Cara Lapor SPT dengan 2 Bukti Potong untuk Anda yang Pindah Kerja dalam Setahun

Konten ini bersifat informatif dan tidak menggantikan konsultasi pajak profesional. Untuk konsultasi spesifik sesuai situasi perpajakan bisnis Anda, hubungi tim IZIN Tax.

Artikel ditinjau oleh:

Picture of Ria Soraya, S.Ak. - Konsultan Pajak IZIN.co.id
Ria Soraya, S.Ak. - Konsultan Pajak IZIN.co.id

Berpengalaman 10+ tahun dalam konsultasi perpajakan korporat dan kepatuhan akuntansi untuk UKM hingga perusahaan multinasional di Indonesia. Spesialisasi: PPh Badan, PPN, dan tax review laporan keuangan.

Cek Profil
Picture of Ria Soraya, S.Ak.
Ria Soraya, S.Ak.

Konsultan Pajak IZIN.co.id

Cek Profil

Jika Anda pindah ke perusahaan dengan NPWP berbeda dalam satu tahun pajak, gabungkan penghasilan dan PPh yang dipotong dari kedua kantor dalam satu SPT Tahunan. Cocokkan dua bukti potong dengan data Coretax sebelum melapor.

Poin Penting

  • Untuk pindah ke pemberi kerja dengan NPWP berbeda, kantor lama menerbitkan BPA1 atau BPA2; bukti potong dari kedua kantor dilaporkan dalam SPT Tahunan pegawai.
  • Penghasilan dari dua pekerjaan dihitung dalam satu tahun pajak, sedangkan PTKP tidak dikurangkan dua kali dalam perhitungan tahunan.
  • Data hasil Posting di Coretax perlu dicocokkan dengan kedua bukti potong, termasuk masa kerja, penghasilan neto, dan PPh yang telah dipotong.
  • Untuk tahun pajak kalender 2026, batas normal penyampaian SPT orang pribadi adalah 31 Maret 2027; periksa pengumuman DJP menjelang masa lapor.

Ambil Bukti Potong dari Kantor Lama dan Kantor Baru

Mulailah dari identitas pemberi kerja. Coretaxpedia DJP membedakan pindah antar cabang dalam satu NPWP dengan pindah ke pemberi kerja yang NPWP-nya berbeda. Dalam kasus kedua, kantor lama membuat BPA1 atau BPA2.

Kantor baru dapat memasukkan nomor bukti potong sebelumnya ketika menghitung pemotongan PPh 21. DJP tetap meminta bukti potong dari kedua kantor dilaporkan dalam SPT Tahunan pegawai.

Untuk pegawai swasta tetap, cari BPA1. BPA2 dipakai untuk kategori pegawai negeri dan kelompok terkait yang dijelaskan DJP. Periksa nama, identitas pajak, masa perolehan penghasilan, penghasilan neto, status PTKP, dan pajak yang dipotong pada setiap dokumen.

Di Coretax, buka Portal Saya, eBupot, lalu Bukti Potong Saya. DJP menyebut fitur ini dapat dipakai untuk melihat dan mengunduh bukti potong yang sudah diterbitkan pemberi kerja. Simpan juga salinan yang diberikan bagian penggajian.

Satukan Penghasilan Setahun Tanpa Menghitungnya Dua Kali

Misalkan Anda bekerja di perusahaan A pada awal tahun dan perusahaan B setelahnya. Buat satu rekap berdasarkan masa kerja pada masing-masing bukti potong. Jangan memperlakukan setiap dokumen sebagai satu SPT terpisah.

Yang DiperiksaKantor LamaKantor BaruPemeriksaan di SPT
Masa penghasilanPeriode sampai berhenti bekerjaPeriode setelah mulai bekerjaPastikan kedua periode tercakup tanpa penghasilan yang dihitung ganda.
Penghasilan netoAngka pada BPA1 atau BPA2Angka pada BPA1 atau BPA2Cocokkan total penghasilan pekerjaan dengan dokumen asal.
PPh yang dipotongPemotongan oleh kantor lamaPemotongan oleh kantor baruPeriksa kedua kredit pajak, bukan hanya bukti potong terakhir.
Status PTKPStatus pada bukti potongStatus pada bukti potongPeriksa status yang benar untuk SPT tahunan; jangan menggandakan PTKP.

Artikel edukasi di situs DJP menjelaskan bahwa penghasilan dari beberapa pemberi kerja dihitung kembali untuk satu tahun. Bila setiap kantor memperhitungkan PTKP sendiri, hasil SPT bisa kurang bayar. Hasil akhirnya tetap bergantung pada seluruh data Anda.

Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id

Beri tanda pada bulan terakhir di kantor lama dan bulan pertama di kantor baru sebelum menjumlahkan angka. Periksa apakah kantor baru sudah memakai nomor bukti potong lama dalam penghitungannya. Cara ini membantu Anda menjelaskan selisih antara slip gaji, dua bukti potong, dan data yang tampil di SPT.

Cocokkan Dua Bukti Potong pada Konsep SPT Coretax

Setelah dokumen lengkap, buat konsep SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak yang tepat. Pilih Normal bila Anda belum pernah menyampaikan SPT untuk tahun tersebut. Petunjuk Coretaxpedia DJP kemudian mengarahkan Anda menekan Posting dan memeriksa data yang terisi.

  1. Bandingkan penghasilan dari pekerjaan yang muncul di lampiran dengan penghasilan neto dari kedua bukti potong.
  2. Periksa daftar kredit PPh yang dipotong. Fitur Bukti Potong Saya membantu menelusuri dokumen asal setiap angka.
  3. Cocokkan status PTKP pada SPT dengan kondisi Anda dan bukti potong. Jika dokumen pemberi kerja keliru, hubungi pihak yang menerbitkannya.
  4. Periksa penghasilan lain, harta, dan utang yang memang perlu dilaporkan. Dua bukti potong kerja tidak otomatis mencakup seluruh keadaan pajak Anda.
  5. Tinjau hasil perhitungan sebelum memilih Bayar dan Lapor. Pastikan SPT berakhir pada status Dilaporkan, bukan berhenti di konsep atau menunggu pembayaran.

DJP menempatkan penghasilan pekerjaan pada Lampiran 1 bagian D dan kredit pemotongan pada Lampiran 1 bagian E. Angka yang terisi otomatis tetap perlu Anda tinjau. Jangan menghapus bukti potong yang benar hanya agar hasil SPT berubah menjadi nihil.

Jika hasilnya kurang bayar, telusuri penyebab dan langkah penyelesaian SPT kurang bayar setelah mencocokkan seluruh penghasilan dan kredit pajak. Dua bukti potong tidak berarti SPT pasti kurang bayar.

Jika Bukti Potong Kantor Lama Belum Muncul

Periksa kembali filter jenis bukti potong, masa, dan tahun pajak di Bukti Potong Saya. DJP juga menyarankan memastikan pemberi kerja telah menerbitkan dokumen melalui Coretax dengan identitas pajak penerima yang benar.

Bila dokumen belum diterbitkan, minta konfirmasi kepada bagian penggajian kantor lama. DJP menegaskan bahwa pemberi kerjalah yang menerbitkan bukti potong, bukan kantor pajak. Simpan komunikasi dan dokumen penghasilan selama menunggu koreksi.

Jika kedua dokumen sudah tersedia tetapi nilainya tidak selaras, tulis selisih per periode sebelum mengubah SPT. Cakupan layanan lapor SPT Tahunan pribadi IZINTAX mencakup pengecekan data penghasilan dan bukti potong. Anda dapat menilai kesesuaiannya dengan dokumen yang Anda miliki.

Bukti Potong Kantor Lama Belum Cocok?

Siapkan dua bukti potong dan catatan selisihnya untuk meninjau data SPT pribadi Anda.

Periksa Hasil Akhir dan Simpan Bukti Pelaporan

SPT yang kurang bayar perlu diteliti sebelum pembayaran. Selain dua pekerjaan, periksa apakah ada penghasilan lain atau kredit pajak yang belum masuk. Coretaxpedia DJP menjelaskan bahwa SPT kurang bayar berpindah ke status menunggu pembayaran sampai prosesnya diselesaikan.

Jika hasilnya lebih bayar, tinjau lagi penghasilan, PTKP, dan pajak yang dipotong sebelum memilih tindak lanjut.

Baca Juga: Kenapa SPT Lebih Bayar? Ini Penyebab Lengkapnya

Untuk tahun pajak kalender 2026, tenggat normal SPT orang pribadi adalah 31 Maret 2027. Itu adalah batas normal tiga bulan setelah akhir tahun pajak; periksa pengumuman DJP untuk ketentuan khusus yang mungkin berlaku saat masa pelaporan.

Setelah menyampaikan SPT, simpan kedua bukti potong, rekap penghasilan, dan bukti penerimaan. Anda dapat mengikuti panduan melihat SPT yang sudah dilaporkan di CoreTax untuk mengecek arsip dan statusnya.

Catatan dari Tim Konsultan IZIN.co.id

Simpan rekap yang sama dengan versi SPT yang akhirnya dikirim. Beri nama berkas menurut tahun pajak dan asal pemberi kerja agar Anda dapat menemukan dasar setiap angka ketika memeriksa arsip. Jangan mengandalkan tampilan konsep sebagai bukti bahwa pelaporan sudah selesai.

Jika Anda ingin meninjau dua bukti potong dan rekap sebelum menyampaikan SPT, lihat cakupan pendampingan pelaporan SPT pribadi IZINTAX. Jelaskan periode kerja di tiap kantor serta selisih yang belum terjawab.

Sudah Siap Memeriksa SPT dari Dua Kantor?

Lihat layanan pelaporan SPT pribadi dan siapkan rekap penghasilan dari kedua pemberi kerja.

Lihat Jasa Lapor SPT Pribadi

Referensi
  1. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Bupot Pegawai yang Pindah Tempat Kerja. Diperoleh dari
    https://www.pajak.go.id/coretaxpedia/bupot-pegawai-yang-pindah-tempat-kerja
  2. Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Bukti Potong Saya, Fitur Rekonsiliasi Data SPT Tahunan. Diperoleh dari
    https://pajak.go.id/id/artikel/bukti-potong-saya-fitur-rekonsiliasi-data-spt-tahunan
  3. Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi. Diperoleh dari
    https://www.pajak.go.id/coretaxpedia/lapor-spt-tahunan-orang-pribadi
  4. Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Jangan Asal Menghapus Bukti Potong, Pahami Konsekuensinya! Diperoleh dari
    https://www.pajak.go.id/id/artikel/jangan-asal-menghapus-bukti-potong-pahami-konsekuensinya
  5. Sahara, A. F. (2023). SPT Kurang Bayar Itu Wajar. Direktorat Jenderal Pajak. Diperoleh dari
    https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/spt-kurang-bayar-itu-wajar
  6. Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Ramai Kunjungi Kantor Pajak, Para Guru Asal Kutai Timur Manfaatkan Layanan Asistensi Pelaporan SPT. Diperoleh dari
    https://www.pajak.go.id/id/berita/ramai-kunjungi-kantor-pajak-para-guru-asal-kutai-timur-manfaatkan-layanan-asistensi
  7. Direktorat Jenderal Pajak. (tanpa tanggal). Batas Waktu Lapor. Diperoleh dari
    https://www.pajak.go.id/index.php/id/batas-waktu-lapor
Artikel ini membantu Anda? Jadikan kami sumber pilihan di Google Search

Tentang Keakuratan Artikel Ini

Artikel ini disusun oleh tim editorial IZIN.co.id dan telah melalui proses peninjauan untuk memastikan informasi yang relevan dan akurat bagi pelaku usaha di Indonesia.

Seluruh informasi mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk regulasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan peraturan terkait lainnya. Regulasi perpajakan dapat berubah sewaktu-waktu. Kami menyarankan pembaca untuk melakukan verifikasi atau berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional sebelum mengambil keputusan terkait kewajiban perpajakan bisnis Anda.

Artikel ini diterbitkan semata-mata untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan saran pajak (tax advice) secara profesional.

IZIN.co.id telah membantu lebih dari 10.000 pengusaha Indonesia dalam mengurus kepatuhan perpajakan, pembukuan, dan berbagai kebutuhan legalitas bisnis lainnya

Hitung Pajak Lebih Mudah dengan Tools dari IZIN.co.id

Kalkulator PPh
Hitung pajak penghasilan PPh 21, 23, dan 4 ayat (2)
Kalkulator Pajak Properti
Hitung perkiraan pajak dan biaya notaris
Artikel Lainnya
whatsapp button