Modal Dasar PT dan Klasifikasi Usaha: Ketentuan, Hitungan, dan Cara Menentukannya

Modal dasar PT tidak memiliki angka minimum rupiah yang berlaku umum. Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 mewajibkan Perseroan memiliki modal dasar, tetapi besarannya ditentukan oleh pendiri. PP Nomor 8 Tahun 2021 kemudian mengatur bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

Modal dasar PT berbeda dari modal usaha yang dipakai untuk mengelompokkan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Angka modal dasar di anggaran dasar tidak otomatis menentukan apakah perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, atau menengah.

Modal Dasar PT Minimal Saat Ini

Untuk PT pada umumnya, hukum tidak menetapkan satu angka minimum modal dasar yang harus dipakai semua perusahaan. Ketentuan lama dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebut Rp50 juta telah diubah. Dalam ketentuan yang berlaku setelah perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, besaran modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

PP Nomor 8 Tahun 2021 mewajibkan Perseroan memiliki modal dasar dan membolehkan peraturan sektoral menetapkan minimum modal dasar untuk kegiatan usaha tertentu.

Pertanyaan “modal dasar PT minimal berapa?” tidak memiliki satu nominal yang berlaku untuk semua bisnis. Anda perlu memeriksa apakah kegiatan usaha yang dipilih memiliki persyaratan permodalan khusus.

Jika Anda sedang menyiapkan struktur perusahaan dari awal, halaman jasa pendirian PT IZIN.co.id dapat menjadi langkah berikutnya untuk melihat cakupan proses pendirian dan dokumen yang perlu disiapkan.

Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor

Dalam struktur permodalan Perseroan, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor memiliki fungsi berbeda. Pasal 31 UUPT menyatakan bahwa modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham. PP Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan paling sedikit 25% dari modal dasar untuk ditempatkan dan disetor penuh.

Karena saham yang ditempatkan harus disetor penuh, nilai modal ditempatkan dan modal disetor pada struktur pendirian berjalan beriringan. Yang tidak wajib langsung ditempatkan adalah seluruh modal dasar.

Apakah Modal Dasar PT Harus Disetor Seluruhnya?

Tidak. Yang wajib ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit adalah 25% dari modal dasar. Istilah “disetor penuh” berlaku pada bagian modal yang ditempatkan, bukan berarti 100% modal dasar harus langsung dibayar saat pendirian.

Contoh Perhitungan Modal PT

Misalnya para pendiri menetapkan modal dasar Rp400 juta. Batas minimum yang harus ditempatkan dan disetor penuh adalah 25% x Rp400 juta, yaitu Rp100 juta.

• Modal dasar: Rp400 juta
• Modal ditempatkan: Rp100 juta
• Modal disetor: Rp100 juta
• Sisa modal dasar yang belum ditempatkan: Rp300 juta

Para pendiri boleh menempatkan lebih dari Rp100 juta sejak awal. Angka 25% adalah batas minimum penempatan dan penyetoran, bukan rumus yang mewajibkan modal dasar selalu empat kali modal disetor.

PP Nomor 8 Tahun 2021 juga menetapkan bahwa bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lama 60 hari sejak tanggal akta pendirian Perseroan. Untuk Perseroan persekutuan modal, Pasal 6 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mencantumkan beberapa bentuk dokumen pendukung untuk setoran uang, antara lain salinan slip setoran atau surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama para pendiri, atau surat pernyataan telah menyetor modal yang ditandatangani pihak yang dipersyaratkan. Setoran dalam bentuk selain uang memiliki dokumen pendukung yang berbeda.

Klasifikasi PT Berdasarkan Modal: Istilah yang Perlu Diluruskan

Istilah “klasifikasi PT berdasarkan modal” sering dipakai dalam pencarian, tetapi regulasinya perlu dibaca dengan tepat. Karena itu, klasifikasi modal PT sebaiknya dipahami dalam dua konteks yang berbeda: struktur modal Perseroan dan kriteria modal usaha untuk skala UMKM. PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak mengelompokkan PT menjadi kecil, menengah, atau besar berdasarkan modal dasar Perseroan. Peraturan tersebut mengelompokkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, Pasal 35 PP Nomor 7 Tahun 2021 menggunakan kriteria modal usaha berikut.

Nilai di atas adalah kriteria modal usaha. Jangan mengganti istilahnya menjadi modal dasar, modal ditempatkan, atau modal disetor karena masing-masing mempunyai fungsi hukum yang berbeda.

PP Nomor 7 Tahun 2021 juga menggunakan hasil penjualan tahunan untuk konteks pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM. Jadi, “skala perusahaan berdasarkan modal” perlu dibaca sesuai tujuan pengelompokan yang sedang digunakan.

Khusus Perseroan Perorangan, badan hukum ini ditujukan untuk usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Jika topik Anda adalah struktur satu pemilik, baca panduan khusus PT Perorangan dan aturan 2026 agar pembahasan modal tidak tercampur dengan ketentuan PT persekutuan modal.

Modal Dasar PT dan Modal Usaha Tidak Sama

Modal dasar dan modal usaha memiliki fungsi hukum yang berbeda. Modal dasar membentuk struktur modal saham Perseroan, sedangkan modal usaha dipakai sebagai salah satu kriteria skala UMKM dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

Contohnya, modal dasar Rp400 juta tidak otomatis membuat sebuah perusahaan berstatus Usaha Mikro. Untuk menilai kriteria UMKM pada saat pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, yang harus diperiksa adalah modal usaha sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021.

Untuk PT Perorangan, aturan perubahan status berlaku jika pemegang saham menjadi lebih dari satu orang atau usaha tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pembahasannya tersedia dalam panduan perubahan PT Perorangan menjadi PT biasa.

Apakah Modal PT Menentukan Izin OSS?

Besaran modal dasar PT tidak dapat dipakai sendiri untuk menentukan Perizinan Berusaha di OSS. PP Nomor 28 Tahun 2025, yang mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021, mendefinisikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai perizinan yang menggunakan pendekatan berbasis risiko dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.

Karena itu, Anda tidak dapat menyimpulkan bahwa modal dasar tertentu otomatis menghasilkan tingkat risiko atau jenis Perizinan Berusaha tertentu. Kegiatan usaha, ketentuan sektoral, skala usaha jika relevan, serta persyaratan lain yang ditetapkan untuk kegiatan tersebut perlu dibaca secara terpisah.

Modal tetap relevan ketika regulasi sektoral menetapkan syarat permodalan atau ketika suatu aturan memakai modal usaha untuk menentukan kelompok atau kelayakan tertentu. Namun, hal itu tidak berarti semakin besar modal dasar maka semakin tinggi tingkat risiko atau jenis izin di OSS.

Cara Menentukan Modal Dasar PT yang Masuk Akal

Menentukan modal dasar sebaiknya dimulai dari struktur hukum dan kemampuan para pendiri memenuhi komitmen modal. Hindari memilih angka hanya karena terlihat besar di akta.

1. Cek Apakah Bidang Usaha Memiliki Ketentuan Modal Khusus

Pasal 5 PP Nomor 8 Tahun 2021 memberi ruang bagi kegiatan usaha tertentu untuk mengikuti minimum modal dasar yang ditentukan dalam peraturan sektoral. Karena itu, cek ketentuan sektor dan kegiatan usaha sebelum menetapkan angka final.

2. Hitung Dana yang Siap Ditempatkan dan Disetor

Jika pendiri menetapkan modal dasar Rp1 miliar, sedikitnya Rp250 juta harus ditempatkan dan disetor penuh.

Contoh lain, modal dasar Rp600 juta berarti sedikitnya Rp150 juta harus ditempatkan dan disetor penuh. Angka ini hanya menunjukkan cara menghitung batas 25%, bukan rekomendasi modal untuk semua PT.

3. Sisakan Ruang untuk Perubahan Struktur Saham

Pendiri dapat menyisakan sebagian modal dasar yang belum ditempatkan untuk penerbitan saham berikutnya sesuai prosedur Perseroan. Besarnya perlu mengikuti rencana kepemilikan dan pendanaan, bukan rumus baku.

4. Pisahkan Modal PT dari Anggaran Operasional

Biaya sewa, gaji, pemasaran, pembelian alat, dan kebutuhan kas awal tetap perlu dihitung dalam rencana bisnis. Anggaran operasional dapat membantu pendiri menilai kemampuan pendanaan, tetapi tidak identik dengan modal dasar dalam anggaran dasar.

5. Periksa Kriteria Skala Usaha Secara Terpisah

Setelah struktur modal saham ditentukan, cek modal usaha menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 jika klasifikasi UMKM relevan dengan bisnis Anda. Langkah ini mencegah angka modal dasar dipakai sebagai pengganti kriteria modal usaha.

Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Menentukan Modal PT

Hindari empat kekeliruan berikut saat menyusun struktur modal dan rencana legalitas usaha.

• Menganggap modal dasar sama dengan modal usaha. Keduanya memiliki fungsi regulasi yang berbeda.
• Menyebut PT “kecil” atau “menengah” hanya dari modal dasar. PP Nomor 7 Tahun 2021 menggunakan modal usaha untuk kriteria skala pada saat pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
• Menganggap 25% boleh dicicil. Ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bagian minimum tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh.
• Menentukan izin OSS hanya dari modal. Kerangka PBBR dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 menggunakan analisis risiko kegiatan usaha.

Untuk konteks pendirian yang lebih luas, termasuk hubungan struktur perusahaan dengan proses legalitas berikutnya, Anda dapat membaca panduan cara mendirikan PT.

Modal dasar PT dan klasifikasi usaha perlu dipisahkan sejak awal. Untuk PT umum, pendiri menentukan besaran modal dasar dan paling sedikit 25% harus ditempatkan serta disetor penuh. Sementara itu, klasifikasi UMKM memakai kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021.

Jika Anda sedang mendirikan PT, tetapkan angka modal setelah memeriksa bidang usaha, aturan sektoral, kemampuan penyetoran, rencana kepemilikan saham, dan kriteria skala usaha yang relevan.