juga: profil perusahaan singkat, website aktif perusahaan (jika ada), daftar klien atau kontrak aktif, dan foto suasana ruang meeting di virtual office yang digunakan. Kelengkapan dokumen pendukung ini yang membedakan pengajuan yang disetujui cepat dari yang berulang kali diminta revisi.
Mekanisme Survei Fiskal DJP: Yang Terjadi Saat Petugas Datang
Survei fiskal adalah tahap yang paling sering membuat pengusaha gugup — dan paling sering menjadi titik penolakan PKP via virtual office. Memahami apa yang dicari petugas adalah kunci untuk mempersiapkan diri dengan tepat.
Berdasarkan ketentuan PER-7/PJ/2025, setelah dokumen permohonan PKP diterima KPP, petugas pajak (biasanya Account Representative atau pelaksana KPP yang memiliki Surat Tugas dari Kepala KPP) akan melakukan survei dalam jangka waktu 3–5 hari kerja sejak Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitkan. Jika tidak ada keputusan dalam 10 hari kerja, permohonan dianggap disetujui secara otomatis.
Yang Diverifikasi Petugas saat Survei
- Keberadaan fisik virtual office: apakah gedung benar-benar ada, apakah resepsionis aktif melayani, apakah plang nama atau direktori perusahaan tersedia di gedung
- Kemampuan VO menerima tamu bisnis: apakah ada ruang meeting yang bisa digunakan penyewa untuk bertemu klien — ini elemen yang sering diverifikasi dengan mencoba booking atau memeriksa ketersediaan
- Kesesuaian bidang usaha dengan lokasi: apakah wajar secara logis bisnis Anda beroperasi dari virtual office — konsultan IT bisa, kontraktor bangunan tidak bisa
- Kesesuaian wilayah KPP: apakah alamat VO berada di wilayah kerja KPP yang sama dengan KPP tempat NPWP badan terdaftar. Jika berbeda, permohonan akan dialihkan atau ditolak
- Status PKP penyedia VO: petugas sering mengecek langsung ke pihak penyedia apakah status PKP mereka aktif dan dokumen kontrak sesuai
Skenario yang Menyebabkan Penolakan
Berdasarkan pola penolakan yang sering terjadi di lapangan, berikut adalah kondisi yang paling umum menghasilkan surat penolakan:
- Penyedia VO belum dikukuhkan sebagai PKP atau status PKP-nya sudah dicabut
- Virtual office tidak memiliki ruang fisik yang dapat digunakan untuk bertemu klien — hanya layanan alamat surat saja
- Perusahaan memiliki lokasi usaha lain (gudang, showroom, workshop) yang terdeteksi di OSS atau dalam dokumen permohonan
- KBLI utama bukan sektor jasa (misalnya KBLI perdagangan ritel, konstruksi, atau manufaktur)
- Kontrak sewa VO kurang dari 1 tahun atau sudah hampir habis masa berlakunya
- Alamat VO berada di luar wilayah kerja KPP tempat NPWP badan terdaftar
Cara Mendaftar PKP via Virtual Office: Langkah demi Langkah 2026
Sejak berlakunya sistem Coretax DJP, seluruh proses pengukuhan PKP sudah dapat dilakukan secara online. Namun proses fisik (survei) tetap ada dan tidak dapat dihindari.
Langkah 1: Pastikan Kelayakan Sebelum Mendaftar
Sebelum mengajukan, jawab tiga pertanyaan berikut: (a) Apakah KBLI utama Anda sektor jasa? (b) Apakah Anda tidak memiliki lokasi usaha lain selain VO? (c) Apakah kontrak VO Anda minimal 1 tahun dan penyedia VO sudah PKP? Jika ada satu saja yang tidak terpenuhi, perbaiki dulu sebelum mengajukan untuk menghindari penolakan yang membuang waktu.
Langkah 2: Persiapkan dan Lengkapi Seluruh Dokumen
Kumpulkan seluruh dokumen yang tercantum di section sebelumnya. Pastikan: kontrak VO atas nama perusahaan (bukan pribadi), SPPKP penyedia VO tersedia, foto dan denah lokasi VO sudah disiapkan, dan surat pernyataan kegiatan usaha sudah ditandatangani direktur.
Langkah 3: Akses Portal Coretax DJP
Masuk ke coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan akun NPWP badan. Jika mendaftar atas nama perusahaan, lakukan impersonating (pergantian role akses) ke akun perusahaan terlebih dahulu. Pilih menu Pengukuhan PKP, lalu isi formulir elektronik secara lengkap — termasuk data penyedia VO, status kepemilikan tempat usaha (pilih “Sewa Kantor Virtual”), dan unggah seluruh dokumen pendukung.
Langkah 4: Submit dan Terima Bukti Penerimaan Surat (BPS)
Setelah formulir dilengkapi dan dokumen diunggah, tandatangani formulir secara elektronik dan submit. Sistem Coretax menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai tanda permohonan diterima. BPS ini penting — jadikan sebagai acuan penghitungan 10 hari kerja batas waktu keputusan.
Langkah 5: Tunggu Jadwal Survei dan Persiapkan VO
Dalam 3–5 hari kerja sejak BPS, petugas KPP akan menghubungi untuk menjadwalkan survei atau meminta Anda hadir ke KPP. Koordinasikan dengan penyedia VO agar ruang meeting tersedia, resepsionis siap, dan nama perusahaan sudah tertera di direktori gedung pada saat survei. Hadirkan direktur atau kuasa yang menguasai detail kegiatan usaha untuk menemui petugas.
Langkah 6: Terima Surat Pengukuhan PKP (SPPKP)
Jika survei berhasil dan semua dokumen lolos verifikasi, Surat Pengukuhan PKP (SPPKP) diterbitkan dan dapat diambil di KPP atau diunduh dari portal Coretax dalam 1–2 hari kerja setelah survei disetujui. Total proses dari pengajuan hingga SPPKP terbit: 5–14 hari kerja, bergantung antrian KPP dan kelengkapan dokumen.
Ingin Proses PKP via Virtual Office Lebih Lancar Tanpa Risiko Penolakan?
IZIN.co.id mengurus persiapan dokumen PKP, konfirmasi status PKP lokasi VO, dan koordinasi survei fiskal — sementara Anda fokus pada bisnis. Ribuan perusahaan sudah PKP via virtual office IZIN.co.id.
Virtual Office IZIN.co.id: Sudah Terbukti PKP di 40+ Lokasi
Tidak semua penyedia virtual office memenuhi syarat PER-7/PJ/2025 untuk keperluan PKP. Berikut yang membedakan virtual office IZIN.co.id:
| Kriteria PER-7/PJ/2025 | Status di VO IZIN.co.id |
|---|---|
| Penyedia sudah dikukuhkan sebagai PKP | ✓ Sudah PKP aktif |
| Tersedia ruang fisik untuk kegiatan usaha penyewa | ✓ Ruang meeting tersedia di semua lokasi |
| Layanan pendukung kantor nyata (resepsionis, surat, dll.) | ✓ Resepsionis aktif + layanan surat menyurat |
| Kontrak formal + NIB penyedia tersedia | ✓ Kontrak resmi minimal 1 tahun tersedia |
| Lolos verifikasi RDTR untuk NIB OSS | ✓ 40+ lokasi sudah terjamin lolos RDTR |
| Cakupan wilayah KPP berbagai kota | ✓ Tersebar di Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung, dan kota lainnya |
Virtual office IZIN.co.id tersedia mulai Rp 2,3 juta per tahun untuk paket dasar, dengan opsi paket yang sudah mencakup layanan pendampingan pengurusan PKP oleh tim IZIN Tax. Lihat semua lokasi dan paket di halaman virtual office IZIN.co.id.
Kewajiban Pasca-PKP yang Wajib Dipenuhi
Pengukuhan PKP bukan akhir dari proses — justru awal dari rangkaian kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi secara konsisten:
- Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap transaksi BKP/JKP dalam jangka waktu yang ditetapkan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak penyerahan)
- Lapor SPT Masa PPN setiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya, melalui portal Coretax DJP — tidak ada lagi penggunaan e-Faktur desktop sejak sistem Coretax berjalan penuh
- Menyetorkan PPN terutang tepat waktu untuk menghindari sanksi bunga 2% per bulan
- Mempertahankan syarat PKP: tidak membuka lokasi usaha kedua di luar virtual office, tidak mengalihkan kontrak VO ke nama lain, dan memperbarui kontrak VO sebelum masa berlakunya habis
- Notifikasi perubahan data ke KPP jika ada perubahan alamat, bidang usaha, atau pengurus — via Coretax DJP
Pengelolaan kewajiban PPN bulanan yang tepat waktu dan akurat sangat krusial untuk menjaga status PKP tetap aktif. Gunakan layanan IZIN Tax untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan pasca-PKP berjalan tanpa terlewat.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apakah semua bidang usaha bisa PKP via virtual office?
Tidak. Berdasarkan PER-7/PJ/2025, hanya pengusaha dengan KBLI utama di sektor jasa yang kegiatan usahanya dapat dijalankan dari virtual office yang diizinkan. Usaha dengan KBLI perdagangan fisik, manufaktur, atau konstruksi umumnya tidak memenuhi syarat. Cek KBLI Anda di database KBLI IZIN.co.id dan konsultasikan dengan konsultan pajak untuk kepastian.
Bagaimana jika perusahaan saya sudah PKP tapi kemudian membuka kantor di lokasi lain?
Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) PER-7/PJ/2025, jika pengusaha yang tempat kedudukannya di virtual office kemudian memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha, maka tempat pengukuhan PKP berpindah ke tempat kegiatan usaha lain tersebut — bukan lagi di virtual office. Anda wajib melaporkan perubahan ini ke KPP dan memindahkan pengukuhan PKP ke lokasi usaha yang baru. Keterlambatan pelaporan dapat berisiko pencabutan PKP.
Apakah survei fiskal pasti dilakukan, atau bisa dilewati?
Survei tidak selalu dilakukan secara fisik ke lokasi VO. Berdasarkan PER-7/PJ/2025, KPP dapat memilih: melakukan survei fisik ke lokasi, atau mengundang pemohon hadir langsung ke KPP untuk klarifikasi. Namun DJP berhak melakukan survei kapanpun jika dianggap perlu, termasuk setelah PKP dikukuhkan sebagai bagian dari pengawasan. Siap-siapkan VO Anda untuk dapat divisit kapanpun, bukan hanya saat proses pengajuan.
Berapa lama proses pengukuhan PKP via virtual office?
Jika semua dokumen lengkap dan tidak ada masalah saat survei, keputusan pengukuhan PKP diterbitkan dalam 5–10 hari kerja sejak BPS diterima. Jika ada kekurangan dokumen atau perlu survei ulang, proses bisa lebih panjang. Gunakan jasa IZIN.co.id untuk memastikan kelengkapan dokumen dari awal agar proses tidak berulang.
Apakah PKP bisa dicabut jika virtual office penyedia kehilangan status PKP-nya?
Ini risiko yang jarang dibahas: jika penyedia VO kemudian dicabut status PKP-nya oleh DJP, kondisi pengukuhan PKP penyewa secara teknis tidak lagi memenuhi syarat PER-7/PJ/2025. DJP berhak melakukan peninjauan dan berpotensi mencabut PKP penyewa. Pilih penyedia virtual office yang track record kepatuhan pajaknya terjamin — seperti IZIN.co.id yang status PKP-nya terjaga dan terverifikasi aktif di semua lokasi.
Apakah virtual office bisa digunakan untuk PKP orang pribadi?
PER-7/PJ/2025 Pasal 51 mengatur secara spesifik ketentuan PKP via virtual office untuk pengusaha badan. Untuk orang pribadi, ketentuan domisili mengacu pada tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha yang dapat diverifikasi, dan praktiknya lebih variatif di lapangan. Konsultasikan kasus spesifik orang pribadi dengan konsultan pajak sebelum mengajukan.
Satu Paket: Virtual Office PKP + Pendampingan Pajak Bulanan
IZIN.co.id — pemegang Rekor MURI, 12+ tahun, 10.000+ klien — menyediakan virtual office yang sudah terbukti PKP di 40+ lokasi, sekaligus layanan IZIN Tax untuk pengelolaan SPT Masa PPN, Faktur Pajak, dan kepatuhan perpajakan bulanan Anda.
Referensi
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan — Pasal 61 tentang Kantor Virtual sebagai tempat pengukuhan PKP
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi NPWP, PKP, dan Objek Pajak PBB — berlaku efektif 21 Mei 2025 — Pasal 1 angka 48 (definisi kantor virtual), Pasal 51 (ketentuan PKP via VO)
- Surat Edaran DJP No. SE-04/PJ/2018 tentang Penggunaan Virtual Office sebagai Tempat Pengukuhan PKP
- Portal Coretax DJP — coretaxdjp.pajak.go.id
- Portal Direktorat Jenderal Pajak — pajak.go.id
- Portal OSS-RBA — oss.go.id
